TELENEWS.ID – Dalam soal pembiayaan megaproyek pembangunan fasilitas pengelolaan sampah (intermediate treatment facility/ITF) di Sunter, Jakarta Utara, sebenarnya PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro membuka banyak opsi guna mendapatkan pendanaan dalam membiayai megaproyek ini. Salah satunya adalah melalui penambahan modal daerah atau PMD.
Dalam pemaparannya secara daring pada Senin (28/6) M. Hanief Arie selaku Direktur Pengembangan Bisnis Jakpro menjelaskan bahwa pihaknya harus membuka semua opsi untuk memastikan semua ini berjalan. konteksnya kembali lagi bahwa ada urgensi pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Hal ini menurutnya merupakan kegiatan prioritas daerah juga nasional.
“Apakah ujungnya nanti PMD tambahan kepada Jakpro? Yang saya sampaikan, kami tidak tutup semua opsi. Mungkin saja itu dilakukan ketika tidak ada opsi lain,” sambung dia.
Sebelumnya Hanief menyatakan bahwa progress pengerjaan ITF Sunter ini telah memasuki fase ketiga. Namun faktanya, hingga kini belum ada pembangunan fisik yang dilakukan lantaran masih ada kendala dalam mencapai pendanaan.
Adapun langkah utama yang sekarang tengah ditempuh adalah dengan mencari pemberi pinjaman, diharapkan dapat rampung pada kuartal IV-2021 sehingga pengerjaannya nanti bisa dimulai pada awal tahun 2022.
Hanief menuturkan bahwa pihaknya sedang memfokuskan dengan lembaga keuangan yang berpotensi serta berminat mendanai ITF Sunter. Dirinya juga berharap dalam waktu dekat, sekiranya dalam hitungan bulan. Jakpro sendiri sudah berkomitmen penuh dengan hal ini.
Meski demikian, Hanief tidak menyebutkan secara rinci siapa saja calon pemberi pinjaman yang sedang dipepet oleh Jakpro ataupun mereka yang tertarik mendanai proyek pembangkita listrik tenaga sampah (PLTSa) di pesisir ibukota tersebut. Ia menegaskan belum bisa sebut nama siapapun atau korporasi manapun.
Kendala dana ini memang menjadi hambatan utama dalam pengerjaan proyek. Diakui oleh Jakpro sendiri bahwa belum ada pengerjaan fisik pembangunan fasilitas pengelolaan sampah atau ITF Sunter lantaran masalah pendanaan.
“Setelah ada (pendanaan), bisa kami lanjutkan pembangunan,” kata Direktur Keuangan PT Jakarta Solusi Lestari (JSL), Nagwa Kamal, dalam pemaparannya secara daring, Senin (28/6). PT JSL adalah perusahaan patungan antara PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro dan Fortum Power Heat and Oy, perusahaan asal Finlandia.
Meskipun demikian, dirinya menerangkan bahwa perusahaan hingga kini masih terus melakukan serangkaian persiapan administratif yang diperlukan, seperti menyelesaikan perizinan sambungan listrik serta izin mendirikan bangunan (IMB) fondasi.
Yang kedua juga memastikan masyarakat yang terdampak tidak buruk kehidupannya setelah mereka pindahkan. Nagwa mengaku bahwa pihaknya sering membantu masyarakat di sekitar situ misalnya membantu pembuatan KTP bagi yang tidak punya KTP, membantu akses BPJS Kesehatan selaku asuransi mikro buat masyarakat.
Adapun proyek pembangunan dari ITF Sunter tersebut sudah direncanakan sejak era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada tahun 2011. Kala itu, sempat dilakukan lelang namun diberhentikan lantaran tidak pernah menemukan titik kejelasan.
Empat tahun berselang sejak itu, pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kemudian menugaskan pada Jakpro untuk memegang proyek ini. Hal tersebut diperkuat dengan penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Pengelola Sampah di dalam Kota/ITF.
Diketahui untuk menggarap megaproyek ini, Jakpro telah menggandeng Fortum. Namun, sayangnya tidak ada pengerjaan fisik yang dilakukan sekalipun sudah ada seremoni peletakan batu pertama atau groundbreaking pada bulan Desember tahun 2018 silam.
