TELENEWS. id, JAKARTA – Aliansi Profesional In donesia Bangkit ( APIB ) DKI, minta pemerintah pusat dan Pemprov DKI mengantisipasi terjadinya lonjakan yang cukup besar kasus positif Covid-19 sebulan terakhir ini.
Erick Sitompul, Ketua Aliansi Profesional In donesia Bangkit ( APIB ) DKI, mengatakan, lonjakan ini harus lebih di waspadai dengan terjadi kenaikan yang mengkhawatir kan dengan angka penambahan kasus Covid positip 3000 an per hari yang terlihat dari data 2 hari terakhir ini ( 28 – 29 Agustus 2020 ).
Sementara itu, hingga 23 Juli 2020 total kasus positif baru mencapai 97.000 an kasus positif ( sumber detik.com). Namun seiring dengan bertambah nya kluster baru dan meluasnya pandemi Covid 19, antara 23 Juli hingga 29 Agustus, total kasus telah mencapai 169.195 kasus ( sumber TV One) dengan rata rata 2000 an kasus per hari.
“Melihat trend lonjakan 3.000 kasus per hari, selama 28 -29 Agustus, maka semua pihak kita himbau baik pemerintah pusat, juga terutama pemprov DKI, Jabar, Jatim, Kaltim, Sumut dan seluruh lapisan masyarakat agar mengantisipasi atas lonjakan kasus tersebut,” ujar Erick, Senin (31/8/2020).
Erick menegaskan, Saat ini semua pihak pemerintahan dan komponen masyakat luas memang harus lebih proaktif menjalan kan protokol covid terutama 3 M.
Namun di sisi pemegang kebijakan dan anggaran, pemerintah agar harus lebih mengantisipasi lonjakan tersebut sebelum era vaksinasi Covid secara nasional berlangsung tahun depan. Vaksinasi nasional baru akan di mulai Februari 2020, namun persoalan berat yang di hadapi sebelum era vaksinasi adalah menangani pertambahan jumlah kasus positip yang sangat besar nantinya.
“Penambahan ruang rawat isolasi di RS rujukan menjadi prioritas penyiapan, bisa di bayang kan bila setiap hari hingga ke Januari 2021, bila setiap hari muncul kasus 3000 an , maka akan ada lonjakan 150 hari x 3.000 kasus itu berarti ada penambahan lebih 450.000 kasus positif baru,” ujarnya.
Apabila beberapa bulan ke depan lonjakannya adalah menjadi 4000 kasus atau lebih per hari, tentu total angka korban positip jauh lebih besar lagi.
“Dengan demikian pemerintah dan seluruh pemda propinsi dan kabupaten kota yang berada dalam zona merah sudah harus lebih siap mengantisipasi terutama dalam penambahan ruang rawat isolasi di RS RS rujukan Covi-19,” jelasnya.
Selain itu , kata dia, diperlukan ruang ruang ICU, ruang ruang isolasi, ventilator, perlengkapan oksigen, alat rontgen torax, mesin negatife pressure , obat- obat an yang memadai dan tenaga medis juga mesti mendapat perhatian serius terutama dari Satgas Covid Nasional, Kemenkeu, Kemenkes dan seluruh Pemda di Indonesia.
Serta sejumlah RS rujukan juga harus secepat nya di perbanyak. Khusus Pemda DKI sebagai propinsi terbanyak korban positip Covid 19 yang per 29 Agustus telah mencapai 38.168 orang. PR ini harus paling serius untuk diantisipasi.
“Memang kita perlu puji begitu sigap dan tidak kenal lelah nya jajaran kesehatan menangani korban positip di RS RS rujukan Covid maupun arahan isolasi mandiri, bahkan tingkat kesembuhan di DKI juga termasuk yang cukup tinggi,” jelasnya.
Namun melihat trend lonjakan kasus positip yang semakin besar, Sebaiknya Pemprov DKI dapat juga mengajak group group RS swasta besar seperti RS Siloam, MMC, RSPI dan sebagai nya, untuk ikut berperan membantu menangani perawatan pasien Covid 19.
Bisa di bayangkan betapa kewalahan nya RS rujukan Covid -19, yang ada saat ini bila tidak meningkatkan jumlah RS rujukan, kapasitas ruang isolasi dan perlengkapan penting lain nya, apabila di akhir desember angka lonjakan kasus menjadi 3000 an bahkan lebih perhari. Ini bukan kerjaan ringan tentunya karena menyangkut nyawa rakyat.
Sementara itu, para pengusaha raksasa nasional atau konglomerat yang memiliki finansial tidak terbatas dan terutama juga yang memiliki gedung gedung apartmen, hotel, tower tower perkantoran yang belom di operasikan atau lagi kosong karena bisnis sepi masa Covid-19.
Tidak ada peran Pihak Kolongmerat Dalam membantu Pemerintah Tangani Covid-19
Sebaiknya untuk dapat meminjam kan untuk menjadi RS rujukan Covid. Para konglomerat harus ikut ambil bagian membantu negara mengatasi masalah pandemi Covid ini. Di banyak negara lain seperti Saudi, German, Italia, AS dan sebagainya para konglomerat bukan cuma sekedar formaliti membantu pendanaan, bahkan ada yang menghibahkan hotel – hotel mewah bintang 5 , dengan ratusan kamar untuk kepada penetintah nya untuk di rubah menjadi RS Covid . Pandemi Covid 19 ini masalah kemanusiaan yang sangat berat.
“Para konglomerat mestinya jangan cuma mau enaknya menikmati berbisnis penuh fasilitas pemerintah dan mengeksplorasi sumber daya alam milik negara, namun tidak care terhadap kesulitan negara dan rakyat saat ini. Saya mengamati, puluhan group konglomerasi di Indonesia yang memiliki asset dan kekayaaan belasan hingga ratusan triliun, namun tidak pernah terdengar perhatian nya membantu kesulitan yang di hadapi negara dan rakyat Indonesia,” tegasnya.
Paling 1 -2 konglomerat yang ada aware. Ini bahkan ada pula 2 group konglomerat raksasa seperti RGM group milik Sukanto Tanoto dan Sampoerna Group milik keluarga Putra Sampoerna melalui program foundation nya meminta dana puluhan milyar kepada Mendiknas untuk alasan pendidikan untuk di wilayah operasional perusahaan nya. Ini sudah terbalik logikanya. Harus nya mereka yang membantu pemerintah karena saat ini negara kan kesulitan keuangan, ini malah pura pura miskin.
“Saya ini 25 tahun bekerja sebagai eksekutif di beberapa group konglomerat tentu paham betul akal akalan para konglomerat ini,” ungkap Erick dengan nada geram. (rio).