Oleh : Ahmad Daryoko Koordinator INVEST.
TELENEWS.id, JAKARTA- Kebetulan saya memiki Laporan Statistik PLN tahun 2015 yang pada halaman 35 menyebut subsidi sebesar Rp 56,553 T dan Laporan Tahun 2018 hal 35 yg menyebut subsidi Rp 48,102 T. Sedangkan Laporan Statistik PLN 2019 sampai saat ini belum terbit.
Dari dua tahun laporan statistik PLN diatas subsidi listrik ada trend penurunan subsidi sampai Rp 7 T.
Namun dari RDP PLN dng Komisi VII DPR RI pada 17 Juni 2020 ( yg sebelumnya ditandai oleh protes sekitar 80 ribu pelanggan ,data dari Forum Kajian Umat ) PLN menyatakan rugi Rp 38,88 T pada kwartal pertama 2020 (Katadata.com , Kompas.com 15 Juni 2020) . Disusul pernyataan Menkeu SMI pada Seminar online di lingkungan IPB pada 1 Juli 2020 bahwa PLN memperoleh subsidi dari April sampai September 2020 sebesar Rp 61,8 T. Artinya sampai dengan September 2020 ( atau selama 9 bulan ) PLN mendapat subsidi Rp (38.88 + 61,8 ) atau Rp 100,68 T. Artinya bisa diperkirakan kalau tiap kwartal “tekor” nya sama dng kemarin berarti sampai akhir tahun subsidi Pemerintah ke PLN akan sekitar Rp 140 T atau tiga kali lipat dari biasanya !
Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi lonjakan subsidi listrik sedemikian besarnya ??
Jawabnya adalah karena saat ini untuk kawasan Jawa-Bali operasional kelistrikan itu sudah dilakukan oleh swasta semuanya. Baik seluruh pembangkit nya ( yaitu semua oleh pembangkit IPP ) maupun bagian pemasaran (ritail ) semua oleh swasta. Saat ini pengusaha pembangkit dan ritail ini telah membuat “konsursium” atau Kartel listrik Jawa-Bali guna mengatur kepentingan bisnis bersama , dikalangan mereka. Saat ini PLN Jawa-Bali hanya sebagai pihak yang menyewakan jaringan Transmisi dan Distribusi atau hanya “jaga tower” saja. Sehingga harga listrik sepenuhnya sudah ada di tangan Kartel listrik swasta itu. Dan Negara ( DPR dan Pemerintah ) sudah tidak bisa campur tangan dalam menentukan harga listrik.
Makanya untuk tahun ini berapapun harga listrik yg akan dijual Kartel tsb ke konsumen, Pemerintah akan membelinya terlebih dulu. Dan PLN diminta menjual stroom tsb ke konsumen/rakyat dengan tarip biasa yang belum naik. Disinilah persoalannya mengapa kemudian Pemerintah terpaksa “merogoh kocek” meskipun sampai tiga kali lipat dari biasanya! Agar rakyat tidak berontak spt di Kamerun tahun 2001.
Namun kondisi kelistrikan spt ini yg di Luar Negeri disebut sebagai “Multi Buyer and Multi Seller” ( MBMS) System atau berlangsungnya mekanisme pasar bebas kelistrikan ( krn semua sdh swasta ), indikasinya sengaja di tutup tutupi oleh PLN dan Pemerintah ! Mungkin untuk menjaga “Citra” Pemerintahan ! Apalagi ada platform NAWA CITA segala !
Namun sampai kapan subsidi listrik yg besar ini akan berlangsung ? Krn sebenarnya hanya “menyenangkan” segelintir oknum pejabat/mantan , oknum Parlemen, keamanan dll yg bergabung dalam Kartel/Oligarkhi listrik swasta tersebut ?
Krn uang subsidi yg ratusan triliun itu pasti dari hutang LN dimana nanti pasti rakyat yang akan menanggungnya ?
