TELENEWS.ID – Pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo telah memberi penjelasan mengenai faktor penyebab kenapa masih sering dijumpai investasi mangkrak di Indonesia.
Pihak Ketua Umum Apindo, Hariyadi B. Sukamdani memberi penilaian bahwa ada investasi yang masih terlihat mangkrak karena faktor tertentu.
Menurut Hariyadi Sukamdani melihat bahwa terdapat tiga indikator sistem investasi yang tidak berjalan lancar.
Beberapa poin dari regulasi, pendanaan, dan sengketa menjadi faktor penyebab kenapa di Indonesia masih sering terjadi investasi mangkrak.
“Penyebabnya bermacam-macam, bisa karena perizinan atau regulasi, masalah dengan keuangan, ataupun ada dispute ataupun sengketa,” kata Hariyadi, Minggu 19 Juni 2022.
Tercatat dari Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mendapatkan data investasi mangkrak di Indonesia mencapai angka Rp 708 triliun.
Dari bulan November 2019 sampai September tahun lalu pemerintah telah melakukan eksekusi mencapai Rp 517,6 triliun.
Hingga terjadi pertengahan tahun ini sistem investasi juga tercatat masih mangkrak mencapai angka Rp 157,9 triliun.
Selanjutnya pihak Hariyadi juga menyampaikan sengketa sering terjadi bukan hanya dari masalah lahan tetapi perselisihan bersama partner bisnis.
“Sengketa macem-macem, kalau sengketa dengan partner dia penyelesaiannya diselesaikan secara internal,” kata Hariyadi.
Sedangkan pada soal sengketa dengan pemerintah kerap terjadi dan bisa menjadi penghambat proses realisasi investasi hingga permasalahan perizinan.
Hariyadi juga mengambil contoh bahwa pemerintah masih menjanjikan realisasi investasi dan memberi perizinan.
Namun, pada kondisi di lapangan terlihat berbeda dan sering tumpang tindih pada eksekusi perizinannya.
Menanggapi mangkraknya investasi tersebut pihak Kepala BKPM Bahlil Lahadalia telah membuat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi guna mampu menyelesaikan masalah tersebut.
Nantinya Satgas baru tersebut mampu menyoroti bagaimana masalah perjanjian kontrak produksi, sengketa batas lahan perusahaan, sampai mengurusi tumpang tindih lahan di daerah tertentu.
Diharapkan dengan adanya perubahan birokrasi hingga penyelesaian tumpang tindih kebijakan sampai pengaturan sengketa lahan mampu menjadi jalan keluar.
Nilai investasi tinggi mencapai angka triliunan tersebut menjadi satu poin penting agar tidak terjadi adanya penghambat hingga nantinya mendorong investasi di Indonesia. (Stefanus Bernadi)
