Home Nasional Politik Akankah? Kekuasaan, Politik Uang Digunakan Lagi Oleh Incumben Dalam Pemilihan Ketum KSPSI...

Akankah? Kekuasaan, Politik Uang Digunakan Lagi Oleh Incumben Dalam Pemilihan Ketum KSPSI yang Akan Datang

TELENEWS.ID – Komunitas Pelaut Senior yang sedang berkumpul di poskonya di Markas YAKE Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur 13310, secara khusus membicarakan adanya masukan jika Presiden KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) Prof. Dr. Mathias Tambing, SH. MSi. diinformasikan akan maju kembali untuk mencalonkan diri sebagai kandidat Ketua Umum DPP KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) kubu Yorrys Raweyai dalam Kongres KSPSI tahun 2022 di Jakarta.

Sejumlah nama yang berminat mencalonkan diri selain Mathias Tambing yang tercatat sebagai Ketua Umum FSP KPI terdapat nama Ketua Umum PSP P&P Ahmad Munji dan Ketum PSP Tekstil Helmy Salim. Sementara dalam Rapat Federasi Serikat Pekerja Anggota (SPA) telah memunculkan nama Surya Batubara dari PSP TSI, Arief Munardi dari PSP LEM, Dedi Sudrajat dari PSPA KEP, termasuk HM Jusuf Rizal yang juga dari PSP TSI, yang oleh mereka berkomitmen untuk jadikan Bina, Lindung dan Sejahtera menjadi visi KSPSI kedepan.

Kongres KSPI kubu Yorrys Raweyai itu sudah tertunda dua tahun dan dalam Rapat Pleno DPP KSPSI yang dipimpin oleh Ketua Umum Yorrys Raweyai disepakati akan dilaksanakan pada 20 Februari 2022 di Jakarta, bertepatan dengan Hari Pekerja Indonesia (HPI). Dan oleh Ketua Umum PSP TSI HM Jusuf Rizal dikatakan pelaksanaan kongres KSPSI itu sudah final dan untuk memilih Ketua Umum DPP KSPSI periode 2022-2027. Nama Yorrys Raweyai sendiri yang petahana dan juga anggota DPD RI mewakili daerah Papua itu, masih ada PSPA yang mendukung untuk maju kembali.

Nama Mathias Tambing itu pernah maju juga untuk kandidat Ketum DPP KSPSI di Kongres VIII KSPSI tahun 2012 di Batu Malang, tapi gagal karena kalah dari suara yang memilih Yorrys Raweyai. Waktu itu Mathias Tambing sebagai Pejabat Sementara (Pjs) DPP KSPSI tapi untuk pendanaan tim pemenangannya, konon Mathias Tambing yang saat itu menjabat Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI sesukanya mengambil duit organisasi KPI sekitar Rp. 3 milyar dan tidak dipertanggungjawabkan.

Sebagai Pjs Ketum DPP KSPSI karena Syukur Sarto telah memberikan mandatnya, ketika KSPSI terbelah menjadi dua kubu dengan yang satunya lagi sebagai Presiden KSPSI adalah Andi Gani Nuawea yang sama akan gelar kongres dan diadakan di Jakarta. Syukur Sarto (almarhum) saat Yorrys Raweyai terpilih menjadi Ketum DPP KSPSI hasil Kongres VIII di Malang, dijadikan Ketua Harian DPP KSPSI.

Baik Yorrys, Syukur dan Mathias itu sama-sama sesama kader SOKSI. Sementara kubu KSPSI yang dipimpin Andi Gani Nuawea yang merupakan putra Ketua Umum SPSI dan setelah itu menjadi Menaker, Jacob Nuawea. Saat Jacob Nuawea (almarhum) menakhodai SPSI, nama Syukur Sarto itu adalah Sekjennya. Itu sebab runcingnya perseteruan KSPSI sehingga menjadi dua kubu, karena yang dipimpin oleh Yorrys Raweyai kental dengan muatan politis Golkar, sebaliknya yang dipimpin oleh Andi Gani Nuawea kuat atas politis PDI Perjuangannya.

