TELENEWS.ID – Ketua KPK, Firli Bahuri mengaku pada Januari 2022 lalu menghubungi menteri ESDM, Arifin Tasrif terkait krisis batu bara di Indonesia. Firli mengaku mencari penyebab krisis batu bara dalam negeri.
Diketahui bahwa ada beberapa perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan 25% produksi batu bara ke dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Kala itu pengusaha lebih memilih melakukan eksport karena harga batu bara sedang tinggi.
Firli pun mengusulkan kepada Arifin untuk mencabut izin dari perusahaan tersebut. Namun diketahui pula bahwa ada menteri yang juga terlibat dalam pertambangan batu bara ini. Firli juga menyarankan kementerian ESDM mulai mencatat seluruh produksi dari semua perusahaan tambang batu bara dalam negeri.
Dari situ akan terlihat mana perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk DMO, dan jangan segan mencabut izin karena perusahaan itu berarti sudah melanggar ketentuan undang-undang.
Menurut Firli, KPK tidak hanya hadir ketika orang sudah melakukan kesalahan dan penangkapan serta proses hingga hukuman dijatuhkan. Namun KPK juga akan mulai terlibat dengan kasus-kasus untuk mencegah hal itu berkepanjangan. Sejauh ini pasokan batu bara untuk kebutuhan listrik dalam negeri masih aman dan tidak perlu adanya pemadaman bergilir.
Adapun menteri yang juga merupakan pelaku usaha tambang batu bara adalah Luhut Binsar Pandjaitan yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Perusahaan dari Luhut adalah PT Toba Sejahtra yang didirikan pada tahun 2004.
Namun pada Oktober 2017, Luhut melepas kepemilikan saham sebesar 90% dan menyisahkan 9,9% saja. Salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toba Bara Sejahtera yang diketahui sudah go public, memiliki 10% saham PT Toba Sejahtra.
Menteri selanjutnya yang memiliki pertambangan batu bara adalah Sandiaga Uno yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sandiaga diketahui memiliki saham di PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) melalui perusahaannya PT Adaro Strategic Investment (ASI).
Salah satu pemegang saham ASI adalah PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG), yaitu perusahaan yang didirikan Sandiaga dan Edwin Soeryadjaya. Di Saratoga sendiri Sandiaga Uno juga memiliki saham sebesar 21,51%.
Selanjutnya adalah Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto yang juga memiliki pertambangan batu bara melalui perusahaannya Kaltim Nusantara Coal. Kaltim Nusantara Coal adalah anak perusahaan dari Nusantara Energy Resources dimana Prabowo menjadi direktur.
Perusahaan ini disebut dalam Paradise Papers yang memuat investigasi Internasional Consorsium of Investigative Journalist (ICIJ). Papers ini diketahui menguak beberapa orang kaya yang mendapatkan pajak rendah untuk perusahaannya. (Angela Limawan)
