TELENEWS.ID – Kembali Komunitas Pelaut Senior yang berposko di Markas YAKE Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur 13310, menyampaikan rilisnya kepada pers, Selasa, 14/12/2021. Setelah membaca untuk membela nasib sahabat pelaut, Pengurus Serikat Pelaut (SP) Bulukumba melaporkan kepada pihak kepolisian di daerahnya.
Sebelumnya juga sempat membaca jika hasil investigasi dan advokasi Pengurus Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI) atas adanya kasus sahabat pelaut yang kemudian melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Utara. Terdahulu juga pernah membaca Masyarakat Pelaut NKRI menjemput lebih dari 100 anak buah kapal (ABK) Indonesia yang pulang dari Taiwan setelah lama tidak bisa pulang meskipun habis kontraknya di Bandara Soetta Tangerang Banten, dan mengawalnya sampai di Wisma Atlet Kemayoran untuk karantina.
Baik SP Bulukumba, SAKTI maupun Masyarakat Pelaut NKRI adalah organisasi serikat pekerja (SP Bulukumba dan SAKTI) serta komunitas sipil (Masyarakat Pelaut NKRI) yang justru melakukan kegiatan yang luhur untuk memberikan pembelaan secara all-out atas nasib para sahabat pelaut Indonesia. Yang seharusnya menjadi kewajiban dan tanggungjawab Dirjen Hubla Kemenhub yang tupoksinya atas nomenklatur sejak lama harus mengurus salah satunya urusan kepelautan. Itu sebab dalam struktur Ditkapel terdapat Subdit Kepelautan yang saat ini masih dijabat oleh Plt Kasubdit Kepelautan Capt. Jaja Suparman, M.Mar.
Namun menurut hemat Penasehat Komunitas Pelaut Senior Binsar Effendi Hutabarat yang Ketua Umum Komunitas Keluarga Besar Angkatan 1966 (KKB ’66) serta Ketua Dewan Penasehat dan Pengawas Mabes LMP (Laskar Merah Putih), perjuangan kawan-kawan membela sahabat pelautnya memang sah-sah saja dan sangat mulia. Hanya saja untuk kepentingan utamanya agar ada perubahan dan perbaikan nasib pelaut agar sejahtera kehidupannya bersama keluarganya, menjadi membuang energi karena hal itu sudah merupakan kewajiban dan tanggungjawab Ditjen Hubla Kemenhub.
Saat Teddy Syamsuri yang Juru Bicara Komunitas Pelaut Senior menyampaikan pandangannya ke Pengurus SP Bulukumba, para sahabat kita ini juga punya penilaian tersendiri terhadap pihak Pemerintah, dalam hal ini Ditjen Hubla Kemenhub. Dan kita, Komunitas Pelaut Senior, membenarkan penilaian cerdas Pengurus SP Bulukumba tersebut.
Mereka katakan masih belum ada kepercayaan sepenuhnya selain postur Ditjen Hubla Kemenhub itu dan atas program prioritas Visi Indonesia Maju Presiden Jokowi untuk membangun sumberdaya manusia (SDM), tidak terkecuali SDM Pelaut, dimanfaatkan APBN untuk anggaran membangun SDM Pelaut mencetak banyak sertifikat termasuk jebolan BPSDM Ditjen Hubla agar kuota anggarannya terbagi habis.
Pada realitanya di lapangan menurut pendapat Hasoloan Siregar yang Koordinator Jaringan Komunitas Pelaut Senior yang mengamini penilaian Pengurus SP Bulukumba, banyak yang sudah memegang sertifikat dan juga jebolan Diklat BPSDM Ditjen Hubla tapi dibiarkan pelaut berjibaku mencari lapangan kerjanya sendiri.
“Benar kata sahabat pengurus SP Bulukumba, ibaratnya Ditjen Hubla Kemenhub seorang ibu yang telah melahirkan anak tapi anaknya itu dibiarkan begitu saja tanpa diurus secara benar. Kesan kita di Komunitas Pelaut Senior, hanya buang-buang anggaran negara lalu ekspos diri dengan statement merasa sukses. Tanpa ada rasa tanggungjawab jika yang diberi sertifikat dan jebolan Diklat BPSDM itu nasibnya tidak menentu”, ketus Hasoloan Siregar.
Teddy Syamsuri kemudian ingat ucapan Kasubdit Kepelautan Ditkapel Capt. Jaja Suparman saat mengantar delegasi Pelaut Anggota KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) usai beraudiensi dengannya dan berpose bersama dengan Dirkapel Ditjen Hubla Capt. Hermanta, M.Mar. pada 8 September 2020 saat kantornya masih di Wisma Antara lantai 10 Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Keterkaitan dengan nama Presiden KPI Prof. Dr. Mathias Tambing, SH. MSi. yang oleh delegasi Pelaut Anggota KPI meminta Ditjen Hubla dan jajaran dibawahnya sebagai Pembina KPI eks officio untuk memfasilitasi agar organisasi serikat pekerja KPI untuk Pengurus Pusat (PP) KPI dibubarkan, digelar Munaslub KPI segera, dan audit KPI secara independen. Oleh Capt. Jaja Suparman mengucapkan bahwa mereka (Mathias Tambing maksudnya) dibelakangnya ada yang membackinginya. Tentu Teddy Syamsuri mendengar ucapan yang begitu spontan dari Kasubdit Kepelautan Ditkapel Capt. Jaja Suparman merasa terkejut juga. Hanya saja delegasi Pelaut Anggota KPI sudah pamit, tidak dalam forum audiensi, maka keterkejutannya cukup dijadikan catatan sendiri. Ada apa dibalik Capt. Jaja Suparman mengucapkan demikian?