Bagi Komunitas Pelaut Senior dan juga Masyarakat Pelaut NKRI merasa kaget juga membaca Mathias Tambing untuk maju sebagai calon Ketum KSPSI itu ditulisnya sebagai Ketum FSP KPI. FSP singkatan dari Federasi Serikat Pekerja yang artinya wadah beberapa organisasi Serikat Pekerja. Padahal organisasi KPI yang berbentuk serikat pekerja profesi pelaut itu sejak tahun 1975 berdasarkan SK Dirjen Hubla Laksda TNI Haryono Nimpuno itu, KPI (tahun 1975 masih bernama PPI/Persatuan Pelaut Indonesia) merupakan wadah tunggal pelaut Indonesia. Dan jika ada yang bergabung dalam FSP KPI itu, patut dipertanyakan organisasi serikat pekerja (SP) profesi pelaut apa saja yang menjadi anggotanya? Ini sangat ironis.

Terlebih lagi nama organisasi KPI sejak dideklarasikan tahun 1976 dan sebelumnya bernama PPI yang dibentuk tahun 1966, tidak pernah ada embel-embel nama didepan baik untuk KPI maupun untuk PPI. Meskipun berbentuk organisasi serikat pekerja tapi sudah go internasional sejak bernama PPI itu, adalah sejajar dengan sebutan union seafarers yang dimiliki oleh organisasi serikat pekerja profesi pelaut bagi bangsa-bangsa lain diluar negeri. Artinya, organisasi KPI itu Lex spesialis tanpa perlu ada embel-embel tambahan nama didepannya. Bahkan tidak sekalipun forum Munas, Kongres atau Munaslub dan KLB yang diselenggarakan selama organisasi KPI dideklarasikan atau organisasi PPI dilahirkan, tidak pernah ada keputusan untuk organisasi KPI atau PPI ditambahkan dengan sebutan Federasi Serikat Pekerja (FSP).

Disinilah letaknya ciri khas Mathias Tambing yang mengangkat dirinya sendiri sampai menjadi Presiden KPI hasil KLB KPI tahun 2017 yang illegal oleh karena tidak sesuai dengan apa alasannya KPI gelar KLB? Serta para pesertapun tidak paham akan definisi KLB sesungguhnya yang tertuang dalam AD/ART KPI sendiri. Selain mereka datang hanya karena diundang resmi oleh Presiden KPI Capt. Hasudungan Tambunan (yang kemudian sudah digulingkan) dan Sekjen Mathias Tambing (yang kemudian sebagai Presiden KPI sampai saat ini).

Ciri gunakan kekuasaan karena mengandalkan titel profesor doktornya yang oleh Koordinator Jaringan Komunitas Pelaut Senior, Hasoloan Siregar, selalu dikatakan Presidente KPI “abal-abal” sindiran atas titel profesor doktornya yang konon dari Institut Ikra Negara dan jarang masuk kuliah karena ada jokinya yang menggantikan absensinya.

Ciri gunakan politik juga jelas yang konon dimulai sebagai kader SOKSI karena mungkin dibawa oleh almarhum Syukur Sarto dijamannya, dan sempat menjadi pengurus Depinas SOKSI saat ketua umumnya Syamsul Maarif. Tapi bagi Penasehat Komunitas Pelaut Senior Binsar Effendi Hutabarat yang kader SOKSI sejak dinakhodai oleh almarhum Suhardiman dan juga Oetojo Oesman, tidak pernah mengenal nama Mathias Tambing.

Di politik tidak ada yang tidak mungkin, karena yang namanya Yorrys Raweyai juga kader SOKSI, itu sebab begitu mudah Mathias Tambing masuk di SOKSI. Termasuk yang mengherankan Binsar Effendi Hutabarat yang juga Ketua Umum Komunitas Keluarga Besar Angkatan 1966 (KKB ’66) serta Ketua Dewan Penasehat dan Pengawas Mabes Laskar Merah Putih (LMP) itu jika nama Mathias Tambing sempat menjadi Sekjen Lasjkar Ampera Arief Rachman Hakim Angkatan 1966 (ARH ’66) yang ketua umumnya Capt. Hendrik Pasaribu.

Sebab menurut Binsar Effendi Hutabarat sama sekali tidak pernah tahu nama Mathias Tambing sebagai eksponen Angkatan 1966 dan dari mana dia berjuangnya ditahun 1966? Mungkin karena nama Dr. Bomer Pasaribu adalah salah satu tokoh di Depinas SOKSI dan Pembina ARH ’66, maka begitu mudah tempatkan Mathias Tambing pada posisi Sekjen mendampingi Capt. Hendrik Pasaribu sesama satu marga dengan Bomer Pasaribu, Wallahualam Bhisowab.

