Home Metropolitan Anies dan Harapan Memutus Mata Rantai Virus Kala DKI Masuki Fase Genting

Anies dan Harapan Memutus Mata Rantai Virus Kala DKI Masuki Fase Genting

TELENEWS.ID – Hingga 28 Juni ke depan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro. Kebijakan tersebut diberlakukan guna menekan laju kenaikan kasus Covid-19 pasca libur panjang lebaran lalu.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, sejak Senin 14 Juni kondisi ibu kota menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dengan kenaikan kasus konstan selama dua minggu terakhir. Kasus Covid-19 di ibu kota pun mencapai 19.096 dengan positivity rate di angka 17,9%

Hadirnya varian baru Covid-19 B1617.2 atau Delta perlu diwaspadai karena sudah bertransmisi di DKI Jakarta. Varian baru ini patut diwaspadai karena cukup merepotkan lantaran mereka memiliki kemampuan berbeda untuk menginfeksi manusia.

Hal ini juga diamini oleh pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti yang dalam keterangan tertulisnya menyebut bahwa Varian Delta B1617.2 yang diketahui varian baru dari India ini amat mudah menyebar, di sisi lain varian Beta B1351 yang berasal dari Afrika Selatan ini mudah membuat gejala menjadi berat atau lebih mematikan

Akibatnya, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate/BOR isolasi dalam dua minggu terakhir ini meningkat sejumlah 78%. Rinciannya sebanyak 5.752 tempat tidur terisi dari total 7.341 tempat tidur dan BOR ICU sejumlah 71% yang rinciannya 773 terisi dari 1.086 tempat tidur.

Mengetahui hal tersebut, Pemerintah Provinsi bersama BNPB berupaya menambah BOR dengan menyediakan tempat di Wisma Ragunan, Rusun Nagrak Cilincing dan Wisma PMII. Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga meminta pemerintah pusat membantu deteksi dini dengan menambah petugas pelacakan atau tracer. Nantinya, ini akan digunakan sebagai fasilitas tambahan jika Wisma Atlet mengalami lonjakan orang yang harus ditangani.

Sementara itu, Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa untuk mengatasi keadaan DKI Jakarta yang genting tersebut, pihaknya bakal menggelar operasi gabungan guna pendisiplinan kolektif. Ia merasa ibu kota memerlukan perhatian ekstra. Jika kondisi pandemi semakin tidak terkendali, maka bakal memasuki fase genting yang perlu intervensi dengan langkah drastic seperti pada bulan Februari dan September 2020.

Ia pun mengingatkan, perlu disiplin protokol kesehatan (prokes) dalam aktivitas di rumah, tempat kerja, fasilitas umum, tempat makan, hingga lokasi pariwisata.

“Semua perkantoran dievaluasi, bila kegiatan sudah lebih 50% pekerja, kembalikan 50%. Semua fasilitas hiburan, seperti tempat-tempat berkumpul, restoran, rumah makan, kafe, ikuti ketentuan 50%. Semuanya mari ambil sikap tanggung jawab,” tutur Anies.

Pemprov DKI Jakarta bukan tanpa usaha memutus mata rantai penularan coronavirus. Berkali-kali, Gubernur Anies Baswedan rajin menggelar konferensi pers terkait hal ini. Ia pun mengeluarkan aneka kebijakan guna meredam persebaran virus yang massif di daerahnya.

Pada 14 Maret 2020 silam saat pandemi gawat merebak, Anies mengimbau warga Jakarta untuk tidak beraktivitas di luar rumah. Ia pun mengeluarkan kebijakan aktivitas belajar dan bekerja dari rumah masing-masing selama 14 hari. Bahkan, imbauan bekerja di rumah diperpanjang hingga 2 April 2020.

Baca juga :  Refleksi Pandemi dari Perspektif Agama

Setelahnya, ia mengeluarkan kebijakan untuk menutup sementara 17 tempat rekreasi strategis di wilayah Jakarta. Kebijakan yang dinilai kontroversial tentunya adalah pembatasan jam operasional dan jumlah penumpang Moda Raya Terpadu atau MRT, Lintas Rel Terpadu atau LRT, dan Transjakarta. Namun, disayangkan bahwa kebijakan ini justru menimbulkan penumpukan penumpang. Sehari kemudian, kebijakan ini dicabut.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemprov DKI adalah memerintahkan Dinas Kesehatan DKI yang berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang menerapkan tes cepat bagi ODP dan orang sekitar yang pernah kontak dengan mereka, dimana wilayah Jakarta Selatan menjadi daerah yang diprioritaskan.

