TELENEWS.ID – Juru Bicara (Jubir) Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia memastikan agar tak ada lagi masyarakat yang mengalami masalah kelaparan atau kurangnya pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari di tengah meningkatnya pandemi Covid-19 saat ini.
“Menko Luhut memberikan arahan kepada TNI/Polri untuk mencari lokasi marjinal di tiap daerah dan memastikan ketersediaan makanan khususnya beras untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan,” ujar Dedy dalam konferensi pers, pada Minggu (11/07/2021).
“Rakyat Indonesia tidak ada yang akan dibiarkan sampai tidak bisa makan,” lanjut Dedy.
Dedy juga mengungkapkan bahwa Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini akan menyalurkan bansos beras melalui Bulog. Kebijakan terbaru Kementerian Sosial itu adalah menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kg per penerima manfaat. Penyaluran bantuan tersebut akan dilakukan melalui jaringan Bulog yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia.
Selain itu, Dedy memastikan bahwa nantinya Mensos Risma yang akan memimpin secara langsung proses pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Adapun pemutakhiran data memang harus dilakukan karena merupakan proses yang bersifat berkelanjutan dan dinamis dengan disertai pertimbangan adanya warga yang berpindah alamat, meninggal, atau mungkin juga tingkat kesejahteraannya telah berubah.
Dalam proses pemutakhiran data yang akan dilakukan, Mensos pun melibatkan Kepolisian RI (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).
“Mensos memastikan proses pemutakhiran data berjalan secara transparan dan partisipatif serta dilakukan dengan dukungan teknologi digital, sehingga selain lebih akurat juga diharapkan semakin cepat,” kata Dedy.
Adapun Ragam bansosnya, terdapat tiga jenis bansos yang telah disiapkan oleh Kementerian Sosial (Kemsos), yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan NonTunai (BPNT), Kartu Sembako, serta Bantuan Sosial Tunai (BST).
“Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, Program PKH yang menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pencairannya dimajukan pada triwulan ketiga yaitu bulan ini, bulan Juli 2021,” jelasnya.
Selanjutnya, terdapat Kartu sembako yang awalnya menjangkau 15,93 juta penerima manfaat, kini ditingkatkan jangkauannya menjadi 18,8 juta penerima manfaat.
Kemudian untuk bantuan tunai yang menjangkau 10 juta KPM akan disalurkan selama dua bulan yakni Mei dan Juni yang akan dibayarkan sekaligus dua bulan pada Juli 2021.
Sedangkan untuk Penerima Bantuan Tunai merupakan masyarakat terdampak pandemi yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak menerima PKH dan tidak menerima kartu sembako. BST adalah bansos khusus yang disalurkan melalui jaringan kantor PT Pos Indonesia.
Dedy menyebutkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,96 triliun bagi 10 juta penerima manfaat PKH, Rp45,12 triliun untuk 18,8 Juta Penerima Kartu Sembako, serta Rp6,1 triliun bagi 10 juta Penerima Bantuan Sosial Tunai.
“Tidak ada warga negara yang akan dibiarkan dalam kelaparan. baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan dan, kita semua akan memastikan bahwa pertolongan akan sampai kepada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan,” tegas Dedy.
Diketahui, Saat ini Kemsos sudah mengaktivasi dapur umum untuk menyediakan makanan siap saji yang akan disalurkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan makanan bagi tenaga kesehatan dan petugas penjaga penyekatan PPKM di sekitar DKI dan wilayah penyangga.
Untuk wilayah Jakarta, dapur umum Kemsos dipusatkan di gedung konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta. Di awal PPKM Darurat, Dapur Umum TMPNU Kalibata rata-rata memproduksi 10 ribu kotak makanan siap saji per hari. Sedangkan pada saat ini produksi makanan sudah mencapai 15 ribu kotak makanan per hari.
Sementara itu, untuk wilayah selain Jakarta, Kemsos juga telah mendirikan dapur umum, yakni di Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Surakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sleman, dan Kota Denpasar. (Hifziyah).
