Home Uncategorized Ingatkan ‘Sense of Crisis’ Selama PPKM, Jokowi Larang Menteri Ke Luar Negeri

Ingatkan ‘Sense of Crisis’ Selama PPKM, Jokowi Larang Menteri Ke Luar Negeri

TELENEWS.ID – Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk peka secara sosial serta turut sepenanggungan dengan rakyat selama masa PPKM darurat. Ia pun melarang para menteri dan kepala lembaga untuk pergi ke luar negeri dengan alasan apapun selama masa PPKM diberlakukan.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kanal Youtube resmi Sekretariat Presiden pada hari Jumat (16 Juli) kemarin. “Seluruh menteri, kepala kementerian/lembaga dilarang berpergian keluar negeri,” ujar Pramono.

Lebih lanjut, Pramono juga menegaskan bahwa hanya Menteri Luar Negeri (Menlu) yang boleh melakukan kunjungan ke luar negeri, sementara semua menteri lembaga lainnya wajib melapor dan mendapatkan izin langsung dari Jokowi untuk pergi ke luar negeri.

Mandat Jokowi tersebut turun setelah jajaran menterinya mendapat kritik dari masyarakat luas karena ketahuan masih melakukan lawatan ke luar negeri selama penerapan masa PPKM Darurat.

Diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang melakukan lawatan ke Singapura. Kemudian Menteri Perdagangan M Luthfi dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang berkunjung ke Amerika Serikat selama sembilan hari terhitung sejak 9-18 Juli 2021.

Kendati mereka beralasan bahwa kunjungan ke negeri Paman Sam tersebut bertujuan untuk mempercepat langkah pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan perdagangan dan investasi, namun banyak kalangan menilai perbuatan itu kurang beretika dan tidak memiliki ‘sense of crisis’ atau ‘kepekaan pada krisis’.

“Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada,” imbuh Pramono dalam pernyataan resminya.

Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga menyampaikan perintah Presiden untuk membatalkan program vaksin berbayar. “Presiden telah memberi arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar, yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma, semua dibatalkan dan dicabut sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan,”.

Baca juga :  Laga Everton Kontra Manchester City Tertunda Karena Covid-19

Kemudian, presiden Jokowi juga memerintahkan kementrian / lembaga untuk aktif membuat tempat isolasi mandiri guna mengakomodir penderita COVID-19 yang semakin meningkat jumlahnya di seluruh Indonesia.

“Dengan tingginya angka pasien isolasi mandiri maka kepada kementerian lembaga diminta untuk proaktif membuat isolasi mandiri pada kementerian lembaga masing-masing” tutur Jokowi.

“Kalau kementerian/lembaganya besar atau pemerintah daerahnya besar maka minimum bisa 300 sampai dengan 500 pasien dan untuk itu dibuat secara baik dipersiapkan dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu,” tegasnya kemudian. (Billy Bagus)

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Ragam Tradisi Unik Penuh Makna Keluarga Tionghoa Dalam Menyambut Imlek

TELENEWS.ID - Tradisi masyarakat Tionghoa dalam menyambut Imek atau tahun baru China pastinya memberi makna tertentu. Kali ini di tahun 2022, perayaan...

Status Kelurahan Krukut Tidak Lagi Zona Merah Covid 19, Micro Lockdown Dicabut

TELENEWS.ID - Banyak daerah khususnya di DKI Jakarta mendapat status level 2 dan juga menerapkan micro lockdown. Hanya saja semenjak varian Omicron...

Doyan Sindir Anies Baswedan, Wagub DKI Ke Giring: Tunjukkan Kinerja Dan Prestasi

TELENEWS.ID - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara soal aksi saling sindir antara Gubernur Anies Baswedan dengan Ketua Umum...

Tidak Ada Tempat Bagi Koruptor, Indonesia – Singapura Tanda Tangan Perjanjian Ekstradisi

TELENEWS.ID - Sejak tahun 1998, Indonesia dan Singapura telah melakukan berkali-kali untuk mengukuhkan perjanjian ekstradisi untuk kedua negara namun selalu gagal. Diketahui...