Tak hanya itu, disiagakan juga aparat keamanan yang berpatroli di jam-jam tertentu pada malam hari untuk menegur warga yang masih berkerumun.

Menanggapi hal tersebut, Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti mengatakan bahwa sebenarnya beberapa imbauan untuk menjaga jarak fisik dan tidak berkerumun seperti dalam melaksanakan ibadah, sudah banyak dipatuhi warga Jakarta.

Menurut Trubus, Pemerintah Provinsi DKI juga harus mengambil kebijakan dengan pertimbangan yang matang. Ia mengingatkan agar kejadian serupa ramainya penumpukan penumpang bus Transjakarta tidak terulang lagi. Dalam pertimbangan Trubus, kebijakan pembatasan jam operasional transportasi yang pernah diberlakukan oleh Pemprov DKI tidak menimbang dua faktor utama yaitu kultur masyarakat serta gejolak ekonomi warga.

Baca juga :  Pelanggaran PSBB di Jaksel Didominasi Pengendara Tanpa Gunakan Masker

“Masyarakat kita punya kultur berkerumun. Apalagi dengan jumlah masyarakat yang cukup besar, kebutuhan ekonomi juga harus dipertimbangkan betul, Kalau kedua faktor ini tak dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan, masalah akan menjadi semakin rumit.” ujar Trubus saat dihubungi, Kamis (17/6).

Menanggapi beberapa kebijakan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Trubus menuturkan bahwa sebenarnya ada sanksi dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, sebagai upaya tindakan tegas menertibkan warga yang bandel. Di dalam beleid itu disebutkan, warga yang melanggar ketentuan bisa dikenakan pidana satu tahun penjara atau denda hingga Rp100 juta. Ini sebenarnya bisa diterapkan di Jakarta. Namun, ada hal lain dibaliknya

Apabila aturan itu benar-benar diterapkan, malah akan menimbulkan risiko besar. Akan ada konflik. Dilema sekali karena yang berkeliaran di jalanan itu bukan pelaku kriminal yang harus ditangkap. Untuk mengatasinya, Trubus menyarankan sanksi berupa denda terhadap warga yang masih ditemui di pusat-pusat kota dan menimbulkan kerumunan. Namun, pengelolaan terhadap denda itu harus jelas.

Sementara itu, melihat kondisi genting dari DKI Jakarta, ia memperingatkan kepada Anies bahwa yang jauh lebih penting adalah menghitung dampak sosial dari bencana penularan penyakit ini. Hal itu harus dilakukan untuk menjamin stabilitas sosial serta keamanan warga di masa darurat.

Pemprov DKI bisa menyusun persiapan masa darurat yang meliputi tiga tahap. Pertama, menentukan indikator tingkat kondisi darurat.

Kedua, menetapkan kebijakan praktis dalam masa darurat. Terakhir, menunjuk dan melibatkan lembaga multisektor untuk menjalankan kebijakan.

Langkah ini harus melibatkan beberapa sektor, baik kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sosial. (Uswatun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Berkaca Pada Celine Evangelista, Begini Cara Menciptakan Hubungan yang Sehat dengan Ibu

TELENEWS.ID - Hubungan Celine Evangelita dengan ibundanya, Vicentia Nurul kembali memanas. Belum lama ini Vicentia membongkar aib Celine, terkait kandasnya rumah tangga...

Jakarta International Stadium: Mega Proyek yang Dilalui 5 Orang Gubernur DKI

TELENEWS.ID - Jakarta International Stadium atau JIS adalah salah satu mega proyek Indonesia yang menyimpan banyak makna. Tidak hanya sarat dengan capital...

Jangan Panik, Ini Tips untuk Mengatasi Anak-anak yang Tidak Suka Makan Sayur dan Buah

TELENEWS.ID - Anak-anak memang tidak begitu menyukai buah dan sayuran. Padahal kedua jenis makanan itu merupakan sumber serat yang baik bagi kesehatan...

Rachmat Gobel Diisukan Jadi Menteri Pertanian?

TELENEWS.ID - Nama Rachmat Gobel belakang santer diisukan akan menjadi jajaran kabinet Presiden Jokowi. Rumor tersebut adalah pertimbangan dari beberapa pengamat politik...