TELENEWS.ID – Pemerintah provinsi DKI Jakarta saat ini sedang mendapatkan banyak sorotan, terutama setelah beberapa waktu yang lalu BPK menemukan adanya pemborosan anggaran untuk Rapid test. Pengadaan tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak pengadaan yang dilakukan oleh Pemprov DKi. Namun, sebenarnya masih banyak program lainnya yang juga menghabiskan dana yang tidak sedikit.
Salah satunya adalah gelaran Formula E yang sedianya dilaksanakan pada tahun 2020 yang lalu. Ajang tersebut menghabiskan dana sekitar 1,6 triliun, namun Pemprov DKI baru membayarkan Commitment Fee sebesar 983 Miliar kepada pihak penyelenggara. Ajang tersebut memang tertunda beberapa kali karena adanya pandemi sehingga terpilihnya Jakarta sebagai kota penyelenggara pun saat ini masih tanda Tanya.
DKI Jakarta digadang-gadang akan memiliki stadion baru yang diberi nama Jakarta International Stadium. Pembangunannya, saat ini sedang berlangsung dan diklaim sudah rampung 50 persen. Dana yang dianggarkan untuk pembangunan stadion ini adalah mencapai 4,5 Triliun. Menurut Dwi Wahyu Daryoto, selaku Dirut PT Jakarta Propertindo pada 2018 lalu mengatakan bahwa anggaran pembangunan stadion ini dari Penyertaan Modal Daerah (PMD)
Selain itu juga ada beberapa investor yang ikut menyumbang dana untuk pembangunan stadion ini. Skema yang digunakan adalah skema public private partnership, yang menurut Dwi dengan skema tersebut kedepannya akan lebih efisien dan juga menguntungkan.
Berikutnya, salah satu program di lingkungan Pemprov DKI yang juga menghabiskan anggaran besar yakni renovasi rumah Gubernur DKI. Renovasi pada bagian atap tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp. 2,422 miliar. Menurut Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta, Heru Hermawanto mengatakan bahwa Rumah Dinas Gubernur termasuk cagar budaya.
Sehingga dalam perawatannya tidak bisa asal-asalan dan juga harus dilakukan secara tepat. Namun yang menjadi sorotan publik adalah spesifikasi atap seperti apa yang digunakan oleh vendor yang diberi pekerjaan. Anggaran sebesar Rp. 2,4 Miliar termasuk anggaran yang cukup besar jika hanya renovasi bagian atap dari rumah dinas Gubernur.
Salah satu pengadaan yang membuat banyak masyarakat terkejut adalah pengadaan untuk perangkat lunak yang jumlahnya mencapai Rp. 12 Miliar. Menurut Muhammad Nurrahman, selaku Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan DKI Jakarta, pihaknya mengklaim anggaran tersebut tidak hanya untuk antivirus saja.
Menurutnya,ada 3 hal yang termasuk dalam anggaran tersebut yakni menyewa antivirus dengan harga Rp. 384 juta, kemudian pembelian aplikasi Microsoft Office 2016 seharga Rp. 4 Miliar, dan membayar lisensi perangkat lunak untuk database kependudukan dengan biaya Rp. 7,8 Miliar. (Latief)
