Home Infrastruktur Masih Sengketa Pembebasan Lahan, Pembangunan JIS Terhambat

Masih Sengketa Pembebasan Lahan, Pembangunan JIS Terhambat

TELENEWS.ID – Jakpro atau PT Jakarta Propertinda (Perseroda) mengakui bahwa berlarut-larutnya pembebasan lahan terdampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) di Kampung Bayam, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara mempengaruhi pembangunan stadion di Jakut tersebut.

“Kalau persentase, memang mengalami kelambatan. Semua tidak semata-mata Kampung Bayam, tapi Kampung Bayam punya kontribusi iya,” ucap Corporate Communications Manager Jakpro, Melisa Sjach, Rabu (28/4).

Selain itu, kendala pemasangan atap stadion juga ikut mempengaruhi lambannya pembangunan. Karenanya, progress dari pengerjaan megaproyek di daerah pesisir Ibu Kota tersebut mencapai 54,936% dari rencana progress 59.819% pada pekan ke-86. Deviasinya menurut Melisa hanya 4,856%

Dalam data yang dimiliki oleh Jakpro, tercatat masih ada sekitar 74 kepala keluarga (KK) bertahan di Kampung Bayam. Mereka tersebar di dua blok.

Total sebanyak 41 KK (kepala keluarga) yang telah meneken berita acara serah terima (BASRT) asset. 41 KK ini diantaranya berada di blok A-3 dan asset yang dimaksud merupakan bagian dari rencana pemukiman kembali atau resettlement action plan dan lokasinya berada di dekat stadion. Sementara 33 KK lain belum meneken BAST dengan alasan tertentu.

Dari pihak Jakpro sendiri, perhatian sementara mereka adalah terhadap 41 KK karena lokasinya yang berdekatan dengan salah satu dari delapan kolom atap JIS. Dikhawatirkan nantinya ada alat berat semacam crane yang berisiko besar terhadap pemukiman di blok tersebut.

Perusahaan sendiri telah menargetkan pembangunan atap stadion yang dilakukan dalam waktu dekat pada akhir April 2021. Tahapan kunci pada proses pembangunan kejar tayang dalam waktu dekat ini membuat Jakpro berupaya dengan sungguh-sungguh merampungkan sengketa dengan warga sekitar.

Menurut Melisa, warga penghuni blok A-3 Kampung Bayam siap menempati hunian sementara atau huntara yang difasilitasi oleh pemerintah kota setempat di Jalan Tongkol, Jakarta Utara. Namun nyatanya, huntara tersebut hanya baru berdiri tiang-tiang bangunan tanpa dinding juga atap.

“Mereka minta pemahaman (Jakpro ikut membangun huntara,),” ujar Melisa. Namun, karena sudah masuk dari bagian teken resettlement action plan atau kompensasi, pembangunan huntara nantinya akan terkena masalah karena ranahnya sudah bukan pada Jakpro lagi.

Dalam menghitung nilai kompensasi kepada warga terdampak JIS, perusahaan pelat merah Jakarta ini menggunakan beberapa komponen perhitungan stadion dengan kapasitas hingga 82.000 penonton tersebut.

Pertama, adalah soal struktur bangunan permanen atau tidak dan luasan lahan. Dan kedua, adalah sebagai pemilik lahan atau penyewa. Kemudian, memasukkan biaya yang dibutuhkan warga terdampak pembangunan untuk memobilisasi barang-barangnya ke lokasi baru.

Selanjutnya, mereka menghitung biaya sewa untuk 1 tahun dengan mengacu standar rerata di area Papango. Terakhir, memasukkan omzet warga pemilik warung terdampak rata-rata per bulan.

Adapun progress relokasi 33 kepala keluarga terdampak lainnya yang belum meneken BSAT ternyata masih dalam tahap dialog. 33 KK tersebut dikoordinasi oleh LBH Bulan Bintang.

Menurut Melisa, ada warga yang mau berkomunikasi langsung ke Jakpro terkait kompensasi. Namun, Jakpro menolak karena mereka sudah berkomitmen ke LBH dengan harapan bisa menjadi penengah antara perusahaan dan warga.

Namun, dalam proses dialog tersebut terkendala karena nilai kompensasi yang diajukan oleh LBH Bulan Bintang melampaui kalkulasi Jakpro yang dibantu pihak konsultan dan kantor jasa penilai publik (KJPP). Nilai kompensasi yang diajukan adalah Rp250 juta per KK.

“Angka (sebenarnya) itu tidak sebegitu. Kalaupun ada (yang hingga Rp250 juta berarti) punya aset gede dan enggak mungkin sebanyak segitu,” ungkap Melisa.

Jakpro pun berharap ke-33 warga blok A-2 tersebut bersedia menerima kompensasi yang dihitung perusahaan berdasarkan indikator-indikator tertentu. Meski demikian, dipastikan akan tetap mengedepankan upaya persuasif dan dialog untuk mendapatkan kesepakatan.

Melisa menegaskan tidak akan menggunakan atau memilih cara pemaksaan, apalagi menggunakan kekerasan. Pun tidak akan sampai ke pengadilan karena Jakpro sudah lelah mengurusi sengketa.

Dari Lahan hingga Polemik Pemenang Tender

Permasalahan relokasi warga bukan satu-satunya yang menghambat pembangunan stadion yang digadang-akan menjadi stadion termegah di pesisir Jakarta ini. Sebelumnya, juga terjadi polemik pemenangan lelang tender.

Baca juga :  Pemprov DKI Klaim Pasien Covid-19 Sembuh Sebanyak 1.689 Orang

Diketahui bahwa PT Jakarta Propertindo (Jakpro) telah menentukan pemenang lelang kontraktor utama pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Direktur Proyek JIS Iwan Takwin mengatakan, ada dua kerja sama operasional atau konsorsium (KSO) yang mengajukan diri

KSO pertama terdiri dari PT Wijaya Karya Pembangunan Gedung Tbk. (WEGE), PT Jaya Konstruksi, dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP). Sementara KSO kedua adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Hutama Karya, PT Nindya Karya, dan PT Indah Karya.

Dalam proses penentuan pemenang, kedua KSO melakukan proses kualifikasi atau evaluasi teknis. Target utama yang dilakukan adalah teknis, dokumen, dan penawaran harga.

Kedua KSO tersebut telah mengikuti lelang selama dua pekan sejak 18 Juli 2019. Setelah melalui proses itu akhirnya yang terpilih dengan skor tertinggi adalah KSO WEGE, PT Jaya Konstruksi, dan PTPP.

Namun, penentuan pemenang tender tersebut dianggap bermasalah oleh peserta tender yang merasa dirugikan yakni PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, PT Nindya Karya dan PT Indah Karya

Baca juga :  Dirlantas Polda Metro Jaya : Mulai Kamis (6/8/2020) Penindakan Penilangan Terhadap Pelanggar Ganjil-Genap diberlakukan

Konsorsium PT Adhi Karya mempermasalahkan sekaligus mempertanyakan posisi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk sebagai peseta tender, diketahui bahwa PT Jakarta Propertindo sebagai pelaksana tender mengundang PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), namun yang mengikuti lelang tender justru PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) selaku anak perusahaannya.

Hal ini lantaran pemenang lelang pembangunan JIS yang ditetapkan Jakpro adalah KSO PT Wijaya Karya Pembangunan Gedung Tbk. (WEGE), PT Jaya Konstruksi, dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).

Ketidakpuasan KSO Adhi Karya atas hasil lelang, mencuat karena harga yang mereka tawarkan lebih murah ketimbang harga yang diajukan KSO Wijaya Karya. KSO Adhi Karya mematok harga Rp3,78 triliun, sementara KSO Wijaya Karya mengajukan harga Rp4,08 triliun.

