TELENEWS.ID, JAKARTA – Gubernur DKI Anies Baswedan beserta Wagub DKI Riza Patria telah terkonfirmasi terinfeksi virus Covid-19. Sementara kedua pihak melakukan isolasi mandiri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan pembahasan APBD untuk 2021 akan tetap berjalan normal.
Sebagaimana disampaikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Sri Haryati, para Kepala Perangkat Daerah masih terus melakukan pembahasan APBD 2021 bersama DPRD DKI Jakarta. Pembahasan dipimpin oleh Sekretariat Daerah (Sekda) bersama dengan Asisten Sekda dan ODP lainnya.
Anies dan Riza, menurut Sri, masih tetap melakukan penyelenggaraan pemerintahan dari jarak jauh atau daring.
APBD DKI Jakarta telah ditetapkan sebanyak Rp. 82.5 Triliun. Anggaran sebesar ini akan dialokasikan pada tiga program prioritas, yaitu antisipasi dan penanggulangan banjir, pemulihan ekonomi, dan penanggulangan Covid-19.
Mengutip Wakil Ketua DPRD DKI Misan Samsuri, nominal pembagian anggaran APBD 2021 untuk penanganan Covid-19 adalah Rp. 5.3 Triliun. Nominal ini tidak berbeda jauh dari anggaran penanggulangan Covid-19 di tahun 2020, yaitu Rp. 5.035 Triliun.
Pembahasan APBD DKI sudah mulai dilakukan sejak Senin (30/11/2020) lalu. Prosesnya pembahasan akan berakhir pada rapat paripurna APBD 2021 yang ditargetkan pada 7 Desember 2020. Baru setelah itu APBD akan dilakukan pengesahan.
Wakil Gubernur DKI memastikan rencana pembahasan APBD akan mencangkup jangka pendek, menengah dan panjang. Riza juga meyakinkan bahwa seluruh program yang dibahas telah direncanakan untuk kepentingan rakyat.
Meski demikian, kata Riza, tidak dapat dipungkiri, anggaran APBD 2021 akan disesuaikan dengan kondisi akibat pandemi Covid-19.
Pembahasan APBD tak maksimal?
Sementara itu, Anggota fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, Neneng Hasanah menilai bahwa pembahasan APBD 2021 terlalu singkat, bahkan dinilai tidak akan berkualitas. Hal ini dikarenakan pembahasan RAPBD 2021 hanya memakan waktu 21 hari.
Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 pertama kali dibahas pada 5 November 2020 lalu di Bogor. Setelah itu, MoU atau nota kesepahaman KUA-PPAS itu ditandatangani pada 26 November 2020.
Mewakili fraksinya, Neneng mengatakan bahwa pembahasan APBD 2021 harusnya sudah dimulai pada Oktober 2021.
Neneng juga menganggap APBD 2021 berpotensi tidak akan menghasilkan kebijakan yang maksimal. Akibatnya, Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta bisa jadi tak tercapai.
