Home Nasional KPK di Bawah Komando Firli Dinilai tak Lagi Bertaji

KPK di Bawah Komando Firli Dinilai tak Lagi Bertaji

TELENEWS.ID – Sepanjang keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tanah air, lembaga tersebut adalah tombak utama dalam pemberantasan korupsi yang sudah jadi masalah laten Indonesia. Sejak dibentuk pada 2002 silam, keberadaan lembaga anti rasuah itu sangat diagung-agungkan dalam pemberantasan korupsi.

Harumnya nama KPK dalam pemberantasan korupsi di tanah air tidak lepas dari keberhasilannya engungkap kasus-kasus besar yang melibatkan aktor dari pejabat tinggi negara dari level Ketua dan anggota DPR, Menteri, Kepala Daerah, Aparat Penegak Hukum hingga Hakim Mahkamah Konstitusi.

Meski mendapat dukungan penuh dari publik, prestasi pemberantasan korupsi yang ditorehkan KPK selalu mendapat perlawanan secara politik hingga fisik di antaranya Cicak vs Buaya, Hak Angket terhadap KPK pada Tahun 2017, kriminalisasi pimpinan KPK, penyerangan kepada pegawai KPK dan pada puncaknya adalah Revisi Undang-Undang KPK pada Tahun 2019.

Revisi Undang-Undang KPK benar-benar melemahkan KPK secara perlahan, dampaknya langsung dirasakan dengan turunnya angka IPK Indonesia Tahun 2020. Jika 2019 IPK Indonesia berada di skor 40 dan ranking 85, tahun 2020 IPK Indonesia turun di skor 37 dan ranking 102. Pasca UU KPK baru menjadi kekhawatiran tersendiri, KPK tidak lagi efektif memberantas korupsi bisa saja membuat kepercayaan publik menurun dan berujung pada pembubaran lembaga itu.

Pada 2021 ini, peneliti ICW, Kurnia Ramadhan menyebut bahwa KPK di bawah Firli Bahuri dinilai yang terburuk sepanjang keberadaan lembaga anti rasuah itu. Tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilaksanakan beberapa waktu lalu dinilai menjadi salah satu bentuk pelemahan KPK.

“ICW beranggapan Pimpinan KPK di bawah komando Firli Bahuri merupakan yang terburuk sepanjang sejarah lembaga antirasuah,” katanya seperti dikutip dari laman detik.

Baca juga :  KEPEMIMPINAN PROGRESIF, PRODUK INOVATIF: KUNCI MENGEMBALIKAN INVESTASI DENGAN EFEKTIF

Sebab menurut ICW, pimpinan KPK mestinya melindungi pegawainya. Namun ia menilai pimpinan KPK justru terlibat dalam polemik tes wawasan kebangsaan itu.

“Betapa tidak, Pimpinan yang seharusnya menjadi pelindung pegawai malah justru menjadi sutradara di balik pemberhentian paksa 51 pegawai KPK,” ujarnya.

ICW juga menyoroti pernyataan pimpinan KPK yang menyampaikan 51 pegawai tidak bisa dibina dan diberi rapor merah. Kurnia menilai pernyataan tersebut berbahaya karena seolah-olah mengibaratkan pegawai KPK lebih berbahaya dibanding teroris. (Taufik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Cerita Korban Penyekapan Diduga Oleh Rentenir di Tangerang Diminta Layani Seks

TELENEWS.ID - Polres Metro Tangerang telah meminta keterangan terhadap Sulistyawati (45), korban dugaan penyekapan dan pengancaman gegara persoalan utang di kawasan Ciledug...

Viral Video Belatung di Alat Vital, Ternyata Hewan Kecil Ini Juga Bisa Hidup di Kelamin Manusia

TELENEWS.ID - Jagat media sosial tengah dihebohkan dengan tagar #belatung. Usut punya usut, tagar yang trending di Twitter dan TikTok ini membicarakan...

10 Jajanan Khas Jawa Timur Identik Dengan Rasa Gurih

TELENEWS.ID - Banyak konsep hidangan berupa jajanan khas memberi cita rasa menarik untuk dijadikan oleh-oleh. Ketika Anda berlibur ke Jawa Timur terdapat...

10 Cara Mudah Pilih Camilan Sehat Untuk Travelling dan Sehari-hari

TELENEWS.ID - Berbicara tentang pemilihan camilan sehat untuk aktivitas travelling dan sehari-hari tentu saja membuka banyak daftar terbaik. Namun, tidak hanya fokus...