TELENEWS.ID- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan Rp 149,81 triliun dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Hal itu ditetapkan pada Rapat Kerja antara Komisi V dengan Kementerian PUPR di Gedung DPR, Selasa (15/9).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberikan pernyataan bahwa kementerian akan berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan. “Dengan penuh tanggungjawab dan senantiasa memperhatikan target yang telah ditetapkan,” jelas Basuki.
Pagu anggaran sebesar Rp 149,81 triliun ini bertambah Rp 34,23 triliun dari pagu indikatif tahun anggaran 2021 sebesar Rp 115,58 triliun. Jumlah ini menjadikan Kementerian PUPR sebagai instansi pemerintah dengan alokasi anggaran terbesar tahun depan.
“Kerangka program Kementerian PUPR pada 2021 mendatang disusun berdasarkan 5 Visi Presiden Joko Widodo untuk 2019-2024, dampak pandemi COVID-19, serta tema dan prioritas nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di 2021,” kata Menteri PUPR.
Terdapat enam kelompok program prioritas yang menjadi fokus. Keenam program tersebut terdiri dari dukungan peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan dan lingkungan masyarakat, peningkatan investasi dengan memberikan dukungan pada kawasan strategis nasional. Ada pula, penguatan jaring pengaman nasional lewat program Padat Karya Tunai (PKT) serta pembelian produk rakyat dan pengusaha lokal (UMKM), dan peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
“Dari keenam kelompok tersebut, Kementerian PUPR akan meningkatkan alokasi program PKT pada tahun 2021,” terangnya.
Keenam kelompok tersebut bertujuan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Terutama melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan langsung warga setempat sebagai pelaku pembangunan. Khususnya, infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.
Di bidang konektivitas akan dilakukan pembangunan 831 km jalan, 19.888 meter jembatan, 3.116 meter flyover, underpass dan terowongan. Selain itu, 35 km jalan bebas hambatan, serta peningkatan 1.279,5 km jalan nasional, dan 2.177,5 meter penggantian jembatan.
Juga, ada anggaran untuk dukungan manajemen yang mencakup pembinaan kontruksi, pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan, pengembangan SDM, pengembangan infrastruktur wilayah, Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.
Rincian Alokasi Anggaran Kementerian PUPR 2021
- Pembangunan infrastruktur Sumber daya air Rp 58,55 triliun
- Konektivitas Rp 53,96 triliun
- Pemukiman Rp 26,56 triliun
- Perumahan Rp 8,09 triliun
- Pengembangan sumber daya manusia Rp 563,79 miliar
- Pembinaan konstruksi Rp 757, 68 miliar
- Pembiayaan infrastruktur Rp 273,68 miliar
- Dukungan manajemen Rp 748,20 miliar
- Pengawasan Rp 101,74 miliar
- Perencanaan Rp 206,18 miliar
(Dion)