Baca juga :  Mendagri : Pilkada 2020 Dapat Mempercepat Penanganan Covid-19

Ciri gunakan uang yang begitu mudah diambil dari Kas Organisasi KPI seperti saat Mathias Tambing maju menjadi calon Ketum KSPSI tahun 2012 di Malang yang gagal, mengandalkan jabatan dirinya sebagai Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI sejak pasca Munaslub KPI tahun 2001 sampai tahun 2017 sebelum digelarnya KLB KPI. Dimana dirinya bisa menggunakan anggaran sesukanya atas jabatan Sekjennya sebagai pengguna anggaran dan sewenang-wenang atas jabatan rangkapnya sebagai Bendahara KPI sebagai pengelola anggaran.

Yang menjadi satu tangan Mathias Tambing karena atas jabatannya sebagai Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI tersebut. Yang jelas-jelas melanggar ketentuan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menentukan keuangan dan harta kekayaan organisasi serikat pekerja (KPI) harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan pribadi pengurusnya (PP KPI/Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI misalnya).

Baca juga :  Potong Anggaran Pendidikan Untuk Covid-19, DPR : Sesangsarakan Guru Honorer

Duit organisasi KPI yang sebagian besar didominasi oleh kontribusi pihak perusahaan yang mempekerjakan pelaut anggota KPI sebagai awak kapal dikapal-kapal asing di luar negeri itu, adalah duit hasil kerja keras dan cucuran keringat pelaut anggota KPI itu sendiri. Dan jika dihitung secara mentah, keuangan organisasi KPI selama 16 tahun (2001-2017) hampir tembus Rp. 800 milyar dari pendapatan penerimaan setoran kontribusi pihak perusahaan itu saja. Lalu, dimana itu duit ratusan milyar adanya? Sebab setiap laporan pertanggungjawaban PP KPI pasca Munaslub KPI tahun 2001 sampai pasca KLB KPI tahun 2017 tidak ada yang dengan rinci menterakan neraca kejuangannya secara detail dan transparan serta akuntabel yang diketahui oleh pelaut anggota KPI.

Yang ada hanya desas-desus jika Mathias Tambing bukan main kaya rayanya dengan banyak memiliki properti seperti bangunan dan rumah mewahnya, termasuk mobil mewah dan memanjakan anak-anaknya karena ada yang kuliah di Amerika dan ada juga yang tidak dirumah apartemen mewah dibilangan Kelapa Gading. Belum nilai uangnya yang saat serah terima kepada I Dewa Nyoman Budiase yang Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI hasil KLB 2017 itu konon masih tersisa lebih dari Rp. 200 milyar yang belum diserahkan atau masih ditangan Mathias Tambing yang sudah menjadi Presiden KPI.

Menurut informasi yang diterima oleh Komunitas Pelaut Senior dan Masyarakat Pelaut NKRI itu, Mathias Tambing yang mengatasnamakan Ketum FSP KPI itu kabarnya sudah mengumpulkan para aktivis pekerja ditingkat SPA, DPC dan DPD KSPSI untuk diminta mendukung dan memenangkan dirinya sebagai kandidat Ketua Umum DPP KSPSI dalam kongres bulan Februari 2022 mendatang.

Untuk para sahabat aktivis pekerja ketahui bahwa sejatinya yang namanya organisasi serikat pekerja itu dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerjanya sendiri yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab.

Kita di Komunitas Pelaut Senior dan Masyarakat Pelaut NKRI sudah berulangkali jika nama Mathias Tambing itu bukanlah pelaut apalagi pelaut anggota KPI. Dengan demikian sama saja bisa diartikan Mathias Tambing itu bukan tenaga kerja atau pekerja yang mengandalkan tenaga dan keterampilan serta keahliannya sebagai pekerja di tempat atau di lapangan kerjanya. Dengan demikian dia sama sekali tidak berkeringat karena bukan tenaga kerja atau pekerja, tapi paradoknya dia tergolong orang kaya raya.

Pernah ada teriakan melalui ponsel dari Presiden KPI Hanafi Rustandi (almarhum) yang disampaikan kepada Wakil Sekjen KPI Sonny Pattiselano (sekarang sudah dipecat) saat ada demo kedua Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) bulan Mei 2016 di depan Gedung KPI Pusat di Jl. Cikini Raya No. 58AA-BB Menteng, Jakarta Pusat 10130.

