TELENEWS.ID – Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan hanya tinggal menghitung bulan saja. Berbagai macam kebijakan dikeluarkan oleh Anies menjelang masa jabatannya usai, mulai dari pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga penutupan Holywings yang ada di DKI Jakarta. Kebijakan yang dikeluarkan di akhir masa jabatan ini tentu saja mengundang pertanyaan banyak pihak. Kenapa baru sekarang?
Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan
Anies mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Penetapan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Dalam pasal beleid 2 disebutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta membebaskan PBB-P2 untuk rumah tapak dengan NJOP di bawah Rp. 1 Miliar.
Rumah dengan kategori tersebut dibebaskan pajak 100 persen, sementara untuk objek pajak NJOP di atas Rp. 2 Miliar akan diberikan pembebasan sebagian yakni sebesar 10 persen dari sisa PBB-P2 yang terutang. Sementara di luar objek yang disebutkan tadi, Pemprov DKI memberikan pembebasan sebesar 15 persen PBB-P2 tahun 2022 ini.
Pembebasan pajak ini bukan sebuah hal yang baru di DKI Jakarta, karena sebelumnya Joko Widodo memberikan diskon PBB sebesar 75 persen untuk TNI/Polri dan juga Pensiunan PNS duda dan janda. Kebijakan tersebut kemudian dilanjutkan oleh Basuki Tjahaja Purnama, namun hanya untuk NJOP dengan angka di bawah Rp. 1 Miliar pada 2015.
Anies kemudian mengubah Pergub yang dikeluarkan oleh Ahok, dan menghapus pembebasan pajak tersebut terhitung mulai Desember 2019. Namun, kebijakan ini baru dikeluarkan menjelang masa jabatannya berakhir pada Oktober 2022 nanti.
Mengubah Nama Jalan
Baru-baru ini, masyarakat dibuat senang sekaligus bingung karena Anies mengubah beberapa nama ruas jalan di DKI Jakarta. Di satu sisi, warga Betawi bangga, karena nama-nama tokoh Betawi seperti Omas, Mpok Nori, Bokir diabadikan sebagai nama jalan di DKI Jakarta.
Namun, tidak sedikit juga yang harus dibuat kecewa, karena dengan adanya pergantian nama jalan tersebut, maka otomatis administrasi kependudukan juga harus diperbaharui. Meskipun Pemprov DKI menggratiskan semua biaya untuk pembaruan data tersebut, namun tidak semua masyarakat memiliki waktu luang untuk menyiapkan berkasnya.
Kebijakan ini baru dilakukan setelah Anies akan meninggalkan jabatannya nanti, sehingga akan menjadi pekerjaan rumah baru untuk Gubernur Plt yang bertugas. Bisa saja, dengan kebijakan barunya, Gubernur Plt mengembalikan kembali nama jalan yang sudah diubah tersebut. Dan lagi-lagi, masyarakat yang akan menjadi korban kebijakan dari setiap Gubernur DKI.
Pergantian nama jalan ini tidak bersifat mendesak, karena bisa dilakukan di lain waktu dan juga tidak ada urgensinya untuk saat ini. Di era kepemimpinan Anies, banyak proyek yang masih terbengkalai seperti Rumah DP0, kemudian ITF, dan juga proyek normalisasi sungai.
Penutupan Holywings
Kontroversi mengenai Holywings yang menggunakan nama Muhammad dan Maria sebagai alat promosi mereka ikut membuat Pemprov DKI Jakarta bertindak. Sebanyak 12 outlet dari Holywings di DKI Jakarta dicabut izinnya berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Provinsi DKI Jakarta.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mencabut izin usaha seluruh outlet Holywings yang ada di Jakarta. Sesuai arahan Gubernur untuk bertindak tegas, sesuai ketentuan dan menjerakan, serta mendasarkan pada rekomendasi dan temuan dua OPD Pemprov DKI Jakarta, maka kami selaku Dinas PM-PTSP mencabut izin usaha 12 outlet Holywings di Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Benny Agus Chandra melalui keterangan tertulis, Senin (26/6/2022).
Menjelang akhir masa jabatan, kesalahan dari pengusaha hiburan malam baru mulai dicari oleh Pemprov DKI Jakarta. Padahal, sebelumnya keberadaan lokasi hiburan malam yang melanggar ketentuan ini masih banyak dijumpai, namun seolah tidak tersentuh oleh Pemprov DKI Jakarta sebelum ada kasus yang viral.
Diprediksi Sulit Mendapat Dukungan Pilpres
Pengamat Politik Universitas Indonesia, Reza Hariyadi mengatakan bahwa Anies Baswedan memiliki potensi terkena framing politik identitas. Dirinya mencontohkan dalam deklarasi Anies 2024 beberapa waktu yang lalu, dukungan justru datang dari organisasi yang dilarang seperti Hizbut Tahrir, Front Pembela Islam, dan juga eks narapidana terorisme.
“Ini tampak seperti komodifikasi politik identitas, siapa saja bisa disasar, dan Anies Baswedan sebagai figur capres bisa jadi target potensial,” kata Reza dikutip Telenews.id dari Antara pada 26 Juni 2022.
Meskipun sekarang ini Anies mengeluarkan kebijakan yang seolah pro kepada masyarakat, namun tetap saja banyak yang menilai bahwa kebijakan tersebut dikeluarkannya sebagai tiket untuk melenggang maju ke Pilpres 2024, atau setidaknya untuk mencalonkan diri kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. (Latief)