Di sisi lain, Jakpro sendiri sudah mencanangkan pembangunan fisik ITF Sunter selama tiga tahun. Fasilitas tersebut diklaim mampu mengolah sebanyak 2.200 ton sampah Jakarta per hari juga mengubah sampah menjadi setrum berkapasitas 35 megawatt per jam serta mereduksi 80-90 persen dari bobot sampah yang masuk ke Jakarta.
PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro sendiri dalam kemelut ITF Sunter ini kemudian mengakuisisi PT Jakarta Solusi Lestari (JSL), usaha patungan bersama Fortum Power Heat and Oy. Langkah ini diambil setelah perusahaan asal Finlandia itu memutuskan tidak meneruskan proyek pembangunan fasilitas pengelolaan sampah (intermediate treatment facility/ITF) di Sunter, Jakarta Utara (Jakut).
Hanief Arie juga menambahkan bahwa faktor perusahaan asal Finlandia tersebut tidak meneruskan proyek pembangunan fasilitas pengelolaan sampah adalah setelah melihat review dan perusahaan tersebut berkesimpulan akan memprioritaskan lagi investasi mereka dan sayangnya ITF belum menjadi prioritas. Perusahaan tersebut ingin melebur untuk melanjutkan pembangunan, maka dari itu, menurut Hanief, Jakpro mengambil alih saham yang dimiliki oleh Fortum dan nantinya akan meneruskan pembangunannya.
Dia mengklaim, Fortum meninjau ulang proyek tersebut lantaran pandemi Covid-19 sejak 2020 turut memukul aktivitas perusahaan. Fortum mulanya memiliki 56% saham di PT JSL. Seluruhnya sudah dibeli Jakpro melalui penandatanganan akta jual beli saham pada 23 Juni 2021.
Hanief menerangkan, langkah ini dilakukan lantaran Jakpro beranggapan ITF Sunter bukan sebagai investasi, melainkan penugasan. Jadi menurutnya, hal ini harus tetap dilakukan. Ia menjelaskan juga bahwa penugasan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2018.
Meski Fortum telah hengkang, dia menegaskan bahwa nilai investasi yang dibutuhkan untuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) ini tetap sebesar US$340 juta. Alasannya, biaya untuk teknologi, desain, dan kebutuhan lain tidak mengalami perubahan dan tetap sesuai anggaran.
Sebab aspek teknis tidak berubah, maka aspek investasinya juga tidak berubah dan tetap sesuai anggaran awal. Adapun sesungguhnya tidak ada dampak pada teknologi. Hal itu pula yang menyebabkan perjanjian masih bisa tetap berlaku baik jual – beli listrik oleh PLN serta sampah oleh DKI Jakarta.
“Kami bisa pastikan itu semua masih valid, masih bisa digunakan untuk bangun ITF Sunter meski tidak ada Fortum,” tandas Hanief.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman mengatakan bahwa Jakpro sebaiknya segera mencari alternatif lain dan partner baru supaya program rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD bisa berjalan.
Prabowo Soenirman menilai bahwa langkah tersebut cukup urgen lantaran mengingat Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar) diprediksi sudah tidak mampu lagi menampung sampah dari Ibukota.
“Jakpro jangan menahan-nahan pembangunan. Sampah di Jakarta sudah melebihi kapasitas Bantar Gebang,” ucap politikus Partai Gerindra ini dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/6)
Merinci dari data Dinas Lingkungan Hidup, sampah Jakarta ke Bantar Gebang telah mencapai 5.600 ton per harinya sejak tahun 2013. Setahun berselang, menjadi 5.664 ton per hari. Kemudian pada tahun 2015 menjadi 6.400 ton per hari, di tahun 2016 menjadi 6.500 ton per hari, tahun 2017 mencapai 6.875 ton, tahun 2018 menjadi 7.500 ton per hari dan 7.800 ton per hari pada medio 2019.
Prabowo juga meminta kejujuran dari pihak Jakpro sendiri. Dia bahkan meminta agar isi perjanjian Jakpro dengan Fortum dibuka saja agar tidak menimbulkan polemik.
Dirinya menduga bahwa Jakpro memberikan laporan fiktif kepada Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Sehingga, pemerintah provinsi (pemprov) sampai sekarang belum mempersoalkannya.
“Artinya, Gubernur DKI, Anies Baswedan, dibohongi Jakpro. Saya kesal. Kenapa ini tak berjalan juga,” tutur politikus Gerindra itu. (Uswatun)
