Home Ekonomi Data YLKI: Tingginya Aduan Terkait Pinjol

Data YLKI: Tingginya Aduan Terkait Pinjol

TELENEWS.ID – Entah untuk kebutuhan mendesak atau hanya sebuah keinginan belanja, masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah ke banyak lembaga peminjaman uang dengan hadirnya pinjaman online, atau pinjol berlabel fintech.

Tak banyak bersyarat, beberapa pinjol dapat dengan cepat mencairkan dana yang ingin dipinjam oleh pemohon. Uang cair, pembelanjaan pun lancar.

Bagi sebagian masyarakat, mungkin, berpegang pada prinsip: yang penting, cair saja dulu.

Padahal, ada banyak potensi ancaman yang melirik di balik pinjol, yang sayangnya seringkali tidak dihiraukan si peminjam.

Apalagi jika meminjam dari pinjol ilegal, yang mana sudah banyak tersebar dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Akhirnya, banyak keluhan yang muncul terkait pinjol.

Rata-rata, konsumen melaporkan bunga yang tinggi dan cara penagihan yang tidak menyenangkan.

Misal, langsung menarik aset atau menyadap ponsel si konsumen.

Pinjol memang tidak sebaik yang dikira. Namun kesalahan juga tidak terletak pada si pinjol seluruhnya.

Konsumen yang meminjam tetaplah punya andil dalam menghadapi pinjol.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat, sejak tahun 2012, keluhan mengenai layanan finansial hampir selalu mendominasi jumlah keluhan secara total.

Kira-kira ada sekitar 49,5 persen pengaduan tentang finansial, sebagaimana dikonfirmasi oleh Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi.

Di tahun 2019 sendiri, YLKI menerima 1.871 jumlah total aduan konsumen, 96 di antaranya adalah yang terkait dengan pinjaman online.

“Jika dielaborasi dalam 10 besar pengaduan konsumen, berikut ini urutan pengaduan konsumen per komoditas, yakni; perbankan 106 kasus, pinjaman online 96 kasus, perumahan 81 kasus, belanja online 34 kasus, leasing 32 kasus, transportasi 26 kasus, kelistrikan 24 kasus, telekomunikasi 23 kasus, asuransi 21 kasus, dan pelayanan publik 15 kasus,” rinci Tulus.

Terkait keluhan pinjol, keluhan mengenai tata cara penagihan menduduki porsi 39,5 persen, tambah Tulus.

Baca juga :  Hati-Hati Blunder, Joe Biden Kaji Ulang Damai Dagang dengan China

Angka ini diikuti oleh keluhan terkait kontak dan permohonan reschedule (14,5 persen), suku bunga yang tinggi (13,5 persen), administrasi (11,4 persen) dan penagihan oleh pihak ketiga (6,2 persen).

“Jadi kebanyakan dari mereka (bisnis pinjol) menggunakan pihak ketiga untuk menagih, dan langsung mengambil aset ataupun mengambil kontak konsumen yang berhutang,” jelas Anggota Tim Pengaduan YLKI Rio Priambodo.

Padahal, kesalahan juga ada pada konsumen. Menurut Rio, tingkat literasi yang rendah pada konsumen mengakibatkan mereka tidak membaca secara rinci bagaimana syarat dan ketentuan pinjol.

Pinjol juga, lanjut Rio, masih ada yang tidak menjelaskan secara jelas dan transparan ketentuan mereka.

“Tata cara penagihan yang benar sendiri, adalah dengan menginformasikan ketentuan pinjaman dengan konsumen secara jelas, dan memiliki data lengkap atas konsumen yang terdaftar, serta penanggungnya.

Kebanyakan Fintech yang belum (terdaftar OJK) ini tidak menggunakan itu.

Sayangnya konsumen juga memiliki tingkat literasi yang kurang saat mendaftarkan diri,” ungkap Rio.

Baca juga :  Indonesia Miliki Potensi Pasar Game Online, Tapi Belum Optimal

Diberitakan sebelumnya, Satgas Waspada Investasi mengungkap adanya 81 fintech ilegal yang beroperasi di masa pandemi.

Fintech-fintech ini menawarkan pinjaman peer-to-peer (P2P) lending ilegal dengan memanfaatkan kondisi pandemi.

Ketua Satgas Waspada Investasi Togam L. Tobing mengatakan, para lembaga online ilegal tersebut menarik masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang lemah untuk meraih untung.

Dari sisi konsumen, meminjam kepada lembaga pinjol atau fintech ilegal jelas bukan keputusan yang bijak.

Selain merugikan diri sendiri dan orang lain (penanggung hutang), keamanan dan privasi juga ikut terdampak.

Jika mengajukan pinjaman ke fintech legal saja harus dipikir ulang, apalagi sampai meminjam ke entitas ilegal.

Sedangkan tugas untuk pemerintah dan lembaga terkait kini adalah untuk mengawasi dan menindak tegas para fintech ilegal, terlebih yang sudah merugikan konsumen. (Ajeng)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

PUBG New State Diluncurkan, Apa Bedanya Dengan PUBG Mobile ?

TELENEWS.ID - Para penggemar game mobile online, khususnya PUBG, sedang dihebohkan dengan peluncuran PUBG New State pada Kamis lalu (25/3/2021).

Mengapa Pierluigi Collina begitu Disegani?

TELENEWS.ID - Apa jadinya sepak bola dimainkan tanpa wasit? Wasit adalah sosok penting untuk pertandingan sepak bola dan menjadi pengadil bagi dua...

Tak Mau Kalah, Huawei Ikut Kembangkan Mobil Listrik

TELENEWS.ID - Raksasa teknologi asal Tiongkok, Huawei, berencana membuat mobil listrik dengan mereknya sendiri, dan beberapa model bahkan mungkin diluncurkan sebelum akhir...

Amnesty International Kecam Kriminalisasi Terhadap Masyarakat Adat

TELENEWS.ID - Pada hari Sabtu, (27/2/2021), tiga tokoh masyarakat adat Dayak, Modang Long Wai - Daud Luwing, Benediktus Beng Lui dan Elisason,...