Home Nasional Menelisik Kerumitan Polemik Kartu Depok Sejahtera, DPRD Depok Layangkan Mosi Tidak Percaya

Menelisik Kerumitan Polemik Kartu Depok Sejahtera, DPRD Depok Layangkan Mosi Tidak Percaya

TELENEWS.ID – Walikota Depok, Mohammad Idris dan Wakil Walikota Depok, Budi Hartono meluncurkan Kartu Depok Sejahtera (KDS) untuk masyarakat. Program kartu ini hampir sama dengan beberapa kartu yang sudah pernah diluncurkan seperti Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Dengan memiliki kartu ini yang disasar kepada warga kurang mampu, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok dan kesehatan untuk masyarakat.

Namun kisruh muncul segera setelah diluncurkannya KDS ini, salah satunya adalah alasan pencantuman foto walikota dan wakil walikota Depok pada kartu. Sejumlah pihak menilah, tidak etis mencantumkan foto tokoh di dalam kartu dan terkesan membiaskan program KDS ini menjadi program politis atau bersifat kampanye.

Kisruh ini pun meluas dan berlarut-larut hingga muncul mosi tidak percaya dari 38 orang anggota DPRD Depok kepada Walikota dan Wakil Walikota. Pada Rabu (11/05/2022), sekitar 50 orang anggota DPRD Depok mempertanyakan kebijakan pemerintah kota Depok terhadap isi dari KDS dan alasan pencantuman foto pada kartu.

Jika mosi tidak percaya ini tidak ditindaklanjuti oleh Walikota atau wakil walikota Depok, maka mosi tidak percaya ini akan diubah menjadi hak interpelasi atau hak angket DPRD Depok.

Menurut Ketua Fraksi PDI-P DPRD Depok, Ikravany Hilman, saat ini anggota DPRD Depok masih menyusun detail mosi tidak percaya yang akan disampaikan kepada pemerintah kota Depok. Anggota dewan juga tengah menyusun hak interpelasi yang nantinya akan langsung diberikan jika mosi tidak percaya tidak ditindaklanjuti.

Adapun anggota DPRD Depok yang mengajukan mosi tidak percaya adalah Fraksi Gerindra, PDI-P, Golkar, Demokrat, PPP, PAN, PKB, dan PSI. Hanya PKS yang tidak mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah kota Depok. Dengan sebagian besar dari anggota DPRD Depok yang mengajukan ini, maka memang sudah terlihat adanya kebijakan yang janggal dan perlu penjelasan atau perbaikan.

Baca juga :  Profil Rico Valentino, Artis yang Baru Pulang Umrah Langsung Ditangkap Polisi Kasus Dugaan Penganiayaan

Selain itu, Anggota Fraksi PKB-PSI, Babai Suhaimi menjelaskan mosi tidak percaya ini juga mempertanyakan detail pelaksanaan program KDS dan mutasi aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukan pemerintah kota Depok. Menurut Babai, setelah diperiksanya program KDS dan rencana mutasi yang dilakukan, ditemukan hal yang tidak transparan dari program dan rencana tersebut dari pemerintah kota Depok.

Babai menjelaskan setelah pengecekan program, KDS yang diberikan kepada masyarakat tidak tepat sasaran dan bukan kepada masyarakat kategori miskin. Program rumah tidak layak huni yang ditunjuk koordinator lapangan tidak memberikan daftar penerima program tersebut kepada DPRD Komisi D. Selain itu warna kartu yang dibagikan bernuansa partai PKS dengan foto walikota dan wakil walikota. (Angela Limawan)

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Rapor Merah DKI Jakarta untuk Masalah Sosial

TELENEWS.ID - Pemindahan Ibukota Republik Indonesia ke Kalimantan sudah disahkan oleh Presiden Joko Widodo dan hanya tinggal menunggu beberapa tahun lagi. Itu...

Tidak Mau Kalah dengan Singapura, Indonesia Luncurkan Kendaraan Listrik Tanpa Pengemudi

TELENEWS.ID – Singapura sudah banyak menggunakan robot untuk membantu masyarakat menjalankan kegiatan sehari-hari. Bahkan Singapura juga sudah menggunakan robot sebagai pengganti polisi...

Sisi Gelap Petinggi dan Model Victoria’s Secret

TELENEWS.ID – Victoria’s Secret adalah sebuah perusahaan yang menjual berbagai kebutuhan wanita yang berasal dari Amerika Serikat yang berdiri sejak 12 Juni...

Anggaran ITF Membengkak, Kok Bisa?

TELENEWS.ID - Pembangunan Intermediate Treaty Facility atau ITF. ITF sendiri adalah tempat pengolahan sampah sementara sebelum sampah dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir...