Home Ekonomi Jalan Terjal Integrasi Lembaga Riset di Bawah BRIN

Jalan Terjal Integrasi Lembaga Riset di Bawah BRIN

TELENEWS.ID – Bambang Brodjonegoro, usai mengundurkan diri sebagai Menteri Riset dan Teknologi dan Kepala Bada Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) beberapa waktu yang lalu menyempatkan diri untuk hadir dalam webinar yang digelar oleh Ikatan Alumni Program Habibie (IABI) pada pertengahan April lalu.

Dalam forum itu, Bambang bercerita mengenai peliknya mendorong Indonesia untuk bisa lepas dari jeratan negara kelas menengah dan beralih menjadi negara maju lewat berbagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tak ketinggalan dalam kesempatan itu Bambang meminta maaf kepada anak buahnya di Kemenristek/BRIN karena tidak mempunyai status yang jelas.

Diketahui Bambang dilantik sebagai Menristek/Kepala BRIN pada 23 Oktober 2019. Selama kurang lebih 16 bulan memimpin, Bambang tidak kunjung merampungkan struktur organisasi di lembaga tersebut. Dalam situs resmi, hanya ada dua deputi di lembaga itu yakni Deputi Penguatan Inovasi dan Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan dimana keduanya dipegang oleh pelaksana tugas.

Kini, berdasarkan kesepakatan rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan awal April lalu diputuskan BRIN dilepaskan dari Kemenristek dan statusnya otonom sedangkan Kemenristek dikembalikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Pada 28 April lalu bertepatan dengan pelantikan Laksana Tri Handoko sebagai Kepala BRIN yang baru, Presiden Jokowi juga telah meneken Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Perpres BRIN). Dalam Perpres tersebut, bentuk struktur organisasi BRIN mulai menemui kejelasan.

BRIN diberikan peran untuk melaksanakan program riset dan inovasi nasional dari hulu sampai ke hilir, seperti merancang desain, pengawasan, pelaksanaan, dan mengintegrasikan sejumlah lembaga riset negara yang akan berubah status menjadi organisasi pelaksana (OP) penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbangjirap).

Pada Pasal 5 Perpres tersebut, BRIN terdiri dari Dewan Pengarah dan Pelaksana. Tugas Dewan Pelaksana adalah memberi arahan dalam perumusan kebijakan kepada Kepala BRIN. Ketuanya dari unsur Dewan Pengarah di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Jokowi sudah memandatkan Megawati Soekarnoputri di posisi itu.

Sementara pelaksana tugas BRIN terdiri dari kepala, wakil, sekretaris utama, tujuh deputi dan organisasi pelaksana fungsi teknis operasional penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi (OP litbangjirap) bidang ilmu pengetahuan, bidang penerbangan dan antariksa nasional, bidang pengkajian dan penerapan teknologi, dan bidang tenaga nuklir nasional.

Secara tersirat Perpres tersebut mengamanatkan integrase terhadap empat lembaga riset yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Akan tetapi, tidak spesifik dijelaskan bakal seperti apa posisi berbagai lembaga tersebut di bawah naungan BRIN.

Dalam keterangannya, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengungkap jika BRIN terus berkonsolidasi dengan OP litbangjirap serta pemangku kepentingan dalam proses integrasi tersebut. Salah satu fokus yang konsolidasi ialah perencanaan terhadap mata anggaran untuk tahun anggaran (TA) 2022.

“Bersamaan dengan ini adalah konsolidasi aset dari eks Kemenristek dan 4 LPNK (lembaga pemerintah nonkementerian). Proses ini dilakukan bersama Kemenkeu. Setelah itu, baru kami akan membuat OTK (organisasi dan tata kelola) detail bersama tim MenPAN-RB,” tuturnya, Kamis (8/7)

Dirinya menargetkan jika seluruh proses konsolidasi akan rampung pertengahan 2021. Ia juga optimis jika integrasi berbagai lembaga riset di bawah BRIN mustahil mengalami kendala berarti.

Kala disinggung pada pengisian pos kedeputian, Handoko menjelaskan bahwa BRIN akan menggelar seleksi terbuka dengan mekanisme yang adil dan berbasis pada sistem yang berlaku dan atas pengawasan dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) sesuai regulasi yang berlaku.

Integrasi Diminta Dilakukan Secara Bertahap

Sementara itu, Hammam Riza selaku Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) meminta supaya BRIN beserta pemangku kebijakan lain untuk cermat dalam menjalankan proses integrasi. Ditambah belum adanya kajian akademik yang bisa dipakai jadi acuan dalam integrasi LPNK riset dan BRIN. Ia mengingatkan agar proses ini tidak menimbulkan masalah administratif dan manajemen. Sudah banyak aturan yang belum sempat diharmonisasi sehingga mengorbankan dunia Iptek.

Baca juga :  Indonesia Bicara Unicorn, Amerika Bicara Zebra dan Unta

Hammam memberi penjelasan jika sebaiknya proses integrasi dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek). Rencananya tahun 2022 bakal diterapkan integrase hingga level tertentu sebagai ujicoba tanpa banyak mengubah struktur LPNK riset yang ada.