Hanafi yang saat itu sebagai Presiden Eksekutif KPI dan sedang berada di Bali, berteriak agar kita (maksudnya pengurus KPI pusat) jangan lakukan tindakan kontraproduktif yang bersifat kekerasan terhadap pelaut PPI yang sedang berdemo itu. Almarhum Hanafi bilang dengan tegas “Kita bisa hidup ini dari hasil keringatnya pelaut. Kita bisa makan enak karena pelaut. Jangan lakukan tindakan kekerasan terhadap pelaut yang berdemo !!!”. Tapi peringatan itu tidak Mathias Tambing yang mengendalikan PP KPI itu hiraukan. Letusan peluru gas air mata beberapa kali disemburkan oleh pasukan polisi dari Polda Metro Jaya begitu rupa dan mampu membubarkan pelaut PPI untuk balik kembali dibasisnya di Tanjung Priok.

Oleh sebab itu Komunitas Pelaut Senior dan Masyarakat Pelaut NKRI meminta kepada para peserta Kongres KSPSI di bulan Februari 2022 di Jakarta, diharapkan untuk tidak mendukung, memilih, apalagi ngotot memenangkan nama Mathias Tambing untuk menjadi Ketua Umum DPP KSPSI periode 2022-2027, jika tidak ingin menjadikan organisasi KSPSI mandek, mundur dan hancur-hancuran ke depannya saat dipimpin Mathias Tambing.

“Lihatlah organisasi serikat pekerja profesi pelaut sekelas organisasi KPI yang terkaya jika disandingkan dengan organisasi SP lainnya yang eksis, pada akhirnya diporak-porandakan, dijarah, dijadikan bancakan. Dijadikan alat untuk bersekongkol dengan oknum birokrat, oknum aparat, oknum preman, oknum pelaut pecundang, sampai pada oknum beberapa orang paranormal”, ungkap Hasoloan Siregar.

“Kita baik di Komunitas Pelaut Senior maupun di Masyarakat Pelaut NKRI memang diakui sangat sulit menimbangkan Mathias Tambing dengan tiga butir Tuntutan Reformasi Total KPI 17 Desember 2020-nya. Karena apa? Yah karena modal kuat Mathias Tambing yang bukan pelaut atau pekerja itu hanya mengandalkan kekuatan kekuasaannya, politiknya, dan uang organisasi KPI yang digerogotinya itu. Maka sebaiknya para sahabat aktivis pekerja yang menjadi peserta di Kongres KSPSI yang punya hak suara untuk memilih sang ketua umumnya. Dihimbau janganlah memandang nama Mathias Tambing berpotensi untuk terpilih, apalagi dia itu bukanlah berbasis pekerja dan bukan ahlinya bicara soal dunia ketenagakerjaan serta kehidupan kebebasan berserikatnya para pekerja yang berhimpun di KSPSI. Ini harapan kita, Komunitas Pelaut Senior dan Masyarakat Pelaut NKRI. Terimakasih”, ucap Juru Bicara Komunitas Pelaut Senior dan Masyarakat Pelaut NKRI dalam menyudahi rilisnya kepada pers (21/11/2021). (Bevin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Mengenal Oversharing, Kebiasaan Menggunakan Medsos yang Bisa Membuatmu Kehilangan Privasi

TELENEWS.ID - Di zaman seperti sekarang ini hampir segala sesuatu dibagikan oleh orang-orang di media sosial. Mulai dari aktivitas setelah bangun tidur...

Makanan yang Membantu Mengatasi Selulit Secara Alami

TELENEWS.ID - Sejatinya adalah hal yang normal dan lumrah jika wanita memiliki selulit pada kulit atau tubuh mereka. Namun tak bisa dipungkiri...

Kementerian PUPR Antisipasi Banjir di Mandalika

TELENEWS.ID - Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan berbagai infrastruktur pendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat yang merupakan salah satu...

Tetap Cantik Saat Touring, Ini 6 Tips Menjaga Kulit dan Rambut untuk Para Lady Biker

TELENEWS.ID - Kesan garang dan tangguh dari seorang lady biker memang tak bisa untuk dipungkiri. Ini karena touring dengan motor umumnya dilakukan...