Home Nasional Anggaran Alutsista Senilai 1.700 Triliun Rawan Politis, Dicurigai untuk Pemilu 2024

Anggaran Alutsista Senilai 1.700 Triliun Rawan Politis, Dicurigai untuk Pemilu 2024

TELENEWS.ID – Rencana Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang sedang merancang anggaran modernisasi alutsista senilai Rp1.700 triliun tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang alat peralatan, pertahanan dan keamanan itu bakal memperoleh anggarannya dari sokongan pinjaman luar negeri yang dialokasikan pada renstra 2020-2024.

Anggaran sebesar Rp1.700 triliun tersebut rencananya akan diperoleh dari pinjaman luar negeri dan diperuntukkan untuk proses akuisisi alpalhankam, biaya pemeliharaan dan perawatan, serta biaya bunga selama lima periode renstra dan dana kontingensi.

Hal tersebut direspon oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai jika rencana modernisasi alutsista itu terlalu berlebihan serta tidak tepat mengingat Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19. Koalisi Masyarakat Sipil menilai jika rencana itu nantinya semakin membebani rakyat.

“Penganggaran sebesar itu untuk sektor pertahanan pada saat ini merupakan bentuk nyata dari ketidakpedulian pemerintah atas nasib masyarakat yang sedang mengalami dampak serius akibat situasi pandemi,” ujar Hussein Ahmad selaku perwakilan koalisi sekaligus peneliti Imparsial dalam keterangan tertulis, Jumat (4/6).

Menurutnya, penganggaran alutsista dari pinjaman luar negeri tersebut bakal berdampak dengan membuat hutang Indonesia semakin banyak. Padahal di sisi lain kondisi hutang luar negeri Indonesia saat ini sudah bertumpuk dan semakin memprihatinkan.

Hingga Maret 2021 Hussein mengungkapkan jika hutang luar negeri Indonesia telah mencapai angka Rp 6445,07 triliun. Oleh sebab itu Koalisi menyebut jika sikap Kementerian Pertahanan terkait skema hutan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan sesat pikir.

Memang upaya modernisasi alutsista perlu ditingkatkan. Akan tetapi bisa dilakukan secara bertahap dari jangka pendek, menengah dan panjang.

Sesungguhnya pemerintah Indonesia secara bertahap telah merancang program minimum essential force (MEF). Jadinya, Kemhan dirasa tidak perlu lagi membuat jalan baru dengan meningkatkan anggaran pertahanan sebesar Rp1.700 triliun hingga tahun 2024.

Dalam setiap tahap MEF, kata Koalisi, pemerintah menganggarkan kurang lebih sebesar Rp150 triliun setiap lima tahun untuk belanja alutsista, dimulai sejak tahun 2009 dan berakhir di 2024.

Dalam skema MEF, pada periode 2009-2014, pemerintah Indonesia telah merancang Rp150 triliun untuk pembelanjaan alutsista. Pada periode 2014-2019, pemerintah juga kembali menganggarkan Rp150 triliun untuk program MEF. Maka seharusnya, untuk periode 2019-2024, pemerintah juga menganggarkan Rp150 triliun untuk melanjutkan program MEF tersebut.

“Patut dicurigai bahwa peningkatan anggaran sektor pertahanan ini tidak terlepas dari kepentingan politik kontestasi pemenangan Pemilu 2024 yang membutuhkan biaya politik,” ungkapnya.

Baca juga :  SubHolding Ala Erick Thohir berpotensi Langgar UUD 45

Persoalan modernisasi alutsista Indonesia di sisi lain selama ini tidak selalu terkait dengan besarnya anggaran. Akan tetapi justru lebih pada persoalan transparansi serta akuntabilitas karena seringkali anggaran yang tidak transparan tersebut hanya berakhir menjadi skandal korupsi pengadaan alutsista.

Kembali Hussein menambahkan bahwa meningkatkan anggaran sektor pertahanan tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas sama saja memberikan cek kosong kepada elit politik untuk menggunakan uang tersebut demi tujuan politik maupun kepentingan gocek pribadi.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai transparansi dan akuntabilitas dalam sektor pertahanan hanya akan terwujud jika pemerintah melakukan proses reformasi peradilan militer melalui revisi UU No. 31 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa militer tunduk dalam yurisdiksi peradilan umum jika terlibat dalam tindak pidana umum. Tanpa adanya reformasi peradilan militer, modernisasi alutsista akan selalu dibayang-bayangi oleh dugaan praktik korupsi.

Selain itu, kendati ketentuan tentang pengadaan alutsista telah mensyaratkan untuk tidak melibatkan pihak ketiga atau broker, dalam kenyataannya sejumlah pengadaan masih kerap diwarnai praktik ini. 

Baca juga :  Kemenkes: Dari Luar Negeri Wajib PCR 2 kali dan Karantina Mandiri 5 Hari

Dalam beberapa kasus, keterlibatan mereka kadang kala berimplikasi terhadap dugaan terjadinya mark-up dengan kata lain korupsi dalam pengadaan alutsista yang merugikan keuangan negara.

Lebih jauh, Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa masalah lainnya dalam hal modernisasi alutsista adalah tidak adanya skala prioritas oleh Kemhan dalam membuat perencanaan pertahanan serta tidak konsistennya Kemhan dalam melanjutkan maupun mengimplementasikan rencana yang sudah dibuat.

Koalisi Masyarakat Sipil beranggapan bahwa Kemhan seharusnya fokus untuk memperkuat komponen utamanya yaitu TNI dalam membangun kekuatan pertahanan bangsa. Akan tetapi, yang terjadi justru Kementerian Pertahanan justru membuat beberapa program yang tidak relevan dengan komponen utamanya seperti komponen cadangan logistik strategis, program cetak sawah juga program-program lainnya yang tidak relevan dengan fungsi TNI sebagai alat pertahanan utama negara.

Hingga saat ini, Kemhan masih mengalami persoalan serius terkait transparansi dan akuntabilitas. Kemhan selalu berlindung di balik tameng ‘rahasia negara’ yang sebenarnya hanya menjadi dalih untuk menutup-nutupi potensi penyimpangan yang terjadi. 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari Imparsial, PBHI, ELSAM, HRWG, LBH Pers, ICW, SETARA Institute, LBH Jakarta, ICJR, KontraS, Centra Initiative, dan Public Virtue Research Institute. (Uswatun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

New York Rasa Lokal Ada di Broadway Alam Sutera

TELENEWS.ID- Bicara rencana liburan untuk akhir pekan, sepertinya seru untuk dibahas. Bukan tanpa sebab, saat ini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) telah...

Berniat Menghibur, Tapi 5 Hal Ini Tak Boleh Dilakukan pada Wanita yang Suaminya Meninggal Dunia

TELENEWS.ID - Betapa hancur hati Nadzira Shafa istri dari almarhum Ameer Azzikra, adik selebgram Alvin Faiz yang tak lain juga putra kedua...

Permohonan Gubernur Anies Baswedan untuk bertemu dengan Bapak Presiden Ir. Joko Widodo

TELENEWS.ID - Saya, Prof. Otto Cornelis Kaligis, Warga Binaan Lapas kelas satu Sukamiskin Bandung, dalam kedudukan saya sebagai praktisi dan ahli hukum,...

Inikah 5 Alasan Nekat Pria Berselingkuh Meski Sudah Punya Pasangan Sempurna?

TELENEWS.ID - Beberapa waktu lalu jagat media sosial dikejutkan dengan kabar YouTuber dan influencer Nessie Judge yang mengakhiri hubungan dengan kekasihnya, Bram...