TELENEWS.ID – Untuk kedua kalinya dalam Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kepada beberapa menteri. Reshuffle ini dilakukan dalam rangka refresh beberapa pekerjaan dan peran menteri masing-masing dan yang dianggap tidak mencapai target, akhirnya digantikan.
Nama-nama baru menteri dan wakil menteri yang dilantik pada Rabu (15/06/2022) lalu ini antara lain mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) yang menggantikan Sofyan Djalil.
Lalu ada ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan yang dilantik sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro menjelaskan salah satu faktor diberhentikannya Muhammad Lutfi dari kementerian perdagangan terkait dengan kasus korupsi yang menjerat salah satu direktorat jenderal perdagangan serta gagalnya kementerian dalam memberantas mafia minyak goreng.
Selain itu, M.Lutfi juga telah gagal mengatasi kelangkaan minyak goreng dan mengakibatkan kenaikan harga yang sangat merugikan masyarakat. Bahkan Presiden Jokowi harus turun tangan langsung melakukan pemberhentian sementara ekspor minyak kelapa sawit dan minyak goreng untuk menstabilkan harga dan pasokan minyak goreng dalam negeri.
Selain dua orang menteri baru, ada tiga orang wakil menteri yang juga dilantik oleh Presiden Jokowi. Pertama adalah Raja Juli Antoni yang dilantik sebagai wakil menteri ATR/BPN. Raja merupakan sekretaris jenderal partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kedua ada John Wempi Watipo sebagai wakil menteri dalam negeri. Ketiga ada Afriansyah Noor yang menjadi wakil menteri ketenagakerjaan.
Dari reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sejumlah pengamat angka bicara dan mengomentari tujuan dari reshuffle yang diadakan. Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menjelaskan bahwa memang ada beberapa menteri yang layak untuk diberhentikan.
Menteri tersebut adalah Luhut Binsar Pandjaitan, Bahlil Lahadalia, Airlangga Hartanto, Tito Karnavian, M.Lutfi dan Erick Thohir. Menurut Badrun, jika menteri yang digantikan bukan menteri yang memegang jabatan strategi, maka kepercayaan masyarakat dan negara lain terhadap Indonesia akan berkurang bahkan menghilang.
Badrun juga menganggap, reshuffle yang dilakukan Jokowi kali ini hanya sekedar tambal sulam dan memiliki tujuan politis yaitu dengan memberikan kursi pemerintahan kepada beberapa petinggi partai yang baru bergabung dalam koalisi pemerintah. Salah satu yang dimaksud adalah Zulkifli Hasan dari PAN dan Afriansyah Noor dari PKB.
Selain itu menurut Badrun, menteri yang seharusnya diganti adalah menteri yang saat ini sudah sibuk lebih mementingkan kepentingan partainya untuk pemilu 2024 dibanding pekerjaannya. (Angela Limawan)
