TELENEWS.ID – Ajang Formula E merupakan salah satu ajang yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat sekarang ini. Bagaimana tidak, ajang ini disebut-sebut menggunakan dana APBD yang dibayarkan untuk commitment fee. Kebijakan Anies Baswedan juga ikut disorot, karena terlalu memaksakan untuk mengadakan kegiatan yang sebenarnya tidak ada urgensinya untuk pembangunan di DKI Jakarta.
Namun, Pergub sudah terlanjur ditekan, dan ajang ini resmi dilaksanakan pada bulan Juni 2022 mendatang dengan mengambil tempat di kawasan Ancol sebagai venue untuk sirkuit Formula E. pembangunan dikebut, sirkuit “Roro Jonggrang” yang pembangunannya dikebut ini sudah mencapai progres per tanggal 25 Maret saja sudah mencapai 87 persen.
Diusut oleh KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan siap dan juga serius untuk mengusut kasus dugaan korupsi dalam ajang Formula E ini. Beberapa waktu yang lalu, KPK sudah memanggil sejumlah saksi yang dimintai keterangannya terkait pelaksanaan Formula E ini.
Tercatat, beberapa tokoh di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dipanggil oleh KPK seperti Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi. PDIP tersebut dipanggil pada Selasa (8/2/2022) lalu namun masih meminta keterangan dan juga mengumpulkan bukti-bukti dan juga informasi dari para pihak yang dipanggil.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya pada Kamis (10/2/2022) lalu mengatakan bahwa keterangan dari para saksi ini sangatlah penting supaya apa yang menjadi dugaan ini bisa segera terungkap. Namun, karena prosesnya masih di tahap penyelidikan, pihaknya belum bisa mempublikasikan atau menjelaskan materi mengenai pemeriksaan terkait Formula E ini.
Adapun alasan dipanggilnya Prasetyo Edi Marsudi ini karena dirinyalah yang menandatangani anggaran pengeluaran dana untuk pelaksanaan Formula E ini. Salah satu hal yang janggal adalah ada permintaan dana dari Bank DKI sebelum beleid pendanaan dilakukan. Pras juga mengatakan bahwa ada commitment fee yang dianggarkan untuk pelaksanaan Formula E. Commitment fee sebesar Rp. 560 Miliar tersebut dilakukan sebelum Perda APBD DKI Jakarta disahkan.
Interpelasi DPRD
Permintaan untuk melanjutkan interpelasi untuk ajang Formula E digunakan oleh Partai Solidaritas Indonesia. PSI meminta kepada fraksi yang menolak untuk interpelasi supaya hadir dalam rapat paripurna untuk menyampaikan penolakan.
“BK sudah menyatakan Ketua DPRD tidak melakukan pelanggaran soal interpelasi Formula E. Oleh karenanya, kita harus melanjutkan prosesnya. Soal fraksi-fraksi yang masih menolak interpelasi, kami harap mereka datang dan sampaikan sikap di rapat paripurna agar masyarakat tahu alasan menolaknya apa,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra melalui keterangan tertulis, Jumat (8/4/2022).
Permintaan untuk kembali menjadwalkan interpelasi juga hadir dari Fraksi PDIP yang menegaskan bahwa paripurna interpelasi beberapa waktu yang lalu ditunda karena tidak kuorum.
“Jadi kita ingin menjadwalkan kembali, paripurna yang tertunda akibat tidak kuorum dalam pembahasan paripurna tempo hari,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono kepada wartawan, Jumat (8/4/2022).
Fraksi PDIP akan mempertanyakan kepada Anies Baswedan mengenai transparansi dana dalam pelaksanaan Formula E tersebut.
“Karena target awal itu kan sebetulnya, dulu pada proposal pertama pernah disampaikan bahwa Formula E akan digelar dengan jumlah penonton 90 ribu. Kemudian diturunkan menjadi 50 ribu. Dari 50 ribu turun lagi menjadi 10 ribu. Dari 10 ribu balik lagi ke angka 50 ribu. Jadi bolak-baliknya ini menandakan kajiannya tidak matang, persiapannya tidak matang, perencanaannya tidak matang,” tegasnya. (Latief)
