TELENEWS.ID – Tren lonjakan kasus Covid-19 dinilai oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) semestinya menjadi peringatan bagi pemerintah pusat serta pemerintah daerah untuk segera menghentikan uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM.
FSGI juga menilai di daerah dengan positivity rate atau persentase kasus Covid-19 dengan jumlah tes yang dinyatakan positif telah menunjukkan diatas 5 persen. Hal ini membuat murid dan guru berpotensi terpapar Covid-19. Berdasarkan data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), angka kematian anak akibat Covid-19 di Indonesia sudah tertinggi di dunia.
“Jika kasus terus melonjak dan sulit dikendalikan, maka pemerintah daerah wajib menunda pembukaan sekolah pada tahun ajaran baru 2021/2022 yang dimulai pada 12 Juli 2021, mengingat kasus sangat tinggi dan positivity rate di sejumlah daerah diatas 5%, bahkan ada yang mencapai 17%. Kondisi ini sangat tidak aman untuk buka sekolah tatap muka”, ujar Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo dalam keterangan tertulis, Rabu (23/6).
Bagi wilayah dengan positivity rate di bawah 5 persen, Pembelajaran Tatap Muka dapat digelar dengan mekanisme kontrol langsung pemerintah daerah ke sekolah. Namun, harus ada data faktual tentang kesiapan sekolah harus tersedia dengan benar.
Apabila data zonasi sekolah serta kondisi geografis lingkungan sekolah sudah memenuhi syarat, pemerintah daerah dapat memberikan izin sekolah tatap muka terbatas dengan kapasitas hanya 25-50 persen.
FSGI pada akhirnya mendesak pemerintah agar menuntaskan program vaksinasi bagi seluruh guru dan dosen maupun tenaga pendidik yang lain. Meski kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19, namun di lapangan nyatanya masih ada kelompok guru atau tenaga pendidik yang belum disuntik.
“Ada yang karena belum ada kesempatan, namun ada juga kelompok guru yang tidak bisa divaksin karena alasan medis (misalnya sedang hamil, sedang menjalani pengobatan kanker, dll), namun ada juga yang tidak mau (menolak) divaksin karena khawatir efek dari vaksin,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, FSGI meminta dinas kesehatan dan dinas pendidikan daerah segera melakukan sosialisasi manfaat vaksin Covid-19 ke guru serta tenaga kependidikan. Khususnya, untuk kelompok yang masih enggan atau menolak divaksin Covid-19.
FSGI juga menuntut kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar senantiasa mengutamakan hak hidup serta hak sehat anak sesuai kesepakatan dari Konvensi Hak Anak (KHA). Barulah kemudian pemenuhan hak pendidikan diberikan.
“Kalau anaknya masih sehat dan hidup maka ketertinggalan materi pelajaran masih bisa diberikan nantinya ketika pandemic terkendali. Selain peserta didik, pemerintah juga wajib melindungi pendidik dan tenaga kependidikan di masa pandemi,” tutur Heru.
Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mendesak agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera menghentikan uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM di Indonesia, terlebih di daerah dengan positivity rate dengan peningkatan kasus positif di atas 5 persen. Hal ini didasarkan pada keamanan tenaga pendidik serta para siswanya.
KPAI juga meminta, pemerintah menunda pembukaan sekolah pada tahun ajaran baru 2021/2022 yang dimulai pada 12 Juli 2021. Dalam keterangan tertulis pada Selasa (22/6), Komisioner KPAI Bidang Pendidikan juga menegaskan bahwa mengingat kasus sangat tinggi dan positivity rate sejumlah daerah di atas 5 persen bahkan ada yang mencapai 17 persen lah yang membuat kondisi ini tidak aman untuk membuka sekolah tatap muka.
KPAI juga menuntut kebijakan buka sekolah tatap muka di Indonesia tidak diseragamkan. Misalnya, PTM hanya untuk daerah-daerah dengan positivity rate-nya di bawah 5%. KPAI mendorong sekolah tatap muka bisa dibuka dengan pemberlakuan protokol kesehatan atau SOP yang ketat. (Uswatun)
