Home Metropolitan Ajang Formula E Batal Digelar, Bagaimana Nasib Commitment Feenya?

Ajang Formula E Batal Digelar, Bagaimana Nasib Commitment Feenya?

Facebook
Twitter

TELENEWS.ID – Di tengah pandemi, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tetap bersikeras menggelar Formula E. kendati beragam kritik terus menyerang tanpa jeda, bak anjing menggonggong, kafilah berlalu, Anies tetap lanjut terus.

Beberapa waktu silam dirinya menerangkan jika gelaran balapan jet darat listrik bakal tetap diadakan sesuai rencana yakni 6 Juni 2020.

Keputusan Pemerintah Provinsi Jakarta melaksanakan Formula E ini menuai polemik sedari awal. Misalnya mengenai alokasi anggarannya yang diketahui jika dana yang disiapkan oleh Pemprov jauh lebih besar dua kali lipat daripada Hongkong. Pemerintah setempat hanya mengalokasikan HKD250 juta-300 juta atau setara Rp540 miliar. Sedangkan anggaran yang dikucurkan Pemprov Jakarta Rp1,6 triliun.

Serangkaian kejadian ini dimulai dari jalur lintasan yang menuai polemik, dana berlebih dan pandemi ini mendorong berbagai pihak untuk mengurungkan niat Pemprov tersebut meski telah mengantongi restu pemerintah pusat.

DPRD DKI Jakarta pun meminta agar Pemprov membatalkan Formula E. menyusul merebaknya virus jenis anyar, Covid-19 sehingga sejumlah negara memunculkan peringatan perjalanan (travel warning) kepada Indonesia. Sementara, Formula E Jakarta rencananya digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada 6 Juni 2020. Pelaksanaannya di bawah PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro.

Jika pemprov bersikukuh menyelenggarakannya, DPRD DKI Jakarta menilai jika Jakarta akan merugi. Dalihnya, peserta bakal membatalkan perjalanan ke Indonesia. wisatawan mancanegara pun akan berpikir dua kali untuk datang ke Indonesia. DPRD DKI juga mendesak Jakpro berunding dengan Formula E Organization (FEO). Terkait pembatalan tersebut. Alasan coronavirus bakal dipahami FEO dengan membayar penalti senilai US$50 juta atau setara Rp700 miliar

Melihat kondisi perkembangan wabah coronavirus, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentunya secara resmi menunda gelaran Formula E yang rencananya digelar di kawasan Medan Merdeka melintasi Monas. Gubernur Anies telah mengeluarkan surat resmi dengan nomor 117/-1.857.73, ditujukan pada Organizing Committee Jakarta E-prix tertanggal 9 Maret.

“Mencermati perkembangan Covid-19 di berbagai belahan dunia, khususnya di Jakarta, maka penyelenggaraan Formula E yang semula dijadwalkan pada bulan Juni 2020 agar ditunda pelaksanaannya,” kata Anies dalam surat edarannya, diterima di Jakarta, Rabu (11/3) silam.

Sebelumnya, Wakil Direktur Komunikasi Komite Penyelenggara Formula E Hilbram Dunar mengatakan, ajang balapan Formula E di Kawasan Medan Merdeka Monas akan tetap berjalan, sambil menunggu keputusan dari Pemprov DKI Jakarta. 

Panitia penyelenggara, kata Hilbram, juga sedang menunggu konfirmasi perkembangan lebih lanjut dari pihak FEO terhadap respon adanya informasi tentang virus corona di Indonesia. Diketahui, maraknya kasus coronavirus jenis baru berdampak pada dibatalkannya event Formula E yang akan digelar beberapa negara, yaitu di Sanya E-Prix China pada 21 Maret 2020, Rome E-Prix di Italia, termasuk formula E di Indonesia. 

Sementara itu terkait dengan commitment fee, Gubernur Anies menegaskan bahwa commitment fee yang telah dibayar untuk ajang Formula E tidak akan hangus meski gelaran balap mobil listrik tersebut ditunda akibat pandemi. Melalui Dinas Olahraga, Pemprov DKI mengeluarkan anggara sekitar Rp360 miliar untuk commitment fee atau dana yang harus dibayarkan kepada penyelenggara Formula E atau Federation Internationale de l’Automobile (FIA)

Penundaan dan Urgensi Pengembalian Commitment Fee

Penundaan ini dilihat oleh Anies sebagai risiko yang besar terkait Covid-19 jika pelaksanaan Formula E tetap dilaksanakan. Salah satunya dari wisatawan dari negara luar yang datang ke Jakarta untuk menyaksikan ajang mobil balap bertaraf internasional tersebut. 

Menurut Anies, Formula E ini adalah kegiatan yang dihadiri oleh wisatawan internasional. Dan risiko yang mungkin terjadi terlalu besar bagi Jakarta bila banyak wisatawan yang datang dari negara-negara yang memiliki kasus virus corona yang tinggi.

Dirinya juga melanjutkan bahwa waktu penyelenggaraan Formula E ini akan kembali dibahas lebih lanjut sebab saat ini Pemprov sedang fokus memantau perkembangan virus corona di ibukota.

Formula E memang memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian di Jakarta. Namun, Anies tidak ingin mengorbankan kesehatan warga hanya demi pencapaian perekonomian. Keputusan ini telah berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan dari Formula E Operations (FEO). Pihak FEO juga akan ikut mengumumkan penundaan Formula E pada Juni 2002 di Jakarta.

Sementara itu, menyoal commitment fee Formula E tahun 2020 dan 2021 yang telah dibayarkan sebesar Rp560 miliar, Komisi E DPRD DKI Jakarta juga mendesak agar Gubernur Anies Baswedan serta Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk memulai dalam proses pengembalian commitment fee tersebut.

Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, biaya commitment fee harus dapat dikembalikan karena penyelenggaraan Formula E tidak akan mungkin terealisasi.

Dana itu berasal dari rakyat dan di tengah kondisi ini sangat lebih baik kalau itu kembali dan bisa dibelanjakan untuk kebutuhan rakyat yang lebih penting.

Diketahui, secara bertahap Pemprov DKI Jakarta harus menggelontorkan dana commitment fee Formula E dengan total 1.2 triliun. Dari jumlah tersebut, pemprov telah mengeluarkan Rp560 miliar. Rinciannya, Rp360 miliar dikeluarkan pada Desember 2019, dan Rp200 miliar commitment fee Formula E tahun 2021.Anggara juga menuntut Pemprov DKI segera mengajukan klausul Force Majeure kepada Federasi Formula E agar keseluruhan commitment fee bisa dikembalikan kepada rakyat.

“Kita harus punya kontrol sebagai pemilik anggaran karena uang itu adalah uang rakyat. Harus dibelanjakan sesuai prioritas untuk membeli sembako,” bebernya.

Sebab menurutnya, mempertimbangkan kondisi saat ini dapat dipastikan jika penyelenggaraan Formula E ini belum dapat dilaksanakan sehingga dana harus bisa dialihkan guna kebutuhan rakyat yang tentunya lebih mendesak.

Tarik Commitment Fee, Ekonomi Jakarta Belum Stabil

Selain alasan pandemi, alasan lain berupa kondisi perekonomian yang masih belum stabil hingga bulan depan jadi pemicunya. Untuk itu, DPRD DKI Jakarta meminta agar setelah pembatalan dilakukan, gelaran ini juga dievaluasi kedepannya. Bila nantinya tetap dilaksanakan justru akan merugikan keuangan APBD DKI Jakarta terlebih uang APBD berasal dari pajak rakyat.

Sementara itu Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Idris Ahmad mengatakan, berbagai negara penyelenggara ajang balap Formula E tidak memakai anggaran negara atau daerah. Melainkan dana dari sponsor yang ada di negara tersebut. Sedangkan DKI, kata dia, mengorbankan duit rakyat melalui APBD untuk penyelenggaraan Formula E.

“Bagaimana tanggung jawab kita kepada rakyat terhadap duit ini? Kami minta duit dikembalikan dan dialihkan untuk kegiatan yang bersentuhan dengan rakyat,” kata Idris.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat DKI Jakarta mengatakan akan mengevaluasi pelaksanaan Formula E pada 2020 ini.

Menurut Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria, uang commitment fee yang telah dibayarkan untuk ajang balap mobil listrik Formula E di Jakarta itu diminta sebab DKI Jakarta sedang membutuhkan dana.

Ada beberapa alasan dari Komisi E DPRD DKI meminta uang commitment fee ditarik. Pertama, ajang balap mobil listrik internasional Formula E tersebut mustahil digelar di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, masa wabah ini tidak bisa ditentukan waktu berakhirnya.

Kedua, kata Iman, DKI Jakarta membutuhkan pendanaan untuk menangani kasus Covid-19 di Jakarta. Kondisi ekonomi DKI sedang sedang sulit. Terbukti anggaran APBD DKI untuk tahun depan mengalami penyusutan karena sebagian anggaran digunakan untuk menangani Covid-19. 

Tak hanya itu, jika biaya tersebut tidak ditarik, Pemprov DKI akan terus terbebani dengan harus membayar uang commitment fee setiap tahunnya dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10%. Setiap tahun naik 10% dari 20 juta ke 22 juta lalu ke 24 juta dan seterusnya. Artinya, jika lima tahun, DKI Jakarta harus membayar 88 juta poundsterling. Tentunya jumlah tersebut sangat membebani kondisi keuangan DKI Jakarta.

Iman menambahkan, pihaknya memahami untuk menarik commitment fee tentu tidak mudah. Artinya ada prosedur dan sejumlah aturan yang mesti diikuti. Untuk itu, dia meminta agar Pemprov DKI segera membahas dan mempelajari MoU yang telah disepakati di awal antara Pemprov DKI, Jakpro dan pihak luar.

“Kami minta Jakpro pelajari dulu, apakah masih possible untuk dilanjutkan. Tentunya dengam seizin gubernur. Kalau kami melihatnya dari sisi ekonomi dan bisnis, kayaknya impossible dalam kondisi kayak begini. Uang puluhan juta pounds kan banyak,” tutupnya. (Uswatun)

Facebook
Twitter

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Ragam Tradisi Unik Penuh Makna Keluarga Tionghoa Dalam Menyambut Imlek

TELENEWS.ID - Tradisi masyarakat Tionghoa dalam menyambut Imek atau tahun baru China pastinya memberi makna tertentu. Kali ini di tahun 2022, perayaan...

Status Kelurahan Krukut Tidak Lagi Zona Merah Covid 19, Micro Lockdown Dicabut

TELENEWS.ID - Banyak daerah khususnya di DKI Jakarta mendapat status level 2 dan juga menerapkan micro lockdown. Hanya saja semenjak varian Omicron...

Doyan Sindir Anies Baswedan, Wagub DKI Ke Giring: Tunjukkan Kinerja Dan Prestasi

TELENEWS.ID - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara soal aksi saling sindir antara Gubernur Anies Baswedan dengan Ketua Umum...

Tidak Ada Tempat Bagi Koruptor, Indonesia – Singapura Tanda Tangan Perjanjian Ekstradisi

TELENEWS.ID - Sejak tahun 1998, Indonesia dan Singapura telah melakukan berkali-kali untuk mengukuhkan perjanjian ekstradisi untuk kedua negara namun selalu gagal. Diketahui...