TELENEWS.ID – Wacana pemindahan ibukota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur sudah sangat lama disuarakan. Pemerintah pusat terlihat sangat serius dalam merealisasikan hal ini secepatnya.
Target dari pemerintah pusat untuk pemindahan Ibukota hingga mulai beroperasinya pemerintahan di Kalimantan Timur adalah sebelum Pemilihan Presiden 2024.
Dalam wacananya, pemerintah sudah memberikan gambaran fisik, pusat pemerintahan yang akan ditempati. Ibukota baru akan menempati lahan seluas 56,180 Ha di Kalimantan Timur.
Dalam persetujuan dengan DPR yang dituangkan dalam RUU khusus Ibukota baru ini juga membahas tentang adanya pejabat setara pemerintah yang akan mengelola Ibukota baru, yaitu Kepala Otoritas Ibukota. Kepala Otoritas Ibukota ini akan dipilih langsung oleh pemerintah pusat sehingga tidak memerlukan pemilihan umum.
Indonesia bukan satu-satunya Negara Asia Tenggara yang memindahkan ibukota dan juga bukan pertama kali dilakukan. Pada era pra-kemerdekaan, beberapa kali Indonesia memindahkan ibukota dengan alasan politik dan keamanan Negara.
Pada era Presiden Soekarno, ibukota Indonesia yang awalnya berada di Jakarta (Batavia), pernah dipindahkan ke Yogyakarta sebelum akhirnya kembali ke Jakarta setelah kemerdekaan. Selain Indonesia, Negara Malaysia juga pernah memindahkan Ibukota pada tahun 2003, serta Myanmar pada tahun 2006.
Ada beberapa tujuan dari pemindahan ibukota ini, salah satunya adalah pemerataan populasi penduduk. Pemerataan populasi penduduk akan secara otomatis juga berdampak langsung dengan pemerataan persebaran ekonomi dan pendidikan.
Dengan bertambahnya populasi penduduk di suatu daerah, maka otomatis akan menambah pula perputaran ekonomi daerah tersebut serta tumbuhnya fasilitas penunjang kebutuhan penduduk.
Saat ini Pulau Jawa memiliki 60 % dari total populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 200 juta orang. Sedangkan Kalimantan Timur hanya memiliki populasi 5,8 % dari total populasi penduduk Indonesia.
Pemindahan Ibukota ini juga menjadi salah satu perubahan model bisnis yang diterapkan pemerintah Indonesia. Model bisnis lama yang selalu diterapkan pemerintah adalah dengan menggunakan APBN.
Sementara, dengan keterbatasan APBN suatu negara berpotensi menghentikan proyek pemerintah di tengah jalan. Model bisnis yang diterapkan oleh Presiden Joko Widodo ini dinamakan Build Operate Transfer (BOT). Pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dan asing yang akan menopang pembangunan ibukota baru.
Pada awalnya, pemerintah tetap membeli tanah di Kalimantan Timur dengan APBN seluas 40 Ha dengan modal 90 Triliun Rupiah dan membangun tanah ini menjadi pusat pemerintahan. Selanjutnya pemerintah akan kembali membeli tanah lagi menjadi seluas 180 Ha.
Tanah 180 Ha ini nantinya akan dikelola dan dibangun oleh investor atau swasta. Apa yang akan didapatkan investor dan swasta jika ikut membangun di tanah pemerintah ini?
Investor dan swasta akan mendapatkan konsesi bangunan selama 20 tahun atau lebih sehingga mereka bisa mengelola bisnis dan memanfaatkan bangunan yang mereka buat untuk meraup keuntungan selama 20 tahun tersebut. Setelah 20 tahun berakhir, tanah dan bangunan yang sudah mereka buat akan tetap kembali menjadi milik pemerintah.
Dengan model bisnis seperti ini, pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang besar untuk pembangunan. Walau dikelola oleh swasta atau investor selama 20 tahun masa konsesi, pemerintah tetap dapat mengawasi dan memiliki hak mengatur karena bangunan tersebut ada di tanah pemerintah.
Swasta dan investor juga mudah dalam pembangunan dan pengelolaan bisnis, dikarenakan membangun dan berbisnis di tanah pemerintah tanpa repot berurusan dengan mafia tanah. Swasta dan investor juga mendapat jaminan bahwa perkembangan bisnisnya akan berjalan baik ke depan secara keuntungan selama lebih dari 20 tahun, karena membangun di kawasan ibukota baru yang tentunya akan mengundang penduduk untuk menggeraklan roda ekonomi.
Kita tunggu perkembangan Ibukota baru selanjutnya dan semoga pemerataan penduduk serta berbagai sektor kehidupan di Indonesia menjadi lebih baik. (Angela Limawan)
