Home Nasional Ada Arus Terhambat Di Balik Derasnya Berita Pekerja Media

Ada Arus Terhambat Di Balik Derasnya Berita Pekerja Media

TELENEWS.ID – Kekerasan serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap jurnalis tidak hanya bersifat fisik semata, namun juga nonfisik. LBH Pers memaparkan data bahwa banyak dari industri media yang masih tidak mendapatkan gaji yang layak, molor, bahkan gaji yang dicicil dua kali seperti para jurnalis Femina yang gajinya dicicil tiap tanggal 15 dan 25 tiap bulannya. Bahkan pada bulan Juni kemarin, para pekerja hanya mendapatkan gaji 25-50% dan sisanya dibayar belakangan. Selanjutnya, ketika Idulfitri, perusahaan hanya membayarkan 70% gaji jurnalis dengan THR yang melorot drastic.

Merujuk pada fakta tersebut, Ignatius Haryanto selaku kritikus media menilai fenomena ini sebagai tamparan keras di dunia kewartawanan.

“Perusahaan sekaliber itu, dikelola jurnalis senior, pun berita yang diwartakan mencakup gaya hidup kelas menengah atas. Namun ia begitu tumpul ke bawah, menindas kalangan pekerjanya sendiri,” terang Ignatius dalam forum daring yang diadakan oleh Serikat Sindikasi, Sabtu (3/7).

Kasus tersebut hanya sekelumit contoh pelanggaran terhadap para kuli tinta yang rawan. LBH Pers mencatat daftar panjang pelanggaran terhadap para kuli tinta lainnya. Mereka pun mengelompokkan jenis pelanggaran yang rentan dialami oleh jurnalis di antaranya adalah hubungan kerja yang semakin tidak standar seperti kontrak dan magang tanpa upah. Selain itu ada pula PHK sepihak, upah di bawah rata-rata, dan pemberangusan serikat buruh. Khusus masalah yang terakhir, serikat buruh di Femina menjadi wadah penggalangan kekuatan antar pekerja.

“Namun ini pun belum jadi jaminan, keberadaannya bisa menekan jumlah pelanggaran di media yang bersangkutan. Apalagi jika perusahaan memiliki tradisi buruk,” sambungnya.

Contoh PHK sepihak lainnya dialami oleh eks jurnalis Kumparan yakni Nurul. Dirinya kena imbas PHK sepihak dari kantornya dengan alasan efisiensi pandemi. Saat Nurul meminta kejelasan dan transparansi dana dari perusahaan yang katanya kesulitan finansial, perusahaannya menolak membuka data. Hal ini tentu membuatnya kecewa dan akhirnya melaporkan kejadian yang dialaminya ke pengadilan.

Tak hanya itu, contoh konkrit lainnya bisa dilihat di Inews TV di mana perusahaan memberangus serikat buruh sebagai buntut dari protes terhadap tujuh karyawan yang di PHK di sana.

Pengebirian dari serikat buruh ini bukan hal yang baru di dunia media. Remotivi – media pengkritik media, menulis bahwa sejak 1986 upaya ini telah terjadi di media Kompas. Sebanyak empat jurnalis penggagas serikat buruh dikucilkan. Tetap digaji, namun tidak diberi tugas jurnalistik selama dua tahun berturut-turut. Kejadian ini serupa terulang pada tahun 1995 dan 2006.

Baca juga :  PLTS Apung Terbesar Sedunia Akan Dibangun Di Batam

Pada tahun 2008 juga Serikat Karyawan Indosiar (Sekar) juga digembosi lewat PHK massal sejumlah 71 karyawannya. Lalu pada tahun 2009, Suara Pembaruan juga memberangus serikat pekerjanya dengan mendemosi dan menurunkan gaji karyawan. Jelas ini merupakan amputasi yang brutal.

Menurut Ignatius, serikat buruh bisa efektif apabila didukung dengan kemampuan negosiasi yang baik. Peneliti Lembaga Studi Pers dan Pembangunan tersebut mengungkapkan hal ini bisa jadi sarana yang ampuh.

“Sayangnya, asosiasi terbentur pada berbagai persoalan, baik yang bersumber dari abainya perusahaan media atau kesadaran berserikat yang minim dari kalangan jurnalis,” ungkapnya.

Hal ini semakin diperparah dengan kekerasan simbolik yang dilagukan oleh perusahaan, dengan membuat stigma bahwa serikat buruh adalah hal negatif. Satrio Aris Munanda menyebutkan bahwa pendirian serikat buruh hanya menghambat produktivitas jurnalis, pembangkangan terhadap nilai perusahaan dan memicu konflik horizontal.

Baca juga :  Kemendikbud Sesuaikan Juknis Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan

Berkaca dari hal itu, Satrio mengusulkan skema paling masuk akal, terkait pendirian serikat buruh di perusahaan media. Dari uraiannya, ia menyebut hal pertama, serikat pekerja hanya mengurusi kebutuhan dan kesejahteraan karyawan. Kedua, serikat pekerja juga menjembatani hubungan karyawan dan manajemen. Ketiga, serikat pekerja memfokuskan diri pada isu-isu strategis perusahaan. Dan ke depannya, serikat buruh ikut duduk dengan direksi untuk menentukan arah kebijakan perusahaan.

Tak hanya itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) juga menyayangkan minimnya serikat pekerja media terutama di luar jawa. Padahal, pekerja media berada pada posisi rentan terutama bagi mereka yang dihadapkan dengan pekerjaan tanpa kontrak. Alhasil, jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) mereka akan lemah dari sisi hukum.

“Banyak jurnalis bekerja tanpa ada kontrak kerja. Sehingga ketika terjadi sengketa ketenagakerjaan, jurnalis sangat lemah dari sisi hukum, disini masalahnya, sementara beban kerja sangat berat,” ungkap Sasmito selaku Ketua AJI dalam diskusi daring, Sabtu (3/7). (Uswatun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Desa Wisata Ini Diprediksi Bakal Hits di Tahun 2022, Yuk Simak Apa Saja Daftarnya

TELENEWS.ID - Banyak solusi ketika Anda ingin mencari destinasi liburan bersama keluarga ataupun teman-teman dengan tema desa wisata. Saat ini trend mengunjungi...

Pemerintah Enggan Rekrut CPNS di Tahun 2022, Ternyata Ini Alasannya

TELENEWS.ID - Banyak informasi mengenai Pemerintah yang tidak akan melakukan perekrutan CPNS di tahun 2022. Kemudian dari aspek penambahan jumlah ASN juga...

Salah Satunya Bikin Awet Muda, 5 Alasan Kamu Harus Pakai Serum Vitamin C Mulai Dari Sekarang!

TELENEWS.ID - Serum menjadi salah satu skincare yang sekarang menjadi salah satu kebutuhan wanita masa kini. Rasanya perawatan wajah tak akan lengkap...

Berkaca Dari Supir Kecelakaan Maut Balikpapan, Ini 5 Tips Agar Tak Bangun Kesiangan

TELENEWS.ID - Berbagai fakta mengejutkan terungkap pasca kecelakaan maut yang terjadi di tanjakan Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (21/1/2022) pagi. Salah satunya,...