Home Nasional Disebut Jadi Badan Eksekutif, KPK Terancam Lumpuh

Disebut Jadi Badan Eksekutif, KPK Terancam Lumpuh

TELENEWS.ID – Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas, menilai saat ini tidak ada lagi organisasi pemberantasan korupsi dan penegak hukum yang independen.

Ia menilai jika KPK telah lumpuh dan telah menjadi badan eksekutif lantaran penegak hukum dan pegawainya berstatus ASN (aparatur sipil negara) yang notabene tidak independen.

Dia juga menganggap inspektorat jenderal hampir tidak ada gunanya, karena strukturnya berada di bawah kementerian.

“Sekarang KPK lumpuh, tidak ada organisasi pemberantasan korupsi, penegak hukum hari ini tidak ada lagi yang independen,” ucapnya dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (20/3).

Padahal, lanjut mantan Ketua KPK ini, setiap tahunnya indeks persepsi (IPK) korupsi tidak pernah menurun. Bahkan sebaliknya, terus mengalami peningkatan.

Selain itu, aspek hulu (Pilpres) dianggap biang kerok tuna etika politik. Bahkan, kata Busyro, para elite politik memberhalakan tuhan kebendaan dan jabatan.

Ia menyebut jika gejala ini terjadi sejak Pilpres 2004, 2009, 2014, 2019, dan nanti pasti akan terulang lagi pada pemilu tahun 2024.

“Kecuali ada turun kekuasaan dari langit. Tidak mudah, karena kalau di Indonesia tokoh-tokohnya juga memilih jalan selamat dulu. (Jadi), tidak akan ada pertolongan dari langit. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali bangsa itu sudah berupaya terlebih dahulu,” tambah Busyro sembari mengutip salah satu ayat dalam Al-Quran.

Dia melanjutkan, ketika masih menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial periode 2005-2010, kasus mafia peradilan akrab ditemukan. Kasus mafia peradilan erat kaitannya dengan mafia politik, bisnis, dan hukum.

Sementara fenomena menguatnya kepala daerah berbasis politik dinasti hasil Pilkada 2020, kata Busyro, justru dipelopori pejabat elite politik. Hal ini menunjukkan bahwa budaya feodal akan semakin menguat. Padahal, budaya feodal merupakan sumber segala birokrasi yang tidak sehat dan rawan praktik lancung.

Baca juga :  MAKI Apresiasi KPK ditangkapnya Nurhadi dan Menantunya

Presiden Jokowi disebutnya sebagai aktor di balik lumpuhnya KPK. Sebab, revisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK merupakan inisiatifnya.

“Membiarkan anaknya jadi wali kota, menantunya jadi wali kota, padahal bapaknya sedang menjabat, kalau bapaknya tidak sedang menjabat, saya tidak akan mengkritik soal ini, tidak ada masalah, kita hormati,” ujarnya. (Uswatun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Mengenal Oversharing, Kebiasaan Menggunakan Medsos yang Bisa Membuatmu Kehilangan Privasi

TELENEWS.ID - Di zaman seperti sekarang ini hampir segala sesuatu dibagikan oleh orang-orang di media sosial. Mulai dari aktivitas setelah bangun tidur...

Makanan yang Membantu Mengatasi Selulit Secara Alami

TELENEWS.ID - Sejatinya adalah hal yang normal dan lumrah jika wanita memiliki selulit pada kulit atau tubuh mereka. Namun tak bisa dipungkiri...

Kementerian PUPR Antisipasi Banjir di Mandalika

TELENEWS.ID - Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan berbagai infrastruktur pendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat yang merupakan salah satu...

Tetap Cantik Saat Touring, Ini 6 Tips Menjaga Kulit dan Rambut untuk Para Lady Biker

TELENEWS.ID - Kesan garang dan tangguh dari seorang lady biker memang tak bisa untuk dipungkiri. Ini karena touring dengan motor umumnya dilakukan...