Home Nasional Menakar Beban Politik Jokowi

Menakar Beban Politik Jokowi

TELENEWS.ID Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengantarkan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, kemenangan ini tentunya bisa diprediksi akan menyisakan dua legitimasi berseberangan, dan memang demikian akhirnya. Dua seberang itu berkaitan soal kepercayaan publik yang terpecah, sehingga mengharuskan penyelesaian Pilpres di meja sengketa.

Yang pertama, dalam konteks sosial Joko Widodo dibayang-bayangi oleh kemenangan dengan cara yang tidak baik. Isu kecurangan begitu kuat berembus dan dihembuskan oleh rival kandidatnya. Sementara yang kedua, dalam konteks politik Joko Widodo berhasil meyakinkan persidangan bahwa dirinya dengan segala upaya memenangkan pemilihan presiden dengan cara lazim dan sudah sesuai dengan koridor demokrasi Indonesia.

Meski demikian, momentum kemenangan ini disebut jauh lebih baik dibanding dengan kemenangan pada periode pertama dimana tahun 2014 Jokowi dihadapkan dengan persoalan yang sama, ditambah dengan perolehan mitra koalisi di Parlemen yang masih jauh di bawah angka minimal. Namun, dengan kepiawaian komunikasi Jokowi, ia berhasil menarik sebagian oposisi untuk memperkuat pemerintah.

Meskipun dukungan politik Jokowi pada periode kedua ini cukup signifikan, namun bukan berarti dirinya terbebas dari hambatan dalam mengambil berbagai kebijakan progresif sepanjang lima tahun ke depan. Jokowi justru memiliki beban sosial yang lebih berat. Diantaranya meyakinkan sebagian publik yang cukup besar porsinya untuk turut serta mendukung pemerintah.

Legitimasi Kuasa Relasi

Kali ini, Jokowi kembali menggunakan taktik politik yang pernah ia gunakan untuk melunakkan oposisi di tahun 2014. Namun, sasarannya kali ini adalah untuk melunakkan Prabowo Subianto sebagai rival utama. Alhasil, Jokowi berhasil membangun pesan kepada publik bahwa ia telah memiliki legitimasi sosial yang diberikan kepada Prabowo melalui serangkaian interaksi di Moda Raya Transportasi (MRT) Lebak Bulus pada 13 Juli 2019 silam.

Momentum ini dianggap penting sebab setidaknya memiliki daya pengaruh kuat pada dua sisi. Sisi pertama yakni mempengaruhi publik yang sebelumnya sangat setia kepada Prabowo Subianto sekaligus publik yang meyakini narasi Pilpres curang. Pertemuan ini menjadi Pereda api di antara pendukungnya dan respons Prabowo adalah pesan itu sendiri. Publik membaca jika Pilpres telah usai dan Jokowi kembali memperoleh legitimasinya. Seutuhnya.

Yang kedua yakni dari sisi elite politik. Pertemuan tersebut diyakini sebagai pesan tersirat jika Jokowi adalah pemimpin koalisi. Dominan keputusan tidak lagi berada di lingkaran koalisi petahana. Sehingga, terkait dengan distribusi kuasa hasil Pilpres, Jokowi telah leluasa memainkan perannya termasuk membayangi koalisi pertahanan dengan ancaman menarik oposisi menjadi bagian pemerintah.

Secara tidak langsung, ancaman tersirat ini berpotensi meredam hasrat berebut porsi kekuasaan mitra koalisi, terlebih sudah mulai terdengar salah satu ketua umum partai politik koalisi petahana menunjuk jumlah untuk diberikan padanya. Hal semacam ini perlu dikelola oleh Jokowi agar suasananya tetap kondusif. Setidaknya, bagi iklim internal koalisi

Tentunya komunikasi yang sedang dimainkan oleh Jokowi ini tidak berhenti sampai di sana. Momentum tersebut kembali diperkuat dengan pidato kemenangannya yang bertajuk Visi Indonesia. momentumnya memang tepat, dimana dilaksanakan setelah Jokowi menggenggam dua legitimasi kemenangan politik maupun sosial

Dari sinilah beban politik tersebut mencuat, terlebih politik elektoral yang melibatkan berbagai kepentingan yang bertarung di dalamnya. Paling tidak, beban politik Jokowi tersebut tampak dari obesitas struktur pemerintahan yang nanti bakal ia bentuk. Obesitas tersebut mengemuka setidaknya terlihat dari pernyataan Jokowi jika pemerintahan seharusnya didukung oleh semua kepentingan. Sementara oposisi, harapannya menjadi pendukung pemerintah yang berada di luar arena.

Padahal, jika ditilik dalam konsep separation of power (pemisahan kekuasaan) seharusnya hal tersebut tidak saja berada di luar arena, melainkan harus kontra terhadap kebijakan sebab fungsinya melakukan kontrol, jika kebijakan itu baik untuk publik, ia tidak wajib memuji. Namun, jika salah, wajib mengoreksi.

Baca juga :  Limbah Batu Bara Bukan Beracun dan Berbahaya, Awal Bencana Ekologis?

Dikutip pernyataan dari Sosiologi Jerman Ulrich Beck dalam buku ‘Key Concepts in Political Communication’ pada tahun 1994, ia menyatakan bahwa dalam praktik politik elektoral selalu dibayangi oleh dua beban. Yang pertama, adalah beban untuk membalas jasa elektoral kepada semua contributor. Bisa saja partai politik, atau perorangan dengan kontribusi pembiayaan semasa kampanye.

