TELENEWS.ID – Lima provinsi di Indonesia akan memiliki Gubernur baru sementara. Hal ini dikarenakan sudah habisnya masa jabatan kelima Gubernur dan Wakil Gubernur pada Mei 2022. Namun karena pemilihan kepala daerah hanya akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang bersama dengan pemilu presiden, makan Kementerian Dalam Negeri harus mengangkat calon gubernur sementara sampai tahun 2024.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dijadwalkan melantik kelima orang pejabat sementara tersebut di kantor Kemendagri pada Kamis, 11 Mei 2022.
Adapun kelima pejabat gubernur sementara yang akan dilantik tersebut antara lain Komjen (Purn) Paulus Waterpauw sebagai pejabat gubernur Papua Barat. Paulus akan menggantikan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan. Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai pejabat Gubernur Banten. Al Muktabar akan menggantikan Gubernur Banten, Wahidin Halim.
Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Jamaludin sebagai pejabat Gubernur Bangka Belitung. Ridwan akan menggantikan Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan.
Direktur Jendral Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik sebagai pejabat gubernur Sulawesi Barat. Akmal akan menggantikan Gubernur Sulawesi Barat, Muhammad Ali Baal Masdar. Terakhir adalah Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Hamka Hendra Noer sebagai pejabat Gubernur Gorontalo. Hamka akan menggantikan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie.
Kepala Sekretaris Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menjelaskan semua nama ini sudah pasti dan akan dilakukan pelantikan oleh Mendagri Tito Karnavian, dikarenakan Presiden Joko Widodo sedang melakukan kunjungan kerja di Washington DC, Amerika Serikat untuk menghadiri KTT Khusus Asean-Amerika Serikat.
Sekilas tentang Paulus Waterpauw, mengawali karier sebagai polisi dan menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) sejak 21 Oktober 2021. Sedangkan Akmal Malik merupakan anak buah dari Tito Karnavian saat ini di Kemendagri. Sebelumnya Akmal juga pernah menjabat sebagai sekretaris Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Plt Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
Selanjutnya adalah Al Muktabar yang merupakan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten sejak 2021 lalu. Nama Al Muktabar sempat membuat heboh pada Agustus 2021 ketika dirinya mengundurkan diri menjadi sekda dan diduga akan bertugas di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Posisi sekda saat itu kosong sampai akhirnya Gubernur Banten, Wahidin Halim melantik Muhtarom sebagai Plt sekda. Namun pada Februari 2022, Muktabar melakukan gugatan kepada Wahidin Halim yang disampaikannya langsung ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) Serang dengan nomor perkara 15/G/2022/PTUN.SRG.
Muktabar diketahui menggugat surat keputusan gubernur nomor 821.2/Kep.211-BKD/2021 tentang pembebasan sementara dari jabatan Sekda. Muktabar mengklaim dirinya tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri dan hanya mengajukan permohonan pindah ke Kemendagri. Namun kisruh ini berakhir damai dengan Muktabar mencabut tuntutannya setelah melakukan pertemuan dengan Wahidin Halim.
Ridwan Jamaludin merupakan Dirjen Minerba ESDM yang merupakan insinyur dari Universitas Muslim Indonesia. Ridwan juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).
Terakhir adalah Hamka Hendra Noer yang diketahui sebagai putra daerah sejak masih di Gorontalo. Pada usia muda, sebelum provinsi Gorontalo terbentuk, Hamka merupakan salah satu koordinator yang membantu mahasiswa Gorontalo di Jakarta untuk memajukan daerahnya. Untuk itu Hamka dianggap mengerti situasi politik daerah yang sering menjadi penghambat seorang pejabat melaksanakan tugasnya untuk masyarakat. (Angela Limawan)
