Oleh; Syafril Sjofyan, Pengamat Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78
TELENEWS.id, JAKARTA -Diduga Ada Kongkalingkong, Program Kartu Prakerja Harus Dihentikan”. Ini judul artikel saya yang dimuat di Kantor Berita RMOL pada tanggal 16 April 2020. Di share/ disebar ulang oleh 4400 kali oleh pembaca, artinya banyak sekali yang setuju dengan dugaan kongkalingkong dan minta dihentikannya kartu pra kerja. Kartu unggulan kampanye Jokowi ketika Pilpres tahun 1919. Memanfaatkan momen wabah pandemik Corona, anggaran dana kartu tersebut dilipat gandakan menjadi 20 Triliun.
Jurnalis Agustinus Edy yang sudah berperpengalaman dan mengaku sebagai wiraswasta sewaktu pendaftaran. Masih bekerja bukan Pengangguran. Lolos! Diterima. Tujuannya ingin membuktikan betapa tidak professional kartu unggulan tersebut. Pelatihan online yang berbayar dan dibayar melalui uang rakyat ternyata sangat amatiran. Sekadar jualan sertifikat yang ditanda tangani oleh Adamas Belva Syah Devara mantan Stafsus Milineal Presiden yang mundur karena kritikan para netizen. Bayaran pelatihan online 1 juta memang sangat keterlaluan. Pemborosan dana APBN berjumlah luar biasa sebanyak 5.6 Triliun. Sebagai perbandingan Sri Mulyani bangga memotong dana THR PNS tahun ini hanya terima 80%. Itu menghemat cukup besar katanya sebanyak 5.6 Triliun. Persis sekali angkanya!
Pelatihan model online untuk 5.6 juta peserta yang dipilih secara acak kadut. Gampang-ampang susah untuk jadi peserta ada yang berkali gagal. Tempo edisi 2 Mei 2020 menerbitkan artikel Berantakannya Program Kartu Prakerja. Peserta yang bisa ikut Pelatihan dan terseleksi adalah yang berkemampuan mempunyai perangkat IT, setidak-tidaknya memiliki hp android dan pulsa internet. Itu sudah dibuktikan oleh Jurnalis Agustinus Edy. Pasti bukan pengangguran miskin yang jumlahnya lebih banyak. Jangankan untuk memiliki android untuk membeli pulsa internetpun mereka tidak mampu, apalagi untuk biaya makan sehari-hari. Artinya Kartu Prakerja dari segi kemampuan tersebut sudah tidak berkeadilan
Pelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh TVRI untuk murid sekolah sejak wabah Covid-19 bermanfaat. Media TVRI milik Rakyat tersebut bisa dimanfaatkan untuk pelatihan bagi pra kerja. Jangkauan bisa lebih luas ke pelosok mencapai ratusan juta pemirsa. Melalui suatu sistim yang murah TVRI Pusat bisa melakukan kerjasama dalam pengujian/ sertifikasi dan tenaga pengajar bagi pra kerja tersebut. Melibatkan lembaga-lembaga Pusdiklat Departemen Teknis, BLKI, PWI, AJI, Dekranas, berbagai Asosiasi-asosiasi Perusahaan dilibatkan sebagai tenaga pengajar dari kalangan industri, pasti sangat paham apa yang industri butuhkan.
Lembaga yang saya sebutkan tersebut sudah lama berkutat berpengalaman dalam kegiatan pelatihan/ magang karyawan. Setelah menonton pelatihan di TVRI secara online diberi ujian sebagai seleksi. Latihan dengan menonton pelatihan TVRI bisa ditayang ulang atau di upload di Youtube, sehingga semakin banyak pemirsa pembelajaran. Ini baru kerja mencerdaskan bangsa seperti yang diamanahkan pada preambule UUD 45.
Bukan dengan 8 perusahaan Daring yang baru muncul melalui kepintaran kreatifitas digital oleh milineal belum jelas kualitas dan kapasitas mereka. Mengeruk keuntungan dari dana APBN secara cepat dan luar biasa besar. Begal Digital! Penamaan dari Dr. Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian era Gusdur sungguh tepat.
