Home Ekonomi Haruskah Mata Uang Kripto Dikenakan Pajak?

Haruskah Mata Uang Kripto Dikenakan Pajak?

TELENEWS.ID – Di era digital ini, produk investasi cryptocurrency dalam beberapa tahun terakhir ini memiliki popularitas yang sangat tinggi. Para kaum millennial, khususnya memiliki minat yang sangat tinggi untuk memiliki aset virtual. Namun, perlu diketahui juga cryptocurrency ini merupakan salah satu instrumen investasi yang bersifat high risk high return yang memiliki volatilitas tinggi.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan pada bulan Februari 2022 lalu menyebutkan bahwa investor aset kripto di Indonesia sendiri jumlahnya mencapai angka 12,4 juta orang. Data tersebut, diprediksi akan semakin bertambah, mengingat saat ini pemerintah Indonesia sudah membuka keran dengan investasi cryptocurrency.

Melihat animo tinggi terhadap cryptocurrency tersebut, per tanggal 1 Mei 2022 nanti setiap transaksi cryptocurrency akan dikenai capital gain 0,1% dan juga pajak penambahan nilai. Dengan adanya kebijakan tersebut, pasar cryptocurrency diharapkan bisa menjadi lebih adil. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Komisioner HFX International, Sutopo Widodo seperti yang dikutip dari Investor Daily pada Selasa (05/04/22) lalu.

“Dampaknya tidak akan mengurangi jumlah atau transaksi kripto. 0,1% di kripto itu tidak akan begitu terasa, karena harga kripto di pasar sangat berfluktuatif. Bayar fee transaksi saja biasa sudah sekitar 0,3%. Jadi, pajak ini tidak akan terlalu berpengaruh, justru ini hal yang positif,” ucapnya.

Kebijakan untuk mengenakan pajak terhadap cryptocurrency ini harus ada diskusi terlebih dahulu antara pemerintah dan juga pemangku kepentingan. Tujuannya, supaya menyesuaikan dengan situasi dan juga kondisi dari perdagangan aset cryptocurrency itu sendiri. Jika dikenakan tarif terlalu tinggi, maka dikhawatirkan nantinya akan mengurangi animo masyarakat terhadap cryptocurrency ini.

Director of External Affairs Pluang, Wilson Andrew, seperti yang dikutip dari Kompas mengatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengenakan pajak terhadap cryptocurrency ini adalah kebijakan yang tepat. Karena hal tersebut bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Wilson juga menyarankan supaya pemerintah mengikuti benchmark yang sudah ditetapkan di pasar saham untuk aset kripto ini.

Baca juga :  Warga Borobudur Dukung Pembangunan Sarana Hunian Wisata

Keputusan pemerintah untuk memberlakukan pajak terhadap cryptocurrency ini bukanlah tanpa alasan. Cryptocurrency termasuk ke dalam aset digital, dan bukan diakui sebagai mata uang, meskipun setiap negara memiliki definisinya masing-masing mengenai cryptocurrency ini. Beberapa negara seperti Amerika Serikat menganggap cryptocurrency adalah mata uang digital, yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran yang berlaku.

Indonesia, bukan negara pertama yang memberi kebijakan pajak terhadap cryptocurrency di dunia. Jepang, misalnya sudah memberlakukan pajak terhadap aset kripto ini, dimana mereka mengenakan tarif pajak sebesar 20% bagi wajib pajak luar negeri yang memiliki aset kripto. Tarif pajak tersebut harus mereka bayarkan kepada pemerintah Jepang apabila ingin meninggalkan Jepang.

Berbeda dengan Indonesia, Hong Kong yang juga menerapkan capital gain tax terhadap cryptocurrency ini memiliki kebijakan yang berbeda. Pemerintah Hong Kong mewajibkan pajak untuk transaksi bisnis yang menggunakan cryptocurrency, namun mereka membebaskan pajak apabila cryptocurrency ini digunakan untuk investasi jangka panjang. Namun syaratnya, investor harus berasal dari individu dan bukan dari organisasi.

Baca juga :  Ekonomi Kaum Urban: Mereka yang Bertahan Hidup di Tengah Pandemi

Kebijakan terkait kepemilikan aset kripto ini menimbulkan tanda tanya di publik, bagaimana mengenai Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak bagi wajib pajak yang memiliki aset kripto? Mengingat saat ini sistem perpajakan di Indonesia bersifat self-assessment. Apabila wajib pajak memiliki aset kripto, maka harus dilaporkan ke dalam SPT Tahunan Pribadi dan mengisi kolom “Penghasilan Lain-Lain”.

Hal itu sudah tertuang dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang didalamnya menyebutkan bahwa objek pajak adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. (Latief)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Thomas Cup 2022 Usai, Ternyata Ada Skor Tertukar Sampai Pamitnya Mohammad Ahsan

TELENEWS.ID – Thomas Cup 2022 telah usai, secara mengejutkan Tim Thomas Cup India dan Tim Uber Cup Korea Selatan berhasil keluar sebagai...

Tips Makeup Simpel untuk Datang ke Kondangan Pernikahan

TELENEWS.ID - Datang ke kondangan pernikahan menjadi hal yang cukup tricky untuk kaum Hawa. Selain harus memilih busana apa yang tepat untuk...

Kata Ahli, 5 Jenis Makanan Ini Harus Dikonsumsi Anak Setiap Hari

TELENEWS.ID - Orangtua akan melakukan segala cara agar buah hati mereka mendapatkan yang terbaik. Termasuk dalam urusan gizi dan kesehatan. Salah satunya...

Rakernas Partai Pelita Dihadiri Gatot Nurmantyo dan Ahmad Riza Patria

TELENEWS.ID – Pada Senin (16/05/2022) Partai baru, Partai Pelita mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Pada acara...