TELENEWS.id, JAKARTA – Komisi III DPR meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memeriksa pejabat Bea dan Cukai dari mulai Dirjen hingga pejabat daerah terkait dugaan penyelundupan 27 kontainer tekstil premium illegal.
Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan menilai bahwa mulusnya penyelundupan-penyeludupan tersebut memunculkan dugaan adanya keterlibatan persekokolan permufakatan jahat antara pelaku dengan aparat penegak hukum dengan mempertontonkan festivalisasi arogansi kekuasaan yang diduga melibatkan oknum pejabat Bea dan Cukai.
“Secara kasat mata dapat dilihat dari indikasi kapal sempat membongkar muatan dan menggangti kontainer dalam pelabuhan serta mendapatkan dokumen yang berbeda, ” kata Arteria di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (1/4/2020).
Arteria mengaku, cost pengiriman akan lebih murah apabila barang langsung di kirim dari India ke Jakarta,dibanding harus singgah di Port Kelang, Malaysia dan bongkar muat dan berganti kapal angkut ke Jakarta.
“Karena itu, demi hukum, mohon atensi Kejaksaan Agung RI untuk melakukan pemeriksaan untuk kemudian apabila diperlukan untuk segera dilakukan penyelidikan dan atau penyidikan kepada pejabat Bea dan Cukai dari pusat hingga daerah, ” tegasnya.
Menurut dia, kasus penyelundupan 27 kontainer tekstil premium ilegal tersebut dilakukan secara terstruktur yakni melibatkan para pejabat publik yany berkompeten dan memiliki kewenangan pemeriksaan bea masuk, sistematis, dengan menggunakan perencanaan yang matang dan masive dengan memuat kuantitas yang besar serta dilakukan secara berulang-ulang.
“Modus mememanipulasi dokumen impor, perbuatab mana dilakukan dengan menggunakan 2 perusahaan, yakni PT Peter Garmindo Prima dan PT Flemings Indo Batam, ” ujarnya.
Tak hanya itu, dia mengungkapkan bahwa PT peter Garmindo Prima hanya membayar Rp 730 juta untuk bea dan pajak 10 Kontainer.
Kemudian, kata dia, untuk perusahaan PT Flemings Indo Batam hanya membayar Rp 1,09 miliar untuk 17 Kontainer.
Lanjut dia, jika menghitung akumulasi biaya tambahan bea safe guard, kesesuaian jenis, jumlah / kuantitas barang, bea masuk dan pajak, kedua perusahaan tersebut seharusnya membayar Rp 1 Miliar per kontainer.
” Tapi ironisnya penyeludupan itu dilakukan oleh pelaku yang sama dengan menggunakan modus yang sama dan juga dengan menggunakan perusahaan yang sama dilakukan secar berulang-ulang, ” ucapnya.
Ia membeberkan bahwa PT Peter Garmindo Prima telah memasukkan secara illegal sebanyak tujuh kali, dengan junlah 41 kontainer.
“Pada pengiriman tertanggal 12 Januari 2020 hanya membayar Rp 673 juta untuk tujuh kontainer, ” sebutnya.
Namun, untuk PT Flemings Indo Batam, telah secara illegal dengan jumlah delapan kali, dengan jumlah sekitar 62 kontainer.
“Kalau dari gambaran, dalam pengiriman kain Nilon dan Spandeks terganggal 20 Januari 2020 , hanya membayar Rp 780 juta untuk enam kontainer, “imbuhnya. ( Panjaitan).
