TELENEWS.ID – Pembangunan Jalan Raya Pos atau yang dikenal dengan Jalan Daendels yang membentang dari Anyer hingga Panarukan merupakan proyek pembangunan yang paling cepat diselesaikan. Pembangunan mega proyek zaman kolonial ini memakan waktu hanya satu tahun saja, meskipun harus memakan korban jiwa dari pekerja pribumi yang mengerjakan pekerjaan tersebut.
Ada hal menarik yang dibisa digali dari pembangunan megarpoyek tersebut, dalam buku-buku sejarah diceritakan bahwa pembangunan jalan ini memakan korban jiwa akibat para penduduk sekitar yang dilakukan kerja paksa atau kerja rodi. Dalam literasinya, mereka sama sekali tidak diupah atau diberikan kompensasi dari pekerjaan yang diberikani tersebut.
Namun pada kenyataannya, hal tersebut tidaklah benar. Herman Willem Daenddels, yang saat itu diperintahkan oleh Bnaparte untuk menahan Pulau Jawa dari serangan Inggris sudah mengajukan ribu Ganggaran untuk mengerjakan proyeknya tesebut. Tercatat, sekitar 60 ribu Gulden atau sekitar 30 ribu Ringgit dianggarkan oleh Daendels untuk membangun Jalan Raya Pos tersebut.
Dana tersebut digunakannya untuk pembayaran upah dan juga konsumsi untuk para pekerja dan juga mandor yang bertugas di sana. Akan tetapi, karena pada saat itu belum ada sistem pencatatan keuangan yang baik, Daendels membagikan anggaran tersebut kepada Bupati yang wilayahnya terkena proyek pembangunan Jalan Raya Pos.
Namun, upah yang diberikan kepada Bupati dan Demang tersebut dikatakan banyak yang diselewengkan sehingga rakyat yang membangun jalan Raya Pos tersebut tetap mendapatkan upah, namun ada beberapa pengurangan. Hal inilah yang menimbulkan stigma bahwa dalam pembangunan Jalan Raya Pos tersebut rakyat pribumi sama sekali tidak dibayar.
Pembangunan Jalan Raya pos sempat terhenti sampai ke Losari karena saat itu Daendels sudah kehabisan dana. Keemudian Daendels mengumpulkan para Bupati yang ada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mendiskusikan hal tersebut, karena dirinya masih harus melanjutkan proyek sampai ke Surabaya.
Dari pertemuan tersebut, akhirnya diputuskan bahwa kelanjutan pengerjaan proyek tersebut diserahkan kepada penguasa setempat dengan menggunakan sistem kerja wajib. Yang perlu digarisbawahi, sistem kerja paksa yang dilakukan ini adalah para budak atau rakyat yang melakukan tindak pidana di wilayah tersebut. Sementara kerja wajib adalah bentuk pekerjaan yang harus dilakukan oleh rakyat sebagai bentuk pengabdian kepada Bupatinya.
Kerja wajib ini berlaku untuk semua warga pria yang masih muda dan memiliki kesehatan yang baik. Selain itu, kerja wajib juga memiliki batas waktu tertentu yang sudah ditetapkan oleh penguasa setempat. Jadi, rakyat yang terlibat dalam pembangunan Jalan Raya Pos tersebut tidak sepenuhnya mengikuti kerja paksa, melainkan kerja wajib yang memang sudah diperintahkan oleh Bupati setempat. (Latief)
