TELENEWS.ID – Kota Jakarta sudah berusia 495 tahun pada tahun 2022 ini, dan sudah melalui banyak sejarah dan juga kejadian selama hampir 5 abad ini. Pieter Both, Gubernur Jenderal VOC yang pertama memilih Jayakarta sebagai pusat perdagangan VOC dan juga pusat administrasi. Padahal, waktu itu sudah ada Pelabuhan Banten, namun di Banten saat itu sudah banyak kantor pusat perdagangan bangsa Eropa seperti Inggris, Spanyol, dan Portugis. Sementara, Jayakarta saat itu masih berupa pelabuhan kecil.
VOC mulai membangun Jayakarta ini pada tahun 1611 dengan menyewa lahan seluas 1,6 hektare di muara timur Sungai Ciliwung. Lokasi tersebut kemudian dinamakan Nassau Huis yang menjadi kompleks perumahan, gudang dan juga perkantoran orang Belanda. Ketika Jan Pieterszoon Coen berkuasa, dirinya mendirikan bangunan serupa dengan Nassau Huis, namun dengan tembok yang lebih tinggi ditambah dengan meriam di beberapa sudutnya. J.P. Coen ingin menguasai Jayakarta dan menyerang pada 30 Mei 1619, dan berhasil membumihanguskan keraton serta pemukiman penduduk, J.P. Coen kemudian menamakan wilayah tersebut dengan nama Batavia atas saran dari De Heeren Zeventien untuk mengenang orang Batavia.
Judi yang Dilegalkan di Masa Ali Sadikin
Ali Sadikin, mungkin menjadi salah satu sosok Gubernur DKI Jakarta yang dibilang sangat kontroversial. Dirinya berniat membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai dan juga norma masyarakat Indonesia. Judi dan prostitusi menjadi sumber pendapatan utama dari DKI Jakarta pada masa itu.
Ketika dirinya menjabat pada tahun 1966, Ali Sadikin terkejut bukan kepalang, karena APBD DKI Jakarta pada saat itu hanya sekitar Rp. 66 juta. Dana tersebut berasal dari pungutan pajak dari daerah, dan juga dari subsidi pemerintah pusat. Ali Sadikin kemudian menginstruksikan pejabat senior di DKI untuk menambah pendapatan dengan berbagai macam cara.
Atas perintah tersebut, Kepala Biro II yang saat itu menjabat, Wardiman Djojonegoro menemui Sekretaris Daerah yang dijabat oleh Djoemadjitin dan menunjukkan beberapa peraturan pemerintah Belanda yang masih tertuang dalam Staatsblad atau lembaran negara. Djoemadjitin kemudian melapor kepada Ali Sadikin bahwa ada peraturan daerah yang bisa memungut pajak dari perjudian, dan Ali Sadikin kemudian menerima usulan tersebut.
Bangun Sekolah dari Kasino
Usulan untuk membangun kasino berasal dari sebuah lomba mengarang untuk memperingati HUT DKI ke-440 tahun yang diselenggarakan pada 14 Agustus 1967. Pemenang dari sayembara tersebut adalah Christianto Wibowo, salah seorang jurnalis harian KAMI. Dalam karyanya tersebut, Christianto mengusulkan sebuah lokalisasi perjudian dan menjajakinya sebagai sumber dana untuk membangun gedung sekolah.
Pada masa tersebut, Pemprov DKI sedang mencari dana untuk pembangunan sekolah untuk 600.000 anak yang tidak bisa sekolah. Pemprov DKI tidak bisa mengandalkan APBN pemerintah pusat karena pembangunan sekolah dasar merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah saat itu.
Beberapa lokasi yang dijadikan sebagai pusat kasino pada saat itu adalah Gedung Sarinah, Petak Sembilan, Hai Lai Ancol, dan juga Djkarta Theatre. Meskipun Ali Sadikin membangun lokalisasi kasino, hanya golongan tertentu saja pada saat itu yang bisa bermain yakni warga negara asing dan bukan mereka yang memeluk agama Islam.
“Kalau ada orang Islam yang berjudi itu bukan salah gubernur, tetapi ke-Islaman orang itu yang bobrok dan sebagai umat Islam saya sendiri tidak pernah berjudi,” kata Ali Sadikin saat itu.
Dari pajak kasino tersebut, pendapatan DKI meningkat sangat signifikan, yang tadinya memiliki dana hanya Rp. 66 Juta, meningkat menjadi Rp. 116 miliar. Dana tersebut akhirnya bisa membangun fasilitas umum seperti sekolah, pasar, dan juga membangun puskesmas.
Sempat Menjadi Bahan Caci-Maki
Ali Sadikin sempat menjadi sasaran caci maki banyak orang terkait kebijakannya tersebut yang melegalkan perjudian. Bahkan julukan Gubernur Maksiat juga diterimanya akibat meresmikan lokasi kasino legal di Jakarta. Ali mengaku dia bukan salah satu sosok yang menyukai perjudian, namun saat itu dirinya tidak memiliki pilihan lain.
Saat itu, Pemprov DKI sangat kekurangan dana untuk membangun fasilitas umum. Namun, tidak ada pihak yang bisa membantu baik itu dari pinjaman ke bank, atau pinjaman ke luar negeri. Ali Sadikin saat itu hanya memiliki undang-undang yang memperbolehkan dirinya melegalkan perjudian. Dengan dilegalkannya judi ini, Ali menilai bahwa warga Jakarta tidak perlu ke Macau untuk menghamburkan uang mereka. Lebih baik bermain di Jakarta dan uangnya bisa ikut membantu membangun Jakarta.
Cacian yang diterima oleh Ali Sadikin tersebut dibayarkan dengan membangun sebanyak 2.400 gedung sekolah, pembangunan jalan raya dengan total lebih dari 1.200 kilometer, kemudian memperbaiki kampung, membangun tempat ibadah dan penghijauan. Sebagian berasal dari danaya sendiri, dan sisanya berasal dari pajak judi yang sudah dipungutnya tersebut. (Latief)