Menanggapi hal ini, Direktur Proyek JIS dari PT Jakpro, Iwan Takwin, mengatakan lelang proyek JIS dilakukan secara terbuka dan sesuai prosedur.

Iwan menjelaskan, ada dua hal yang dinilai dalam lelang itu, yakni penilaian teknis dan harga. Bobot penilaian teknis 70%, sementara bobot harga hanya 30%.

Kategori penilaian teknis terdiri dari perencanaan, desain, konstruksi, teknologi, material, hingga time table atau jadwal pengerjaan.

KSO yang dipimpin ADHI mendapat nilai teknis 60,17. Adapun KSO yang dipimpin WEGE mendapat nilai 66,14.

Selanjutnya, panitia lelang menilai penawaran harga dari kedua KSO. Penawaran harga dibandingkan dengan harga perkiraan sendiri (HPS) yang dibuat oleh konsultan Jakpro yakni Rp4,4 triliun.

Dengan penawaran yang diberikan oleh kedua KSO tersebut, KSO yang dipimpin ADHI mendapat nilai 15. Sementara KSO pimpinan WEGE memperoleh nilai 27,78.

Meski yang ditawarkan KSO yang dipimpin ADHI lebih murah, Iwan menyebut panitia lelang membandingkan penawaran harga tersebut dengan HPS.

Dengan demikian, PT Jakpro akhirnya memilih KSO WEGE, Jaya Konstruksi, dan PTPP, sebagai pemenang tender dalam pembangunan JIS atau stadion BMW tersebut.

Menanggapi sengketa tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun tangan dengan kembali memastikan proses tender pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) berjalan sesuai prosedur. Pernyataan Anies ini merespons nota keberatan yang dilayangkan PT Adhi Karya, karena tender dimenangkan konsorsium PT Wijaya Karya.

“Kalau terkait tender itu ada panitianya, ada prosedurnya, jadi biar di-review oleh mereka-mereka yang memang mengelola. Kami prinsipnya menaati seluruh prosedur yang ada,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/9) silam.

Menurut Anies, jika standar operasional prosedur sudah dipenuhi oleh masing-masing peserta tender, tak ada lagi yang perlu diperkarakan. Anies, sebelum lelang berlangsung juga telah memerintahkan agar para peserta lelang menaati segala aturan dan mengikuti prosedurnya.

Anies kembali mempertanyakan munculnya polemik perdebatan soal penetapan pemenang lelang oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Dia menilai, peserta tender tak perlu berpolemik karena masing-masing perusahaan merupakan milik negara dan pembangunan JIS bisa segera diselesaikan. (Uswatun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Bisa Memicu Jerawat, Ini 5 Efek Buruk Makanan Pedas Bagi Kesehatan

TELENEWS.ID-Orang Indonesia dikenal sebagai pencinta makanan pedas. Rasanya makan tak lengkap tanpa menambahkan satu sendok sambal,atau menambahkan banyak cabai dalam masakan. Bahkan...

Lesty-Billar Sembunyikan Pernikahan Siri, Ternyata Ada Manfaat Dari Menikah Diam-diam

TELENEWS.ID-Berita mengejutkan datang dari pasangan muda Rizky Billar dan Lesty Kejora. Setelah isu Lesty berbadan dua sebelum resmi menikah, pasangan ini pun...

Ingin Punya Kulit Glowing Seperti Tasya Farasya? Coba Santap Buah-buahan Segar ini

TELENEWS.ID-Tasya Farasya belum lama ini merilis brand kosmetiknya sendiri, yang langsung laris manis bak kacang goreng. Wanita cantik berdarah Timur Tengah ini...

Ditemukan Klaster Sekolah, Ini Tips Tingkatkan Imun Anak Agar Siap PTM Terbatas

TELENEWS.ID-Ditemukannya klaster sekolah belum lama ini tentu membuat banyak orangtua merasa was-was. Apalagi memang anak-anak di beberapa wilayah akan segera masuk sekolah...