Beban ini tentunya susah dihindari sebab sukarnya menemukan nilai pengabdian murni dalam politik. Yang mudah malahan adalah menemukan nilai ketersalingan antar kepentingan terhadap distribusi kekuasaan. Terlebih lagi, dengan angka dukungan sekira 61% di parlemen cukup membuat Jokowi sulit berpaling. Imbasnya, tentu kabinet terisi oleh elit politik mitra koalisi.

Yang kedua merupakan beban sosial yang didapat dari kepercayaan publik. Politik elektoral ini memungkinkan publik untuk terus melakukan kontrol. Terlebih lagi jika ada tokoh berpengaruh yang memiliki potensi menggerakkan publik. Indonesia sejak munculnya berbagai fenomena 411, lalu 212 dan sebagainya, cukup menjadi penanda jika publik mulai tumbuh kepeduliannya kepada politik.

Baca juga :  Dari Capres ke Menhan, Ada Apa di Balik Petualangan Politik Prabowo?

Beban kedua inilah yang membuat Jokowi merasa harus menemui Prabowo Subianto. Sebagai rival, Prabowo memiliki pengaruh yang tidak kecil. Jika tidak segera diredam, maka akan menjadi penghalang kebijakan-kebijakan Jokowi sepanjang lima tahun mendatang. Pun demikian dengan dominasi mitra koalisi Jokowi, tentunya ini juga menjadi beban karena Jokowi dituntut untuk selalu akomodatif.

Berada dalam situasi berupaya menyenangkan semua pihak, ini tentunya membuat salah satu faktor dimana beban politik Jokowi semakin berat. Dan itu merupakan ancaman bagi laju pembangunan terlebih dalam pidato kemenangan Jokowi, substansinya jelas menginginkan agar pembangunan dilaksanakan secara efisien, penghalang apapun dalam bentuk birokrasi maupun calo politik akan dihadapi secara personal. Narasi ini dinilai bagus namun tidak strategis untuk dijalankan jika ia tidak berhasil mengakomodasi kepentingan mitra koalisinya.

Pandangan ini baru diulik dari sisi beban politik, belum beban moral dengan janji Jokowi jika benar akan menggaet kalangan muda untuk membantunya memerintah. Dan memang benar saja, ia menggaet sejumlah menteri muda dan staf khusus (stafsus) milenial yang gemar melakukan blunder dalam kinerjanya hingga publik ramai-ramai menuntut agar staf khusus milenial yang direkrut Jokowi tersebut dibubarkan saja.

Sempat disinggung oleh peneliti dari Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha yang menekankan tentang pentingnya kewajiban seseorang yang memegang jabatan pemerintahan untuk patuh pada etika publik. 

Dirinya menyesalkan tindakan dari stafsus milenial yang secara procedural melangkahi ketentuan administrasi Sekretariat Kabinet. Dirinya juga menilai tidak ada penjelasan fungsi dan tanggung jawab stafsus yang bisa dilihat dalam situs web Sekretariat Kabinet.

Dalam kacamatanya, stafsus dari kalangan milenial cenderung hanya dijadikan tampilan simbolik, yang mendukung citra Jokowi sebagai sosok pemimpin milenial. Ia menilai, kunci kejelasan peran dan tanggung jawab stafsus sesungguhnya ada di tangan Presiden Jokowi.

Mereka tidak betul-betul disiapkan. Seharusnya mereka diberdayakan sesuai sosok atau latar belakang masing-masing, yang masih muda dan banyak ide.

Setidaknya, harapan terbaiknya Jokowi tidak latah dan berupaya untuk selalu terlihat akomodatif untuk kalangan muda. Menteri bukan soal usia, tetapi soal kapasitas sebagai negarawan yang memegang tampuk tanggung jawab negara untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan dalih itu, kapasitas dan reputasi menjadi faktor terpenting. Muda dari sisi usia bukanlah perkara krusial, ia menilai kondisi kebangsaan ini memerlukan sosok pemersatu di tengah polarisasi politik yang terus menerus memanas dan lamban mendingin.

Sebagai refleksi, apapun keputusan Jokowi semoga merupakan jawaban yang selama ini menjadi pertanyaan publik, kapan kami sejahtera? (Uswatun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Menurut Penelitian, Pria dengan 7 Sifat Ini yang Bakal Jadi Pasangan Terbaik Untukmu

TELENEWS.ID - Bagi wanita memilih pasangan bukanlah hal yang main-main. Banyak hal yang harus mereka pertimbangkan sebelum memilih pasangan, baik untuk menjadi...

Membongkar 5 Mitos Seputar Operasi Caesar, Proses Melahirkan yang Dipilih Nagita Slavina

TELENEWS.ID - Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akhirnya menimang buah hati mereka yang kedua. Pada Jumat, 26 November 2021 kemarin, Gigi...

Mengenal Oversharing, Kebiasaan Menggunakan Medsos yang Bisa Membuatmu Kehilangan Privasi

TELENEWS.ID - Di zaman seperti sekarang ini hampir segala sesuatu dibagikan oleh orang-orang di media sosial. Mulai dari aktivitas setelah bangun tidur...

Makanan yang Membantu Mengatasi Selulit Secara Alami

TELENEWS.ID - Sejatinya adalah hal yang normal dan lumrah jika wanita memiliki selulit pada kulit atau tubuh mereka. Namun tak bisa dipungkiri...