Sebagai lembaga pengkajian serta penerapan, BPPT kerap bekerja sama menggunakan pendekatan integrasi dari seluruh unsur dalam ekosistem berbasis inovasi. Baik dalam bentuk triple helix maupun quadruple helix.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN), Thomas Djamaluddin mengusulkan BRIN serta pemangku kepentingan menggunakan pola pendelegasian kewenangan dalam integrasi lembaga. Dengan begitu, proses integrasinya tidak akan menyebabkan pertentangan antara UU.

Menurutnya, ada jalan tengah antara amanat UU Sisnas Iptek yang mengamanatkan integrase lembaga litbang dan amanat UU Keantariksaan yang mengamanatkan LAPAN sebagai penyelenggara keantariksaan. Organisasi seperti OP litbangjirap menurut Thomas bisa menjadi jalan tengah dengan cara BRIN mendelegasikan OP Litbangjirap LAPAN sebagai penyelenggara keantariksaan.

Baca juga :  Holding Pangan RI Ala Erick Tohir Resmi Disahkan

Meski demikian, Thomas enggan berspekulasi lebih jauh soal progress integrasi yang sedang berjalan. dia mengaku masih menunggu Perpres BRIN dikeluarkan oleh Sekretariat Negara secara resmi. Di sisi lain dirinya mengaku telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menunjang proses integrasi

Seperti mempersiapkan LAPAN sebagai organisasi fungsional dan pengelolaan anggaran dari 21 satuan kerja dilebur menjadi satuan kerja tunggal. Hal ini dilakukan demi efisiensi organisasi serta anggaran dan tidak mengganggu program riset.

Akan Memakan Waktu

Hal berbeda dikemukakan oleh Yanuar Nugroho selaku Research Advisor Centre for Innovation Policy and Governance. Dirinya tidak sepakat jika semua lembaga riset dilebur dengan BRIN sebab ia menilai kinerja BRIN bakal terlalu berat dan kelimpungan mengurusi proses integrasi.

Menurut Yanuar, BRIN menghadapi tantangan administrasi yang berat dalam proses integrasinya. Pasalnya BRIN dipaksa mengurus segala aspek peralihan lembaga mulai dari struktur organisasi tata kerja (SOTK), asset hingga penganggaran. Belum tentu dalam setahun BRIN bisa bekerja.

Dirinya berkaca pada proses integrase lembaga-lembaga negara di masa lalu dan proses pembentukan lembaga baru. kala di KSP, Yanuar pernah menangani perpindahan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) dari Kemendikbud ke Kemenristek.

“Anda kira berapa lama itu? Lama. Yang mengurusi itu saya. BPIP dibentuk oleh Pak Jokowi pada periode pertama, setahun lebih enggak gajian (pegawainya). BRG (Badan Restorasi Gambut) 1,5 tahun enggak gajian. Itu kisah nyata. Itu bukan berandai-andai,” ujar Yanuar dalam diskusi yang digelar secara daring, Kamis (8/7)

Sementara itu, Rini Widyantini, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengaku masih menunggu langkah BRIN untuk segera mengintegrasikan OP Litbangjirap. Menurutnya, KemenPAN-RB belum merencanakan proses pengalihan sumber daya manusia

Jika sudah jelas strateginya, tambah Rini, struktur yang akan dibangun dan rencananya seperti apa itu akan menjadi dasar penataan organisasi. Setelah itu, baru dilakukan berbagai pengalihan seluruh SDM. Sehingga setelah mereka pindah, posisinya menjadi jelas.

Menurut Rina, integrasi BRIN dengan lembaga-lembaga riset akan fokus pada penyesuaian program kerja, peralihan sumber daya manusia (SDM), aset, dan jumlah penganggaran. Dalam proses integrasi, BRIN juga harus berkoordinasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Jadi, memang banyak hal yang harus diperhatikan kalau kita lakukan transformasi dengan mengalihkan tugas dan fungsi ke lembaga lainnya. Bisa cepat, bisa lambat. Ya, bisa satu tahun juga (proses peralihannya),” tutur dia. (Uswatun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Desa Wisata Ini Diprediksi Bakal Hits di Tahun 2022, Yuk Simak Apa Saja Daftarnya

TELENEWS.ID - Banyak solusi ketika Anda ingin mencari destinasi liburan bersama keluarga ataupun teman-teman dengan tema desa wisata. Saat ini trend mengunjungi...

Pemerintah Enggan Rekrut CPNS di Tahun 2022, Ternyata Ini Alasannya

TELENEWS.ID - Banyak informasi mengenai Pemerintah yang tidak akan melakukan perekrutan CPNS di tahun 2022. Kemudian dari aspek penambahan jumlah ASN juga...

Salah Satunya Bikin Awet Muda, 5 Alasan Kamu Harus Pakai Serum Vitamin C Mulai Dari Sekarang!

TELENEWS.ID - Serum menjadi salah satu skincare yang sekarang menjadi salah satu kebutuhan wanita masa kini. Rasanya perawatan wajah tak akan lengkap...

Berkaca Dari Supir Kecelakaan Maut Balikpapan, Ini 5 Tips Agar Tak Bangun Kesiangan

TELENEWS.ID - Berbagai fakta mengejutkan terungkap pasca kecelakaan maut yang terjadi di tanjakan Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (21/1/2022) pagi. Salah satunya,...