Home Pilihan KemenPUPR :Pelatihan Hukum Kontrak Konstruksi Dukung Pelaksanaan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan

KemenPUPR :Pelatihan Hukum Kontrak Konstruksi Dukung Pelaksanaan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan

Gedung KEMENTPUPR (IST)

TELENEWS. id, JAKARTA-Dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta meningkatkan kepatuhan dalam penyelenggaraan konstruksi sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 07 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) mengadakan Pelatihan Hukum Kontrak Konstruksi yang dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah VIII Makassar dengan metode pembelajaran jarak jauh dan diikuti oleh 29 orang peserta.

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Moeh. Adam, dalam sambutan secara virtual mengatakan pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan pemerintah memerlukan berbagai faktor pendukung untuk memastikannya berjalan dengan lancar. Salah satu faktor pendukung tersebut, adalah tertib penyelenggaraan konstruksi, dimana salah satu indikatornya adalah terlaksananya pelaksanaan jasa konstruksi sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

Adam menambahkan, sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi. Atas dasar itu Pelatihan Hukum Kontrak Konstruksi diharapkan bisa menghasilkan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan berintegritas dalam rangka mendukung penyediaan infrastruktur bidang konstruksi yang handal.

Standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 7/PRT/M/2019 dalam pelaksanaannya mendapat sorotan dan masukan dari berbagai pihak.

Sebagaimana layaknya produk hukum yang mengatur hajat hidup orang banyak di sektor konstruksi, maka beberapa hal mendesak untuk dapat disesuaikan.

Salah satu yang paling mendasar, adalah terbitnya putusan Mahkamah Agung Nomor 64P/HUM/2019 yang membatalkan pasal 21 ayat (3) yang mengatur segmentasi pasar jasa konstruksi nasional. Oleh karenanya putusan tersebut ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2020 sebagai pengganti Permen PUPR 7/2019.(Kemenpupr).

Baca juga :  Target Selesai 2022, KemenPUPR Sebut Pembangunan Proyek Ruas Jalan Tol Semarang-Demak Capai 30,5 Persen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Waspada! Ada Aplikasi dan Web Ilegal MyPertamina, Jangan Asal Akses

TELENEWS.ID - Masyarakat perlu berhati-hati terhadap akses situs dan aplikasi MyPertamina yang dianggap ilegal. Sudah beredar situs dan aplikasi...

Hasil Kunjungan Jokowi ke Ukraina, Pembahasan Soal Perdamaian dan Kondisi Ukraina Saat Ini

TELENEWS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, di Istana Negara Ukraina, Maryinsky, Kyiv pada Rabu (29/06/2022)...

Update Hasil Pertandingan Petronas Malaysia Open 2022 – 29 Juni 2022

TELENEWS.ID – Hari kedua babak 32 besar dalam turnamen Petronas Malaysia Open 2022 pada Rabu (29/06/2022) di Axiata Arena, Kuala Lumpur, menghasilkan...

Update Hasil Pertandingan Petronas Malaysia Open 2022 – 28 Juni 2022

TELENEWS.ID – Turnamen tertinggi versi BWF, Petronas Malaysia Open 2022 telah digelar pada Selasa (28/06/2022) di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia. Sayangnya,...