TELENEWS.ID – Mata uang kripto semakin menjadi komoditi yang gencar diperdagangkan belakangan ini. Namun kendati menyimpan potensi besar, beberapa pengamat menyarankan Indonesia untuk tidak serta merta langsung menerimanya sebagai alat pembayaran resmi. Apa alasannya?
Aset kripto bisa disebut sebagai salah satu komoditi digital yang mendefinisikan ‘masa depan’ Terlebih jika nanti memang bisa menjadi alternatif alat tukar uang konvensional. Namun, sifatnya yang sangat fluktuatif dan tidak memiliki underlying (dasar) yang jelas membuat bitcoin dkk berbahaya terutama bagi investor pemula yang menanamkan modal mereka atas dasar spekulasi semata.
Selain hal yang disebutkan di atas, ada problema lain juga yang bisa menjadi alasan kuat untuk menolak penetapan aset kripto sebagai alat tukar resmi di Indonesia, yakni masalah ideologi. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama Swarna Investama, Hans Kwee.
“Sebenarnya kalau kita gali lebih jauh lagi kripto ini berangkat dari sebuah ideologi. Pemerintah harus menyadari ini ideologi, bukan masalah kripto adalah aset spekulasi, ini jauh lebih dalam karena ideologi,” tutur Hans. Lebih lanjut, Hans juga menyebut bahwa para penggagas mata uang kripto adalah penganut ideologi kapitalis murni yang tak ingin kekayaan mereka diatur oleh negara.
“Jadi sebenarnya ini adalah ideologi yang harus ditentang, ini bahaya. Ini ideologi kapitalis murni yang bertentangan dengan Pancasila kita,” tuturnya kemudian.
Dalam penjelasannya, Hans juga mengungkap bahwa mata uang kripto sesungguhnya lahir dari orang-orang yang memiliki pandangan ekonomi klasik ‘invisible hand’ yang dicetuskan Adam Smith. Dalam pandangan tersebut, pasar seharusnya dibiarkan bebas untuk mengatur dirinya sendiri tanpa ada campur tangan pihak lain, termasuk pemerintah.
“Jadi, Adam Smith itu konsepnya ‘invisible hand’, biarkan pasar membuat harga, pemerintah jangan ikut campur. Namun konsep klasik ekonomi itu menghadapi masalah, saat Amerika mengalami great depression ekonomi jatuh, akhirnya pemerintah ikut campur tangan dengan belanja dan ekonomi kembali pulih. Kemudian sampai sekarang ekonomi ya seperti itu,” papar Hans.
Namun pada perkembangannya, kekuasaan penuh bank sentral negara untuk mencetak uang membuat banyak pihak gerah. Pasalnya, negara jadi bisa menentukan nilai uang dan membuatnya jatuh. Hal inilah yang membuat mereka menciptakan konsep kriptografi, yakni mata uang digital yang berada di luar yurisdiksi bank sentral dan negara.
Kekuatiran Hans dan para pengamat itu mereka utarakan setelah melihat gelagat pemerintah Indonesia yang justru ingin memberikan dukungan resmi kepada mata uang kripto dengan membuat lembaga bursa khusus untuk aset tersebut.
Senada dengan Hans Kwee, salah satu Analis Senior CSA Research Institute, Reza Priyambada, juga menilai bahwa pasar kripto akan berbahaya karena pergerakan harganya sangat sulit diprediksi. Pasalnya, tidak ada batas yang bisa diperkirakan untuk harga naik (bullish) maupun turun (bearish).
Sejauh ini, mata uang kripto memang masih sangat dipengaruhi oleh pernyataan pihak tertentu, seperti CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk yang bisa membuat harga Bitcoin dan Dogecoin berubah-ubah sesuai cuitan Twitternya. (Billy Bagus)
