Home Nasional Jokowi Ubah Statuta Bikin Rektor UI Boleh Rangkap Jabatan

Jokowi Ubah Statuta Bikin Rektor UI Boleh Rangkap Jabatan

TELENEWS.ID – Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI yang menggantikan aturan sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI, telah diterbitkan oleh Pemerintah.

Dengan demikian, rektor Universitas Indonesia (UI) diizinkan rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN.

Hal itu pun dibenarkan oleh Erif Faturahman selaku Kepala Bagian Humas Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) pada hari Selasa (20/7/2021).

Pada Statuta UI lama, rektor UI dilarang merangkap jabatan komisaris didasarkan pada Pasal 35 huruf c. Pasal tersebut menjelaskan bahwa rektor dilarang memiliki jabatan pada BUMN, BUMD ataupun swasta, sehingga menjadi komisaris juga otomatis dilarang.

Sebenarnya pada Statuta UI yang baru, rektor UI tetap dilarang merangkap jabatan namun ada perubahan kata ‘pejabat’ sehingga rektor UI secara tertulis hanya dilarang merangkap sebagai ‘direksi’ BUMN, BUMD atau swasta sehingga menjadi komisaris adalah hal yang sah.

Lalu pasal terkait larangan rangkap jabatan yang sebelumnya ada pada Pasal 35 (Statuta UI lama), kini pindah ke Pasal 39 (Statuta UI baru).

Dan berikut adalah perubahannya:

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI. Pasal 35 Rektor dan wakil Rektor dilarang merangkap sebagai:

a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;

b. pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah;

c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta;

d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik; dan/atau

e. pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI

Pasal 39 Rektor dan wakil Rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai:

a. pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;

Baca juga :  Indonesia Sudah Impor Daging Sapi Brasil, Harga Kok Masih Mahal?

b. pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah;

c. direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; atau

d. pengurus/ anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik.

Beberapa waktu lalu, publik menyorot Prof Ari Kuncoro yang menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia (UI) memanggil pengurus BEM UI karena memposting sebuah gambar yang menyebut Presiden Jokowi sebagai ‘King of Lip Service’.

Setelah ditelusuri, Prof Ari Kuncoro juga menjabat sebagai salah satu bank BUMN sejak 2020 dan publik pun menghubungkannya dengan sikap terhadap BEM UI. Padahal rangkap jabatan tersebut melanggar Peraturan Pemerintah (PP) tentang Statuta Universitas Indonesia Nomor 68 Tahun 2013.

Kemudian diketahui juga bahwa Prof Ari Kuncoro sempat menjabat sebagai Komisaris Utama/Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI pada 2017 hingga 2020.

Dengan begitu melihat catatan karirnya, dia sudah memiliki jabatan di bank BUMN sebelum diangkat sebagai Rektor UI pada 2019.

Baca juga :  Kisah Jumadi, Penata Rambut Langganan Jokowi di Bogor

Dilansir dari salah satu media, pengamat BUMN Said Didu mengatakan bahwa aturan Kementerian BUMN tidak melarang mengangkat rektor sebagai komisaris BUMN, namun ada aturan di luar kementerian yang membuat jabatan Prof Ari Kuncoro di BUMN menjadi cacat hukum.

Di sisi lain, Jamal Wiwoho selaku Ketua MRPTNI (Majelis Perguruan Tinggi Negeri Indonesia) mengatakan bahwa aturan larangan rangkap jabatan pada sejumlah Perguruan Tinggi Negeri tidak sejalan dengan kebijakan Menteri Kemendikbud-ristek Nadiem Makarim yang ingin kampus merdeka dari berbagai hal yang bersifat politis.

Namun pada akhirnya muncul banyak pertanyaan apa tujuan sebenarnya dari pemerintah dengan mengubah peraturan begitu mudah untuk ‘membenarkan’ kebijakannya. (Dhe)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Dispatch Bongkar Rahasia Kencan Idol Korea

TELENEWS.ID - Bagi kamu pecinta industri hiburan Korea tentu sudah tidak asing dengan media yang cukup fenomenal yakni Dispatch. Layaknya Lambe Turah...

Maeda Tadashi, Samurai Jepang yang Membantu Kemerdekaan Indonesia

TELENEWS.ID - Kemerdekaan Republik Indonesia tidak lepas dari peran penting beberapa tokoh tanah air yang ingin bebas dari belenggu penjajah. Namun, jangan...

Pemprov DKI Menghentikan Pembiayaan Ajang Formula E

TELENEWS.ID - Penyelenggaraan Formula E yang sedianya dilaksanakan tahun ini harus tertunda akibat adanya pandemi Covid-19. Tidak kunjung mendapatkan kejelasan, pihak DKI...

Pengadaan Rapid Test, Pemprov DKI Melakukan Pemborosan 1,19 Miliar

TELENEWS.ID - BPK merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mengenai laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasilnya, dalam laporan tersebut Pemprov DKI Jakarta...