TELENEWS.ID – Kisruh penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden masih belum menemukan titik terang. Kisruh ini juga semakin banyak melibatkan berbagai pihak.
Kali ini Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD, menyarankan untuk beberapa pihak mengadakan rapat bersama.
Mahfud MD juga merencanakan rapat bersama ini diadakan pada 21 Maret 2022 mendatang. Surat undangan pun sudah disebar dan diberikan ke beberapa pihak terkait. Ketua KPU Balikpapan, Ketua Bawaslu Balikpapan, dan Kepala Badan Kesbangpol Kota Balikpapan menjadi narasumber.
Adapun acara yang diadakan adalah rapat koordinasi terkait isu pemunduran pemilu serentak tahun 2024 dan isu calon pejabat kepala daerah. Lokasi yang direncanakan menjadi tempat rapat adalah Hotel Gran Senyur Balikpapan yang akan dipimpin oleh asisten deputi koordinasi pengelolaan pemilu dan penguatan partai politik.
Menurut Mahfud MD, rapat ini diadakan bukan untuk mengonsolidasikan penundaan pemilu. Rapat ini juga diadakan diluar agenda pemerintah dan tidak akan mempengaruhi kinerja pemerintah dalam persiapan pemilu dan pilkada 2024.
Jika penundaan pemilu 2024 direalisasikan melalui perubahan amandemen UUD 1945, maka masa jabatan presiden Jokowi akan ditambahkan. Saat ini Presiden sendiri sudah secara tebuka menolak perpanjangan masa jabatan tersebut dan menganggap itu adalah tamparan bagi dirinya.
Ketua KPU Pusat, Ilham Saputra menanggapi bahwa pihaknya tidak mendapatkan undangan serupa dari Kemenko Polhukam. Ilham juga mempersilahkan jika hanya KPU Daerah yang di daerah saja yang diundang dalam rapat. Namun Ilham menegaskan bahwa KPU tetap akan melaksanakan pemilu 2024 sesuai dengan konstitusi yang berlaku.
Menteri dalam negeri tito karnavian juga masuk ke dalam pusaran kisruh penundaan pemilu tersebut. Hal ini dikarenakan menjadi tanggung jawab mendagri juga untuk pemilu dan pilkada.
Tito mengadakan rapat bersama komisi II DPR RI soal pemungutan suara pemilu bahwa sudah disepakati akan diadakan pada 14 Februari 2024. Saat diberondong pertanyaan oleh wartawan soal wacana penundaan pemilu tersebut, Tito tidak banyak berkomentar.
Tito hanya akan memastikan bahwa bahwa dirinya akan menjamin pelaksanaan pemilu mendatang berjalan baik dan sesuai dengan aturan yang ada, baik dengan adanya atau tidaknya penundaan pemilu tersebut. (Angela Limawan)
