TELENEWS.ID – Anies Baswedan akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2022 ini. Namun, masih ada beberapa pekerjaan dari Anies Baswedan yang belum sempat dituntaskan ketika dirinya melakukan kampanye dahulu. Beberapa janji kampanye seperti misalnya Rumah DP 0, kemudian Penanganan Banjir, dan juga mengatasi masalah kemacetan.
Rumah DP 0 yang Kurang Peminat
Program Rumah DP 0 adalah salah satu janji kampanye Anies Baswedan ketika Pilkada 2017 yang lalu. Konsep awal dari program ini sebenarnya sederhana, yakni meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah di DKI Jakarta untuk bisa memiliki rumah. Rumah DP 0 ini sejatinya adalah subsidi Pemprov DKI Jakarta yang menangani masyarakat untuk bisa membeli rumah.
Namun, alih-alih mendapatkan respon yang luar biasa, program ini malah tidak mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Data yang diperoleh per Februari 2022, tingkat keterisian Rumah DP 0 ini mencapai 91,52 persen. Meskipun tingkat keterisian sudah hampir mendekati target, namun berdasarkan sorotan dari Populi Center menyebut bahwa hanya 25,7 persen masyarakat yang puas. Sementara sisanya tidak puas, bahkan tidak tahu dengan adanya program ini.
Awal kampanye Anies Baswedan menyebut bahwa dirinya akan membangun sebanyak 250 ribu unit rumah, namun realisasinya baru mencapai 967 unit. Seiring berjalannya waktu, target untuk membangun Rumah DP 0 ini malah menurun menjadi 29.366 unit. Dengan adanya penurunan target yang jauh tersebut, Anies seolah seperti pelajar yang mendapat rapor merah, namun bukan belajar lebih giat, melainkan meminta supaya nilai diturunkan agar tidak menjadi nilai merah.
Persyaratan yang Berubah
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan banyak pihak mengenai Rumah DP 0 ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Sebelumnya, Anies memberi syarat bagi mereka yang ingin memiliki Rumah DP 0 adalah memiliki penghasilan dengan batas minimum Rp. 7 juta. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kebijakan tersebut diubah kembali dengan Rp. 15 juta sebagai minimal penghasilan apabila ingin mendapatkan Rumah DP 0. Langkah ini tentu saja dinilai sebagai salah satu ketidakseriusan Anies Baswedan. Padahal, program ini adalah salah satu janji politiknya ketika dirinya berkampanye dulu.
“Menurut saya kalau memang Gubernur mau maju lagi, mau kampanye baik itu sebagai gubernur lagi ataupun misalnya posisi yang lain, ini jadi citra yang buruk buat dia sendiri karena sudah ketahuan hasil kerjanya. Sudah ketahuan janji kampanyenya itu bisa dia kerjakan atau tidak. Jadi si orang ini udah ketahuan kapasitas atau kualitas kerjanya sejauh mana,” Ujar Eneng Malinanasari seperti yang dilansir BBC News Indonesia, Rabu (17/03).
Sekretaris DPRD DKI Jakarta Bidang Pembangunan, Syarif, mengatakan bahwa pandemi Covid-19 menjadi salah satu alasan mengapa ada kebijakan baru terkait Rumah DP 0 ini.
“Kalau ada yang mengatakan koreksi itu tidak konsisten, akal-akalan, ya bagaimana caranya mendudukkan argumentasi kalau tidak ada pandemi? Kalau ada pandemi terus kemudian dibuat tidak ada revisi kan kemudian justru mengawang-awang, mengada-ada.” Ujar Syarif kepada awak media.
Pendapat berbeda juga diutarakan oleh pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna mengenai kebijakan Rumah DP 0 ini. Menurutnya, kebijakan memberikan keringanan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah adalah kebijakan yang keliru. Apalagi dengan dinaikkannya minimal penghasilan menjadi sekitar Rp. 15 juta. Dengan pendapatan di nominal tersebut, targetnya bukan lagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, tetapi sudah masuk kategori penghasilan menengah.
Sebelumnya, Anies memamerkan kondisi DKI Jakarta 50 tahun silam dengan kondisi saat dirinya menjabat sekarang ini di halaman media sosialnya. Unggahan tersebut memberikan banyak persepsi publik mengenai kinerja Anies yang lebih memilih untuk memamerkan kondisi DKI Jakarta dibandingkan mempublikasikan mengenai Rumah DP 0 yang dijanjikan kepada publik pada saat kampanye dulu. (Latief)