Menyusul Hasoloan Siregar pernah mendengar curhat Kasubdit Kepelautan Ditkapel Capt. Jaja Suparman saat Hasoloan Siregar diundang untuk pertemuan. Oleh Capt. Jaja Suparman sepertinya mempertanyakan, ada kepentingan apa dengan Komunitas Pelaut Senior? Tentu pertanyaan seperti itu menambahkan keterkejutan juga, yang oleh Hasoloan Siregar juga cukup dijadikan catatan tersendiri karena datang sebagai yang diundang.
Bahkan saat Hasoloan Siregar balik bertanya kepada Capt. Jaja Suparman, kenapa saudara Teddy Syamsuri tidak diundang? Jawaban Capt. Jaja Suparman singkat saja, supaya jangan ribut. Luar biasa cara Capt. Jaja yang berkewajiban mengurusi pelaut begitu arogannya bersikap.
Catatan-catatan itu semua, menurut hemat Teddy Syamsuri, berkolerasi dengan penilaian dari Pengurus SP Bulukumba yang mendekati kebenarannya. Habisi anggaran negara yang uang pajak rakyat itu untuk sebesar-besar mempoles performancenya sebagai seorang pejabat Pemerintah.
Padahal seperti Capt. Jaja Suparman adalah juga perwira kapal angkutan laut yang jika diatas kapal, suasana kebatinanya itu “senasib sepenanggungan” dengan awak kapal lainnya yang sekapal. Ketika jadi pejabat di Pemerintahan kesannya terlupakan jatidirinya serta lebih condong menganut gaya kehidupan feodal dan borjuis yang sekian lamanya tercermin secara realita ditubuh Ditjen Hubla Kemenhub dan jajaran dibawahnya.
Padahal pula menurut Hasoloan Siregar yang menyimak sekian lamanya mengenai struktur yang ada di Ditjen Hubla Kemenhub, realitanya yang namanya perwira kapal yang berdisiplin ilmu pelayaran yang kredibel untuk jadi pejabat di lingkungan Ditjen Hubla. Ungkap Hasoloan Siregar yang jabat Direktur Jenderal Perhubungan Laut sendiri selama Menhub Budi Karya Sumadi tidak dijabat oleh yang jebolan ilmu pelayaran tapi bertitel insinyur yang jauh dari sentuhan dunia pelayaran. Ini kan realita, dan seperti ini juga memalukan seperti enggak ada jebolan ilmu pelayaran yang mampu menjabat Dirjen Hubla.
Kembali pada konteks korban pelaut berjatuhan lalu dipertanyakan kemana Ditjen Hubla yang duduk manis “Di Menara Gading” menaruh keperduliannya terhadap nasib pelaut? Oleh Komunitas Pelaut Senior dengan tegas menjawabnya, yaitu tadi, para perwira pelayaran yang duduk di pemerintahan dalam hal ini di Ditjen Hubla Kemenhub dan jajaran dibawahnya itu, lebih mementingkan kepentingan diri dan kelompoknya sendiri.
Jika yang bukan pejabat pemerintah tapi perwira pelayaran yang merasa concern terhadap nasib pelaut. Ketika ingin turut serta memperjuangkannya kemudian terkelu bahkan terdiam juga, karena mungkin adanya pertimbangan “korsa” senior yunior, seperti sesama satu alumni. Itu juga realita yang dihadapi oleh para sahabat pelaut Indonesia, khususnya yang berkualifikasi rating (ABK). Sangat memprihatikan, memang
“Ada serikat pekerja profesi pelaut KPI yang sudah tua berusia sekitar 55 tahun dan eksis, sebelum ada Federasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yang didirikan pemerintah tahun 1972. Sejak tahun 2001 sampai saat ini juga, KPI tidak bisa berbuat apa-apa. Wajar jika sahabat pelaut banyak yang tidak suka sama KPI. Sebaliknya terkesan justru disukai oleh oknum pejabat Ditjen Hubla dan jajaran dibawahnya. Ironis, karena ada apa dibalik ini semua”, celetuk Hasoloan Siregar.
Dengan demikian begitu krusialnya untuk kaum pelaut Indonesia mengangkat harkat, martabat, dan derajat dirinya ditengah overlaping yang mencari lapangan kerjanya. Agar terjadi perubahan dan perbaikan, tidak lagi termarjinalkan, dianaktirikan, dijadikan obyek penderita, lahan basah, sapi perah serta pembiaran ‘sertifikat IMO gaji Antimo’.
Di Komunitas Pelaut Senior menurut Penasehatnya Binsar Effendi Hutabarat, hanya berharap bersatulah wahai para sahabat pelaut Indonesia. Tidak akan ada yang merubah nasib kita jika bukan dari kita sendiri, tapi dengan catatan harus bersatu.
“Mari janganlah bawa egoismenya dan hindari herois diri karena merasa kuat, merasa mandiri. Merasa bisa memberikan perlindungan dan pembelaan. Tapi pihak pemerintah dalam konteks ini Ditjen Hubla Kemenhub, kiranya belum ada setetes sentuhan konkret untuk mengurusi keberadaan pelaut yang harusnya diurus sebagai kewajiban dan tanggungjawab para pejabat tersebut. Mari bangkit dan bersatulah. Ini harapan kita di Komunitas Pelaut Senior. Mohon ma’af dan maklumnya jika kurang berkenan”, pungkas Penasehat Komunitas Pelaut Senior Binsar Effendi Hutabarat yang didampingi Hasoloan Siregar dan Teddy Syamsuri menyudahi rilisnya. (Bevin)