Dana Cashback
Banyak Tokoh, Jurnalis, anggota DPR-RI, DPD-RI bahkan ormas seperti PB NU, Anshor, Federasi Pekerja/buruh dll, meminta Pemerintah agar kartu prakerja tersebut dihentikan. Nampaknya Pemerintah tidak bergeming.
Proyek Kartu Pra kerja jalan terus. Banyak kritikan yang berseliweran. Jika diamati. Aneh! Kebanyakan yang melakukan pembelaan dengan ngotot dari pihak elit Partai Golkar. Mungkin Ketua umumnya merangkap sebagai Menko Perekonomian sekaligus pemegang kuasa Kartu Pra Kerja. Bukan Depnaker. Inipun juga aneh. Aneh berikutnya pelaksana proyek besar tersebut hanya berdasarkan penunjukan, tanpa tender.
Menurut Berita Kompas 15/4/20 Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan, pemerintah tidak melakukan tender untuk menggandeng mitra pelatihan online anggota Kartu Prakerja, mengaku bahwa pihaknya tidak pernah melakukan penunjukan dalam menggandeng mitra pelatihan. Ketika pemerintah membuka kerja sama ini, ada delapan digital platform yang menyatakan siap untuk menjadi penyedia pelatihan anggota Kartu Prakerja. Apapun istilahnya tetap saja itu adalah penunjukan. Masak sukarela.
Dari pengamatan beberapa tahun lalu, adanya kebijakan proyek pelatihan untuk kegiatan wira usaha baru dari Departemen Teknis dibawah nilai 200 juta dilakukan penunjukan. Dalam bisnis pelatihan Wira Usaha Baru (WUB) tersebut lazim istilah dana cashback nilainya antara 20-30% dikembalikan oleh CV/ PT penyelenggara kepada penitip proyek. Modusnya adalah Project Titipan DPR RI di Departemen Teknis. Cara penyerahan cashback manakala meninjau atau membuka acara pelatihan atau melalui staff ahli Wakil Rakyat penitip Proyek. Pasti tidak terlacak oleh KPK.
Karena berlangsung bertahun-tahun. Antara penyelenggara denagn penitip proyek atahu sama tahu. Jika tidak tahu ya tidak dapat penunjukan.Tidak puas hanya 20-30%, konon dua tahun terakhir penyelenggara pelatihan WUB tidak lagi CV atau PT dari pihak UMKM yang tersedia/ mendaftar di Biro Departemen.
Tapi para Staf ahli Wakil Rakyat tersebut membikin CV / PT sendiri atau mengikut sertakan temannya. Sehingga keuntungan yang seharusnya utk pihak UMKM sepenuhnya mereka peroleh. Keahlian tentang dana cashback dipunyai oleh para anggota DPR-RI dari partai yang sudah berpengalaman lama.
Menurut bantahan para elit partai Golkar bahwa Kartu Pra kerja terbuka dan tidak mungkin adanya korupsi. Alasannya peserta membeli pelatihan dan membayar langsung secara online. Who Knows. Modus cashback dibelakang layar juga berlangsung. Karena kartu pra kerja di masukan kedalam program penyelamatan dampak Covid-19, lalu dilindungi melalui Perppu 1/20. Maka selesai sudah. BPK ataupun KPK tidak mungkin melacak kongkalingkong dana besar tersebut. Tidak salah menduga bahwa rejim Kartu Pra Kerja akan jalan terus. Mereka percaya diri. Semua celah sudah ditutup dengan canggih. Toh dana sudah ditutupi melalui potongan 20% dana THR PNS. 5.6 Tiliun lho.
Miris memang. Dalam kondisi dobel krisis, krisis ekonomi dan krisis wabah yang tidak tahu kapan berakhirnya masih saja ada pemborosan melalui begal digital. Sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah cash transfer agar rakyat bisa bertahan hidup, bukan pelatihan berbayar mahal menggunakan uang rakyat. Berharap Pemerintah pusat punya hati mendengar teriakan para tokoh, ormas dan beberapa anggota DPR-RI untuk menghentikan kartu pra kerja, evaluasi dan hilangkan pelatihan berbayar, lakukan pelatihan gratis melalui TVRI.(TN)
Bandung, 7 Mei 2020
