Home Nasional Jokowi Minta Pengelolahan Uang APBN Secara Bertanggung jawab

Jokowi Minta Pengelolahan Uang APBN Secara Bertanggung jawab

TELENEWS.id, JAKARTA-Setiap rupiah, uang rakyat, dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus digunakan secara bertanggung jawab, dikelola dengan transparan, dan sebaik-baiknya serta sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Senin (20/7) dikutip dari laman website Seskab.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa tata kelolanya, manajemennya harus baik, sasarannya harus tepat, dan dijalankan dengan prosedur yang sederhana dan ringkas, serta melalui proses cepat dengan manfaat maksimal untuk rakyat.

”Kecepatan itu sangat penting, sangat penting. Apalagi di era krisis kesehatan dan krisis ekonomi sekarang ini. Percuma kita memiliki anggaran tetapi anggaran tersebut tidak bisa secara cepat dibelanjakan untuk rakyat padahal rakyat menunggu, padahal rakyat membutuhkan pada saat perekonomian juga sangat membutuhkan,” tutur Presiden.

Kepala Negara menegaskan pentingnya langkah yang cepat, tepat, efisien, dan akuntabilitas. Ia menambahkan hal itu penting karena di tahun 2020 ini dalam suasana krisis kesehatan dan perekonomian, banyak langkah extraordinary yang harus dilakukan Pemerintah. ”Extraordinary yang dilakukan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara,” tuturnya.

Pemerintah, menurut Presiden, telah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid, untuk pemulihan ekonomi nasional. Ini, lanjut Presiden, jumlah yang sangat besar sekali Rp695,2 triliun. ”Untuk itu, saya mengajak seluruh kementerian dan lembaga untuk berani menjalankan program secara cepat, tapi juga tepat, tapi juga harus akuntabel,” kata Presiden.

Untuk itu, Presiden mengharapkan dukungan, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar penanganan krisis ini berjalan dengan baik tanpa ada masalah di kemudian hari. Ia juga menambahkan bahwa telah memerintahkan kepada seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus mampu menjadi bagian dari solusi percepatan.

Baca juga :  Jembatan Temadore Rencana Mulai Dibangun pada 2022

”Pada aparat penegak hukum Kejaksaan, Kepolisian dan juga KPK (bahwa) aspek pencegahan harus lebih dikedepankan, memperkuat tata kelola yang baik, yang transparan dan akuntabel,” jelas Presiden (Seskab)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

New York Rasa Lokal Ada di Broadway Alam Sutera

TELENEWS.ID- Bicara rencana liburan untuk akhir pekan, sepertinya seru untuk dibahas. Bukan tanpa sebab, saat ini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) telah...

Berniat Menghibur, Tapi 5 Hal Ini Tak Boleh Dilakukan pada Wanita yang Suaminya Meninggal Dunia

TELENEWS.ID - Betapa hancur hati Nadzira Shafa istri dari almarhum Ameer Azzikra, adik selebgram Alvin Faiz yang tak lain juga putra kedua...

Permohonan Gubernur Anies Baswedan untuk bertemu dengan Bapak Presiden Ir. Joko Widodo

TELENEWS.ID - Saya, Prof. Otto Cornelis Kaligis, Warga Binaan Lapas kelas satu Sukamiskin Bandung, dalam kedudukan saya sebagai praktisi dan ahli hukum,...

Inikah 5 Alasan Nekat Pria Berselingkuh Meski Sudah Punya Pasangan Sempurna?

TELENEWS.ID - Beberapa waktu lalu jagat media sosial dikejutkan dengan kabar YouTuber dan influencer Nessie Judge yang mengakhiri hubungan dengan kekasihnya, Bram...