TELENEWS.ID – Menanggapi keinginan Anies Baswedan untuk tetap mengadakan ajang Formula E tahun depan, Fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI Jakarta akhirnya mengajukan hak interpelasinya pada Kamis (26/8/2023) yang lalu. Diwakili oleh Rasyidi, anggota Fraksi DPRD DKI, diirnya mengatakan bahwa BPK menemukan bahwa gelaran ajang balap mobil listrik tersebut membebani APBD, sehingga fraksinya dan PSI mengajukan hak interpelasi kepada Anies Baswedan.
Sebelumnya, salah satu anggota fraksi dari Partai Demokrat juga ikut menandatangani usulan interpelasi tersebut, namun kemudian dirinya menarik diri. Menanggapi hal tersebut, ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Marsudi, pihaknya akan tetap menindaklanjuti proses tersebut. Dalam usulan tersebut, ada tanda tangan dari 25 orang anggota fraksi PDIP dan 8 orang dari fraksi PSI.
Hasil audit yang dilakukan oleh BPK pada bulan Maret 2021 lalu menemukan ahwa Pemprov DKI sudah mengeluarkan dana setidaknya Rp. 983 Miliar untuk mewujudkan pergelaran Formula E tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik karena di saat itu, DKI Jakarta sedang berjibaku dalam menangani lonjakan kasus Covid-19.
Selain itu, dalam temuannya, BPK belum menemukan adanya kejelasan dalam pembagian pendanaan tersebut. Karena satuan kerja dari pemprov DKI ikut terlibat dalam aktivitas penyelenggara Formula E tersebut baik secara langsung atau tidak. Hal inilah yang dikhawatirkan akan membebani APBD DKI Jakarta untuk penyelenggaraan Formula E.
Sementara, Jakpro selaku pihak yang ditunjuk untuk menyelenggarakan ajang tersebut harusnya bisa menggandeng pihak lain dalam skema kerja sama, atau mencari sumber dana lain di luar dari dana APBD DKI Jakarta. Konsep menggunakan sponsorship bisa menjadi salah satu alternatif yang masuk akal berdasarkan hasil studi kelayakan BPK.
Hak interpelasi yang diajukan oleh anggota dewan DPRD DKI Jakarta tersebut menjadi salah satu pertanda bahwa ajang Formula E ini apakah masuk dalam kategori mendesak dan perlu dilakukan atau bisa ditunda hingga masa pandemi ini selesai. Meskipun DKI Jakarta mengklaim mampu mengendalikan laju Covid-19, namun bukan berarti tugas mereka selesai, sebab masih banyak pekerjaan lain yang bersifat pro-rakyat dan harus segera direalisasikan. (Latief)
