TELENEWS.ID – Surat pengunduran diri yang diajukan oleh 20 pejabat Dinas Kesehatan Banten beredar di media sosial. Hal ini kemudian memicu polemik karena sikap mundur serentak itu diajukan tak lama usai kasus pengadaan masker KN-95 diusut Kejaksaan Tinggi Banten.
Sebelumnya, Kejati Banten menetapkan tiga orang tersangka korupsi kasus pengadaan masker, yakni LS sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinkes Banten, AS dan WF dari PT RAM selaku pemenang proyek. Nilai pekerjaan tersebut sebesar Rp3,3 miliar, dengan kerugian negara mencapai Rp1,680 miliar. Disebutkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Banten juga akan memeriksa sejumlah pihak, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Banten Ati Pramudji Astuti.
Surat pengunduran diri tertanggal 26 Mei yang ditujukan kepada Gubernur serta Wakil Gubernur Banten dan ditembuskan ke Ketua DPRD Banten, Sekda, Inspektorat, Kadinkes, dan Kepala BKD Banten, berisikan dua poin pernyataan sikap 20 pejabat Eselon III dan IV.
Poin pertama, 20 pejabat itu yang mengundurkan diri tersebut mengaku sudah bekerja secara maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai arahan Kadinkes yang “penuh tekanan dan intimidasi”.
“Kondisi tersebut membuat kami bekerja dengan tidak nyaman dan penuh ketakutan,” tertulis dalam isi surat tersebut yang dikutip dari CNN Indonesia, Senin (31/05/2021).
Adapun poin kedua, para pejabat menyebut bahwa salah satu tersangka kasus tersebut yang berinisial LS, telah melaksanakan tugas sebagai PPK sesuai arahan Kadinkes.
“Dengan kondisi penetapan tersangka tersebut kami merasa sangat kecewa dan bersedih karena tidak ada upaya perlindungan dari pimpinan,” kata mereka.
“Sehubungan dengan kondisi tersebut, dengan bulat kami menyatakan sikap menyatakan mengundurkan diri sebagai pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.” Lanjut mereka.
Setelah dilakukan pemeriksaan secara tertutup di pendopo gubernur yang berada di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Kepala BKD Banten Komarudin pun mengungkapkan berbagai alasan mereka serentak mengajukan pengunduran diri.
“Ada yang menjelaskan (tekanan dan intimidasi) samar-samar, tapi sudah kita identifikasi. Sebenarnya kalau bicara pekerjaan yang menekan gitu ya semua pekerjaan saat ini pasti begitu (ada tekanan),” ujar Komarudin, seusai pemeriksaan, pada Rabu (02/06/2021).
Hasil pemeriksaan tersebut juga mengungkap bahwa tidak seluruh pejabat menginginkan untuk mundur, ada beberapa yang hanya sekedar ikut-ikutan sebagai bentuk solidaritas terhadap rekannya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Banten Wahidin Halim memutuskan untuk me-nonjob-kan 20 pejabat eselon III dan IV di Dinas Kesehatan yang mengajukan pengunduran diri usai terungkap adanya dugaan korupsi pengadaan masker medis itu.
“Pemahaman saya ketika dia mengundurkan diri berarti dia siap diberhentikan, dan siap untuk tidak punya pekerjaan,” kata Wahidin, dikutip dari Kompas.com, pada Kamis (03/06/2021).
Menurutnya, sanksi tersebut patut mereka terima karena seharusnya mereka bertanggung jawab dan tidak meninggalkan tugas di saat Pemprov Banten tengah menangani badai pandemi Covid-19.
“Ini yang harus saya berikan hukuman. Saya kira perlu sebagai punishment kepada mereka, karena mereka adalah pegawai negeri yang disumpah dan siap untuk dipekerjakan, ditugaskan di mana saja,” tegas Wahidin.
Gubernur Wahidin Halim juga menyesalkan adanya sikap pengunduran diri secara serentak dari Sekdis, Kabid, hingga Kasi di Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
Padahal menurutnya, tunjangan kinerja pegawai negeri tersebut sudah ditambah. Bahkan, nilainya termasuk yang tertinggi di Indonesia.
“Selama saya Gubernur tunjangan saya naikin, ASN standarisasi, disamping ada honor-honor. Kurang apa saya sebagai Gubernur,” ungkap Wahidin. (Hifziyah).
