TELENEWS.ID – Seusai konferensi COP 26 di Glassgow, negara di dunia sepakat untuk berupaya memperbaiki bumi dari kehabisan sumber daya alam dan perusakan ekosistem. Bukan tanpa sebab, hal ini dikarenakan perubahan iklim dan global warming.
Salah satu yang akan dilakukan adalah pengurangan emisi bahan bakar pada kendaraan. Kendaraan di seluruh dunia diupayakan untuk diubah menjadi tenaga listrik.
Bahkan setiap negara yang sudah memadai penyediaan fasilitas untuk masyarakat menggunakan tenaga listrik. Selanjutnya akan membuatkan undang-undang untuk lebih mendisiplinkan dan menjaring masyarakat agar lebih cepat merealisasikan hal ini.
Indonesia sendiri sudah masuk ke dalam era mobil listrik dalam perubahan trend otomotif. Namun karena harganya yang masih terlalu tinggi dan belum memadainya fasilitas pendukung seperti pom bensin listrik atau sebagainya.
Hal ini yang cukup menghambat perkembangan penggunaan mobil listrik di masyarakat. Selain itu, sudah menjadi konsentrasi pemerintah pusat.
Presiden Jokowi dan jajaran menteri sudah mulai memberikan kemudahan bagi masyarakat yang bersedia menggunakan mobil listrik dengan memberikan angka pajak yang jauh lebih murah dari mobil emisi.
Berdasarkan aturan pajak PPnBM yang ada pada Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2021 berisi pajak penjualan PPnBM untuk mobil listrik akan dikenakan 15% dengan dasar pengenaan pajak 0%. Hal ini dikarenakan adanya insentif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk mobil pertama 0%.
Selain itu, pemerintah juga mengapresiasi peran masyarakat dengan menggunakan mobil listrik yang lebih ramah lingkungan, punya kadar emisi rendah dan hemat bahan bakar. Selain mobil listrik, mobil type hybrid dan plug-in hybrid juga akan dikenakan pajak rendah untuk penggunanya.
Selain menggalakan penggunaan mobil listrik di Indonesia, pemerintah juga sedang mengupayakan mobil listrik produksi dalam negeri yang berbasis platform Global Small Electric Vihicle (GSEV). Pemerintah juga akan mempercepat program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).
Hal ini berkesinambungan dengan pemberhentian eksport nikel ke Eropa dan Indonesia akan mengolah sendiri nikel dalam negeri untuk menjadi salah satu sumber daya baterai mobil listrik.
Selain pabrik pengolahan nikel, pemerintah pusat telah mengadakan peletakan batu pertama untuk pembangunan pabrik baterai yang digadang-gadang terbesar di ASEAN, pada 15 September 2021 lalu. Pabrik baterai ini ada di Karawang, Jawa Barat.
Peresmian pabrik baterai listrik HKML Battery Indonesia ini juga dihadiri Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Menteri Koordinator Bidang kemaritiman dan investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri BUMN Erick Tohir dan Menteri Investasi / Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Hal ini merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia untuk hilirisasi industri nikel yang dapat dikelola menjadi barang jadi. Bahkan dimanfaatkan sendiri oleh Indonesia sehingga harga jual menjadi lebih tinggi.
Saat ini Indonesia sudah menemukan realisasi penggunaan nikel untuk kebutuhan negara yaitu menjadi sumber daya dari baterai listrik dan pendukung produksi mobil listrik dalam negeri.
Menurut pak Jokowi, pertengahan 2022 paling lambat produksi mobil listrik dalam negeri sudah bisa dimulai dan sudah di patenkan. “2022 bulain Mei paling lambat insyaallah sudah produksi. Jadi mobilnya sudah paten, ini istilah Pak Menko (Luhut) itu patenkan barang itu. Tapi insyaallah kita produksi,” ucap Presiden Jokowi. (Angela Limawan)
