Home Nasional Disentil Ombudsman, BPJS Cairkan Klaim JKM

Disentil Ombudsman, BPJS Cairkan Klaim JKM

TELENEWS.ID – Usai aduan dari ahli waris para pekerja Pasar Porong dan Pasar Prambon Sidoarjo serta Pasuruan Jawa Timur (Jatim) yang ditindaklanjuti oleh Ombudsman, akhirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek memberikan klaim jaminan kematian pada ahli waris tersebut. Adapun aduan pada Ombudsman tersebut disampaikan melalui WhatsApp.

Mulanya, aduan para ahli waris tersebut disampaikan kepada pihak Ombudsman via WhatsApp pada 18 April 2021. Oleh Komisioner Ombudsman, Hery Susanto lalu menindaklanjuti dengan Program Reaksi Cepat Ombudsman (RCO)

Dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Telenews pada Senin (3/5), Ombudsman segera menindak lanjuti laporan para ahli waris tersebut ke penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini, pihak yang dimaksud adalah BPJS Ketenagakerjaan pusat dan wilayah Jawa Timur.

Adapun daftar pekerja yang klaim jaminan kematiannya berhasil dibayar dengan RCO, yaitu ahli waris Ismail Hamsyah, ahli waris Ponadi, ahli waris Satuna, ahli waris Setyani, ahli waris Semiati, dan ahli waris Djumari.

Sebelumnya, para ahli waris sempat menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Jatim Kota Surabaya pada 9 April silam. Pasalnya, BPJS Ketenagakerjaan menolak membayar klaim JKM senilai Rp42 juta per peserta sektor informal tersebut. Inilah yang membuat para ahli waris tersebut mengadu ke Ombudsman.

Sebenarnya, Massa aksi tersebut sempat diterima oleh Komisi E DPRD Jatim yang mendorong pemenuhan hak ahli waris berupa pencairan santunan JKM dan mengaktifkan kembali kepesertaan yang sempat diputus sepihak oleh BP Jamsostek. Sebab, santunan JKM juga merupakan hak ketenagakerjaan yang harus segera dipenuhi.

BP Jamsostek sendiri sempat menolak membayarkan JKM tersebut dengan dalih penipuan atau fraud yang dilakukan oleh oknum agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia atau Perisai.

Baca juga :  Darurat Covid-19 Wisma Atlet Bisa Operasikan Dua Tower Tambahan Sebagai Antisipasi Lonjakan Pasien

Hery melanjutkan jika jejaring badan hukum publik itu dalam rekrutmen kepesertaan. Padahal, para pekerja tersebut sudah teregistrasi dan rutin dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan tiap bulannya.

Ia menyambung, tidak dibayarnya klaim pekerja itu hingga berbulan-bulan justru menunjukkan sedikitnya tiga indikasi kuat adanya dugaan malaadministrasi yaitu penundaan berlarut, tidak profesional, dan ketidakpatutan. Karenanya, Ombudsman RI memberikan saran kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk segera membayarkan klaim JKM pekerja tersebut.

“Agar tidak terjadi pengulangan dan praktek malaadministrasi dari pelayanan klaim BPJS Ketenagakerjaan, Ombudsman RI akan melakukan investigasi untuk saran perbaikan terkait regulasi BPJS Ketenagakerjaan,” tandas Hery. (Uswatun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Inilah 5 Trik Mudah untuk Bebas Stress Menjelang Perayaan Natal

TELENEWS.ID - Tinggal hitungan hari lagi maka umat Kristiani akan bersuka cita merayakan Natal. Selayaknya hari besar lainnya, banyak persiapan yang harus...

Ladies, Kenali 6 Tanda Cowok Parasit yang Perlu Diwaspadai

TELENEWS.ID - Hubungan mantan pasangan Laura Anna dan Gaga Muhammad kembali memanas. Laura yang merasa dirugikan baik secara fisik maupun finansial, akhirnya...

Mengenal Situationship yang Bisa Menjebakmu Dalam Hubungan Toxic Tanpa Status

TELENEWS.ID - Apakah kamu memiliki seorang teman yang memperlakukan kamu dengan mesra, dan memberikan perhatian lebih dari seorang teman? Akan tetapi sayangnya,...

Hati-hati, Dokter Peringatkan Bahaya Memakai Celana Jeans Ketat Bagi Organ Intim Wanita

TELENEWS.ID - Praktis, stylish dan bisa dipadukan dengan jenis busana apa saja membuat celana jeans menjadi salah satu item fashion favorit kaum...