TELENEWS.id,JAKARTA — Belum lama beredar berita Menteri BUMN Erick Thohir memberi target kepada Direksi Pertamina yang baru diangkat agar melakukan IPO subholding Pertamina untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Menanggapi hal ini, Mukhtasor, Guru Besar ITS, mengingatkan agar Menteri BUMN berorientasi untuk menyelesaikan masalah, bukan memicu masalah baru.
Dalam konteks transparansi dan akuntabilitas BUMN, Mukhtasor menunjukkan pengalaman Kementerian BUMN yang gagal menggunakan instrumen IPO atau swastanisasi.
Mukhtasor yang pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Energi Nasional (2009-2014) ini menekankan, “Apakah Erick Thohir sudah lupa? Garuda sejak lama sudah IPO. Tapi toh skandal rekayasa laporan keuangan dan penyelundupan juga masih bisa terjadi. Janganlah justru swastanisasi dijadikan solusi buat BUMN Energi yang merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Itu tidak konstitusional.” dalam keterangan tertulis, Senin (15/6/2020).
Dilanjutkan olehnya, wacana penjualan anak usaha Pertamina atau subholding ke swasta dengan alasan transparansi dan akuntabilitas, patut diduga ada alasan lain di baliknya.
“Lantas apa alasan yang sebenarnya? Apakah misalnya karena grup pengusaha swasta atau para mafia sudah mengincar saham di anak usaha atau subholding Pertamina atau karena apa?” tanya pria yang pernah bekerja sebagai Penasehat Ahli untuk Direktur Utama Pertamina 2015-2016 ini.
Mukhtasor menilai langkah Kementerian BUMN dalam swastanisasi Pertamina ini sangat sistematis. Diawali dengan restrukturisasi, membuat holding dan subholding. Selanjutnya menjual saham subholding tersebut ke swasta.
“Kita ingat pada 2014 Capres Jokowi pernah janji akan membeli kembali BUMN Indosat dan itu tidak terlaksana. Lalu saat ini justru akan menjual BUMN yang lain, apakah ini tidak terbalik-balik?” Mukhtasor menegaskan.
Dalam upaya perbaikan BUMN, Mukhtasor sepakat bahwa soal transparansi dan akuntabilitas harus diperbaiki. Untuk itu dia mengajukan solusinya. Menurutnya, jika Erick Thohir berasumsi bahwa transparansi dan akuntabilitas itu artinya harus melibatkan pihak swasta di BUMN, sesungguhnya Kementerian BUMN perlu lebih dulu memberi contoh.
Kementerian BUMN harus terbuka dan bertanggungjawab atas sumber persoalan yang terjadi di BUMN, mulai peran para mafia, menggunungnya kerugian, buruknya tatakelola dan sebagainya.
“Untuk itu, bagaimana kalau Kementerian BUMN lebih dulu dibubarkan? Lalu pengelolaan BUMN dilakukan oleh lembaga independen di bawah Presiden dan diisi oleh unsur-unsur yang kredibel dari wakil masyarakat, kalangan profesional, pakar tatakelola bisnis, akademisi atau pakar yang mengerti politik perekonomian menurut pasal 33 UUD 1945 dan wakil Pemerintah atau kementerian terkait. Itu lebih penting untuk transparansi dan akuntabilitas. Itu juga lebih relevan mengingat sumber masalah paling berat bagi BUMN itu justru ketika masalah itu datangnya dari Kementerian BUMN itu sendiri. Misalnya, tatakelola yang buruk di Kementrian BUMN yang ditandai dengan sebentar-sebentar bongkar pasang direksi Pertamina,” pungkasnya. (R3/Migas Indonesia)
