TELENEWS.ID – Jakarta memasuki usia yang ke 495 pada tahun 2022 ini, yang berarti Ibukota Indonesia ini sudah memasuki usia hampir 5 abad. Dikenal sebagai kota metropolitan, Jakarta tumbuh dengan berbagai macam infrastruktur yang dibangun dengan megah. Mulai dari pusat perbelanjaan, pusat hiburan, sarana rekreasi dan olahraga, hingga pembangunan transportasi yang sudah terintegrasi.
Namun, siapa sangka di balik gemerlapnya pembangunan ibukota ini, masih ada masalah yang belum tuntas diselesaikan oleh Gubernur Anies Baswedan. Bukan mengenai masalah banjir, kemacetan, atau polusi udara namun masalah kemiskinan. Selama masa kepemimpinan Anies, DKI Jakarta hanya berfokus pada pembangunan tata kota, namun mengabaikan pembangunan manusianya.
Maju Kotanya, Bahagia Warganya
Ketika Pilkada 2017 yang lalu, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memiliki jargon yang saat ini masih dikenang oleh masyarakat. Maju Kotanya, Bahagia Warganya adalah slogan yang kerap kali diucapkan Anies dan Sandi untuk meraih suara di Pilkada DKI Jakarta lalu. Dalam sebuah kesempatan, Anies pernah menjabarkan maksud dari jargonnya tersebut pada November 2016 yang lalu.
Frasa “Maju Kotanya” adalah kondisi di mana sebuah kota yang tumbuh dan berkembang memiliki infrastruktur yang baik. Anies mengatakan bahwa salah satu indikator kota maju adalah dengan memiliki saluran air yang bersih dan juga warga memiliki jembatan untuk menyebrang. Oleh karenanya, untuk menunjang kemajuan kota tersebut, warganya juga harus bahagia.
“Kemiskinan dikurangi, ketimpangan dikurangi sehingga dengan begitu bukan hanya kotanya yang tampak maju tapi warganya juga jadi merasa bahagia,” jawab Anies.
Namun, pernyataan yang kedua tersebut seolah berbanding terbalik dengan kondisi sekarang ini. Jakarta masih memiliki masalah kemiskinan yang harus diselesaikan sebelum Anies tutup masa jabatan.
Sindiran Djarot Soal Kemiskinan
Mantan Gubernur DKI Jakarta, yang juga Ketua DPP PDIP DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat ikut berbicara mengenai fenomena kemiskinan di DKI Jakarta. Djarot menyinggung angka kemiskinan di DKI Jakarta yang mencapai 4,67 persen, yang merupakan situasi yang sama seperti 15 tahun yang lalu.
Djarot bahkan berani menjamin andaikata dirinya dan Ahok memenangkan Pilkada pada 2017 yang lalu, angka kemiskinan tidak akan mencapai 4,67 persen. Wajar jika Djarot merasa prihatin dengan angka kemiskinan yang ada, sebab APBD DKI Jakarta sangat besar, dan seharusnya bisa memberikan subsidi untuk warganya yang berada di bawah garis kemiskinan.
Beberapa program yang digagas oleh Anies juga seolah tidak memberikan manfaat dan bisa dirasakan langsung bagi mereka yang miskin. Program OKE OCE, kemudian Rumah DP0, hingga gelaran Formula E yang seharusnya dananya bisa digunakan untuk mengurangi kemiskinan. Belum lagi DKI Jakarta mengadakan hajatan di HUT-nya yang belum tentu bisa diikuti langsung oleh semua masyarakat di DKI Jakarta.
Pemprov Dinilai Setengah Hati Menangani Kemiskinan
Melihat fenomena tersebut, Sekretaris Nasional Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, Dika Moehamad menilai Pemprov DKI tidak sepenuh hati mengurusi masalah kemiskinan.
“Mereka malah sibuk memoles diri dengan revitalisasi trotoar, membangun jembatan, membangun tugu/monumen, membangun stadion dan lomba pacuan mobil listrik dibandingkan membantu warga miskin yang kesulitan sejak lahir dan batin,” Ujar Dia dalam pernyataan tertulis pada Senin (21/06/2022).
Data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik menyebut bahwa September 2019, angka kemiskinan DKI Jakarta berada di 3,42 persen atau 362.000 orang. Persentase naik menjadi 4,72 persen pada Maret 2021 atau tercatat ada 501.920 penduduk miskin. Namun, angka tersebut menurun kembali pada September 2021 dengan total warga miskin 498.290 orang atau mencapai 4,67 persen.
Efektivitas APBD DKI Jakarta untuk mengentaskan kemiskinan inilah yang harus dipertanyakan. Pemprov DKI memiliki program untuk memberikan subsidi kepada rakyat miskin supaya bisa memiliki rumah yang layak huni. Pemprov DKI lebih fokus untuk pembangunan infrastruktur mulai dari revitalisasi trotoar, pembangunan jembatan, hingga pembangunan stadion megah dan sirkuit.
Setiap tahunnya, tentu saja warga DKI Jakarta menginginkan kotanya agar menjadi lebih baik. Harapan itu selalu ada di setiap 22 Juni yang bertepatan dengan HUT Jakarta. Namun, peran serta dan juga kebijakan dari penguasanyalah yang bisa mewujudkan keinginan warganya tersebut. Sehingga jargon Maju Kotanya, Bahagia Warganya tidak saja berfungsi sebagai umpan untuk mendulang suara, namun benar-benar direalisasikan selama 5 tahun masa kepemimpinan. (Latief)
