Home Nasional Berpotensi Melanggar HAM, Natalius Pigai Tolak Darurat Sipil

Berpotensi Melanggar HAM, Natalius Pigai Tolak Darurat Sipil

TELENEWS.id, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan saat ini pembatasan sosial skala besar (PSSB) terkait wabah Covid-19 perlu diterapkan. Maka kebijakan darurat sipil harus dijalankan. 

Menyikapi hal tersebut, Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017, Natalius Pigai mengatakan, bahwa dirinya sangat menolak keras darurat sipil yang diserukan oleh Presiden Jokowi. 


Pigai menilai masih ada cara lain yang bisa ditempuh negara untuk menghadapi ancaman Virus Corona atau Covid-19 tersebut. 


“Kita harus pahami bahwa virus corona harus dihadapi bukan dengan cara perang konvensional perang melawan kuman. Ancamannya bukan militer dan nyata tetapi ancaman kuman yang tidak terlihat. Dua cara perang yang berbeda,” kata Pigai dalam keterangan tertulis yang diterima telenews.id, Senin (30/3/2020).

Aktivis Hak azasi Manusia (HAM)  ini menegaskan bahwa negara harus menyiapkan sistem Layanan Kesehatan khusus pengobati wabah Covid-19 secara memadai sampai dipolosok.


Selain itu,  kata dia pemerintah juga harus menyiapkan tenaga profesional dan perawat secara masif.

Bahkan,  Integrasikan layanan kesehatan tersebut dengan layanan kesehatan atau instalasi kesehatan militer.


“Memberi peluang kepada universitas dan lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi dan obat anti kuman Covid -19,” ujarnya. 


Selain itu, negara menyiapkan anggaran yang cukup untuk menghadapi ancaman virus Corona tersebut.
Menurut dia,  pemerintah menerapkan Darurat Sipil sama dengan kudeta negara pada kebebasan sipil (sipil liberties). Pemerintah akan semakin otoritas dan beringas kepada rakyat, dan itu akan Menentang kehendak umum tentang Demokrasi, HAM dan Keadilan.


“Maka secara tegas,  menolak Darurat Sipil, karena justru menyebabkan kematian tidak terkontrol pada rakyat yang terancam dari kuman, ekonomi namun tidak berani berekspresi tentang kondisi  orang-orang lemah di Indonesia. Apapun alasannya, kita tegas  menolak darurat sipil di Indonesia, “ucapnya. 

Baca juga :  Pemprov Sumbar Sebut 4 Kasus Positif, Total Bertambah 541 Pasien Covid-19


Sebelumnya,  Juru bicara presiden,  Fadjroel Rachman mengatakan bahwa pemberlakuan darurat sipil dalam penerapan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) selama wabah Covid-19 adalah langkah terakhir yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi penyebaran wabah Covid-19 (redaksi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Bukan Beras Merah, Inilah Sumber Karbohidrat Terbaik untuk Perut yang Langsing

TELENEWS.ID - Selama ini nasi merah dianggap sebagai sumber karbohidrat terbaik pengganti nasi atau beras putih. Memiliki indeks glikemik lebih rendah dari...

5 Resep Kulit Sehat dan Awet Muda ala Cameron Diaz yang Wajib Dicoba Semua Wanita!

TELENEWS.ID - Sebentar lagi usia bintang Hollywood, Cameron Diaz akan genap 50 tahun. Namun ibu satu anak ini masih tampak tetap cantik...

Dialami Almarhum Tjahjo Kumolo, Ini 5 Tanda Kelelahan yang Tak Boleh Diabaikan

TELENEWS.ID - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo meninggal dunia pada Jumat, (01/07/2022) pada pukul 11.10 WIB....

Tips Menyimpan Bawang Merah Segar dan Tahan Lama Saat Harganya Mulai Melonjak Naik

TELENEWS.ID - Harga bawang merah dilaporkan perlahan naik. Bahkan di beberapa daerah di tanah air, harga bawang merah dikabarkan menembus angka 95...