TELENEWS.ID – Kebijakan Bebas Visa Kunjungan untuk mempermudah turis asing masuk ke Indonesia tengah dikaji. Pasalnya, kelonggaran tersebut dianggap tidak terlalu mendatangkan timbal balik yang sesuai bagi negara.
Rencana evaluasi terhadap kebijakan tersebut disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif, Sandiaga Uno.
“Ini pokok pembicaraan saya dengan pak Jhoni Ginting, Dirjen Imigrasi. Jadi kebijakan bebas visa bagi ratusan negara ini nyatanya tidak memberikan reciprocity atau satu timbal balik yang baik” paparnya.
Sandiaga juga menuturkan adanya beberapa faktor utama yang menyebabkan kebijakan bebas visa perlu ditinjau ulang, salah satunya tentang nilai ekonomi dari kebijakan tersebut.
“Pertama, nilai ekonomisnya. Kedua, dari segi bahwa kita rupanya justru tidak diberikan bebas visa di negara-negara yang kita berikan” terang Sandiaga kemudian. “Jadi ada unsur ketidakadilan” imbuhnya.
Lebih lanjut, Sandi juga memaparkan kebijakan bebas visa sejauh ini belum memenuhi tujuan utamanya, yakni menyaring wisatawan asing berkualitas yang memiliki daya beli tinggi. Jika ditilik lebih lanjut, para turis yang menggunakan kebijakan tersebut belum ada yang memiliki masa tinggal lama dan tidak terlalu berdampak pada perekonomian negara.
Pada akhirnya, Sandiaga menyebut bahwa ide perihal revisi kebijakan tersebut sudah disampaikan di rapat tingkat tinggi pemerintah Indonesia. “Sudah disampaikan ke forum rakor ke Pak Luhut dan beliau memberi peluang bagi kita untuk menyampaikan pertimbangan” tukas dia.
Senada dengan Sandiaga, ahli hukum Universitas Udayana, Bali, Jimmy Usfunan meminta kebijakan bebas visa bagi wisatawan 169 negara perlu dievaluasi. Sebab kebijakan ini menimbulkan dampak masalah di Bali, dari naiknya kriminalitas hingga penyakit sosial.
“Kebijakan Bebas Visa Kunjungan, tidak memberikan pendapatan ekonomi yang besar bagi negara dalam menunjang sektor pariwisata,” kata Jimmy.
Sebagai buktinya, Jimmy memperlihatkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jumlah pengeluaran para wisatawan tidak mengalami kenaikan berarti sejak sebelum Perpres Bebas Visa Kunjungan diresmikan enam tahun silam.
“Berdasarkan pada data BPS tersebut, maka tidak terlihat kenaikan ekonomi dari pengeluaran para wisatawan, mengingat, tahun 2010 – 2015 (sebelum kebijakan BVK) rata-rata pengeluarannya tidak jauh berbeda dengan pasca Perpres 21/2016,” terang Jimmy.
Jimmy juga mengklaim bahwa kebebasan bebas visa menurunkan kualitas wisatawan asing. Nyatanya di Bali belakangan ini memang banyak bule yang mencari pekerjaan secara ilegal, contohnya seperti wisatawan asing yang menjadi tour guide atau fotografer pre-wedding.
“Kebijakan bebas visa kunjungan, menurunkan kualitas wisatawan asing. Kondisi ini dirasakan oleh pelaku wisata di Bali, termasuk dikeluhkan oleh Wakil Gubernur Bali,” cetus Jimmy. “Maka, kebijakan Bebas Visa Kunjungan harus dievaluasi melalui perubahan yang lebih selektif terhadap negara-negara,” pungkasnya kemudian. (Billy Bagus)
