Home Nasional Kemenhan Buka Pendaftaran Komcad, Apa Bedanya Dengan Wamil ?

Kemenhan Buka Pendaftaran Komcad, Apa Bedanya Dengan Wamil ?

TELENEWS.ID – Kemenhan RI (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia) telah menutup pendaftaran gelombang pertama calon anggota Komcad (Komponen Cadangan) secara resmi pada 7 Juni 2021.

Dilansir dari salah satu media lokal, hampir 10.000 orang yang mendaftarkan diri untuk menjadi bagian dari Komcad di gelombang pertama dan tercatat oleh Kemenhan. Hal itu pun disampaikan oleh Dahnil Anzar Simanjuntak selaku jubir Menhan.

“Saat pendaftaran Komcad ditutup untuk wilayah Pulau Jawa pada 7 Juni lalu, baik online maupun offline, jumlah peserta hampir 10.000 orang,” kata Dahnil.

Untuk gelombang pertama, pendaftaran Komcad dilakukan di empat markas Kodam (Komando Daerah Militer), yaitu Kodam Jaya/Jayakarta (Jakarta), Kodam II/Siliwangi (Bandung), Kodam IV/Diponegoro (Semarang), dan Kodam V/Brawijaya (Surabaya).

Prosesnya, pendaftar Komcad harus menjalani serangkaian seleksi dan bagi yang dinyatakan lulus, mereka akan menjalani pelatihan dasar.

Selama menjalani pelatihan, semua calon anggota Komcad akan mendapat uang saku, perlengkapan lapangan, rawatan kesehatan dan perlindungan jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian.

Lalu apa bedanya Komcad (Komponen Cadangan) dengan Wamil (Wajib Militer)?

Dikutip dari laman resmi Kemenhan RI, Komcad bukanlah Wamil seperti di Korea Selatan.

Salah satu syarat untuk mendaftar Komcad adalah orang yang secara sukarela di usia 18-35 tahun.

Unsur SDM (sumber daya manusia) pada Komcad adalah warga negara yang telah memenuhi syarat dan dilatih dasar kemiliteran serta diorganisir dengan status tetap sipil. Saat digunakan melalui mobilisasi, baru statusnya menjadi kombatan/militer.

Tujuan Komcad sendiri adalah untuk persiapan dalam pengerahan secara mobilisasi guna memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama, dan bisa digunakan saat dimobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Saat dilantik, Komcad juga diberikan pangkat layaknya penggolongan pangkat TNI (Tentara Nasional Indonesia), namun hanya bisa digunakan pada masa aktif Komcad.

Baca juga :  1,2 Juta Dosis Vaksin Tiba di Indonesia

Kewajiban dan hak Komcad

Semua anggota Komcad memiliki kewajiban untuk mematuhi panggilan mobilisasi yang dikeluarkan oleh negara.

Dan bagi anggota Komcad yang dengan sengaja tidak memenuhi panggilan atau berbohong agar terhindar dari mobilisasi, akan dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun.

Selain kewajiban, tentu anggota Komcad memiliki hak yang meliputi:

· Uang saku selama menjalani pelatihan

· Tunjangan operasi pada saat mobilisasi

· Perawatan kesehatan

· Perlindungan jaminan kecelakaan kerja

· Jaminan kematian

· Penghargaan

Sebagai informasi tambahan, anggota Komcad yang berasal dari unsur ASN dan pekerja/buruh akan tetap mendapat hak ketenagakerjaannya dan tak kehilangan pekerjaan di instansi asal saat menjalani masa aktif.

Baca juga :  Peduli Covid-19, GAPENSI DKI Bersama BPC GAPENSI Jaksel Bagikan Bansos Untuk Anggota dan Warga

Hal serupa juga dimiliki anggota Komcad yang berstatus mahasiswa, yaitu tetap memperoleh hak akademis dan tidak kehilangan status sebagai peserta didik selama menjalani masa aktif. (Dhe)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Berniat Menghibur, Tapi 5 Hal Ini Tak Boleh Dilakukan pada Wanita yang Suaminya Meninggal Dunia

TELENEWS.ID - Betapa hancur hati Nadzira Shafa istri dari almarhum Ameer Azzikra, adik selebgram Alvin Faiz yang tak lain juga putra kedua...

Permohonan Gubernur Anies Baswedan untuk bertemu dengan Bapak Presiden Ir. Joko Widodo

TELENEWS.ID - Saya, Prof. Otto Cornelis Kaligis, Warga Binaan Lapas kelas satu Sukamiskin Bandung, dalam kedudukan saya sebagai praktisi dan ahli hukum,...

Inikah 5 Alasan Nekat Pria Berselingkuh Meski Sudah Punya Pasangan Sempurna?

TELENEWS.ID - Beberapa waktu lalu jagat media sosial dikejutkan dengan kabar YouTuber dan influencer Nessie Judge yang mengakhiri hubungan dengan kekasihnya, Bram...

Pemerintah Hormati Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja

TELENEWS.ID - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang (UU) Nomor...