TELENEWS.id,JAKARTA– Pemerintah Provinsi (Pemprov )DKI Jakarta memangkas habis pemiliharaan infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.
Hal tersebut dilakukan karena digunakan untuk penanganan Covid-19 sejak Maret lalu.
Diketahui, pemangkasan dilakukan pada pagu anggaran secara menyeluruh.Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.Anggaran pemeliharaan infrastruktur juga ikut dipangkas habis dari Rp 5,88 triliun menjadi Rp 983,6 miliar.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi C DPR DKI Rasyidi memandangnya sebagai kebijakan yang kurang baik.
Rasyidi meminta agar Pemprov DKI mempertimbangkan kembai keputusan memangkas anggaran untuk infrastruktur sebanyak itu.
Ia menilai, bahwa anggaran pemeliharaan infrastruktur mencakup banyak hal yang menjadi prioritas selama ini. Mulai soal penanganan banjir, jalan, sampah,limbah, air bersih, sampai Ruang Terbuka Hijau (RTH).
“Anggaran infrastruktur di Jakarta hanya Rp 983 miliar apa yang mau dikerjakan? Prioritas permasalahan Jakarta harus terus dikerjakan.Banjir, semua jalan yang ada harus rapi semua, kemudian pasae,” kata Rasyidi saat dikonfirmasi awak media,Rabu (17/6/2020).
Dia berharap agar Pemprov DKI mengembalikan lagi anggaran yang dipangkas itu. Tak hanya itu, ia juga ingin jumlahnya ditambah karena standar biaya tahunan pemeliharaan infrastruktur mencapai Rp6,3 triliun.
“Jangan nanti akan timbul masalah baru setelah Covid-19 ini akibat semua kali yang tidak dikeruk.Maka kita usulkan rasionalisasi ulang agat ada dana mengurus kali,” tegasnya.(Rio).
